20 Point di Rekomendasikan DPRD Bangka Barat Atas Kinerja Bupati Tahun 2019


20 Point di Rekomendasikan DPRD Bangka Barat Atas Kinerja Bupati Tahun 2019

MUNTOK -- DPRD Bangka Barat mengeluarkan 20 point rekomendasi atas penilaian kinerja Bupati Bangka Barat tahun anggaran 2019.

Penilaian tersebut, dirankum oleh tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Bangka Barat Tahun 2019.

Hasil kinerja fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Bangka Barat terhadap kinerja Pemerintah Daerah tersebut, di bacakan pada agenda sidang paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat tentang tentang penyampaian hasil kerja Pansus LKPJ Bupati tahun 2019.



Berikut petikan 20 poiny yang di rekomendasikan oleh DPRD Bangka Barat atas penilaian kinerja bupati atau LKPJ Bupati Tahun 2019 :

1. Ketidakjelasan sistem lelang jabatan Kepala Disdukcapil Bangka Barat menyebabkan lemahnya serapan anggaran dan lemahnya SDM, hal ini diperkuat ketidakjelasan tindak lanjut hasil lelang jabatan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan tidak disampaikan ke Kementerian dalam Negeri.

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bangka Barat direkomendasikan agar untuk penempatan pegawai bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan bukan berdasarkan suka atau tidak suka.

3. Lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap keberadaan BUMDes yang ada di Kabupaten Bangka Barat sehingga menyebabkan dana desa digunakan hanya sekedar untuk melaksanakan kegiatan.

4. Lemahnya masalah pendataan penduduk sehingga ada tumpang tindih data serta tidak jelasnya data yang digunakan mengakibatkan bantuan kurang tepat sasaran. 

5. Masalah Tahura, harus ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pengelolaan dan pemanfaatan ruang dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk meminimalisir perambahan hutan dan penambangan ilegal.

6. Masalah penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang masih kurang maksimal, sehingga masih ada pelanggaran terjadi di Kabupaten Bangka Barat.

7. Masalah investasi, perizinan belum maksimal karena tidak ada kejelasan sistem perizinan, banyak investasi di Bangka Barat yang belum memiliki izin, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya sumber PAD, bahkan memicu konflik sosial di tengah masyarakat.



8. Lemahnya pengawasan dan pembinaan serta perlakuan terhadap tenaga kerja dan tenaga kerja asing.

9. Rendahnya target PAD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak berbanding dengan upaya untuk peningkatan PAD itu sendiri.

10. Masih belum optimalnya upaya intesifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu penyebab minimnya PAD.

11. Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan agar penyerahan bantuan untuk nelayan tepat sasaran.

12. Belum adanya sistem pengelolaan CSR yang tepat di daerah dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bangka Barat.

13. Ketidakjelasan sistem kerjasama pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Akademi Komunitas Presiden dari segi sumber pendanaan dan kejelasan pasca pendidikan.

14. Ketidakjelasan keberadaan BUMD Bangka Barat Sejahtera baik dari segi manajemen permodalan dan kelanjutannya.

15. Rekomendasi untuk adanya kajian ulang terhadap penyertaan modal pada Bank Syariah Babel.

16. Rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di lapangan memerlukan kajian dan perencanaan yang lebih matang.

17. Lambatnya proses lelang di LPSE mengakibatkan lambatnya proses pelaksanaan kegiatan di lapangan.

18. Berharap bahwa permasalahan promosi dan mutasi guru yang menjadi kewenangan Kabupaten betul-betul atas kajian dan analisis yang benar dan tepat sehingga distribusi tenaga pendidikan dan kependidikan lebih merata.

19. Masih kurangnya SDM kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan program-program kesehatan yang semakin berkembang saat ini. Dapat dilihat bahwa untuk program sumber daya kesehatan ternyata realisasi anggarannya juga sangat minim, yaitu hanya 33,27 persen dari jumlah dana yang juga sangat minim. Hal itu mengindikasikan kegagalan pemerintah daerah dalam membuat uraian program yang lebih luas dalam peningkatan SDM tersebut baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

20. Sejumlah program yang berkaitan dengan penduduk miskin justru sangat minim realisasi programnya, beberapa bahkan masih di bawah 50 persen. Seharusnya program-program yang berkaitan secara langsung dengan penduduk miskin perlu mendapatkan perhatian dan prioritas yang utama untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Rekomendasi dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Bangka Barat melalui Sekretaris DPRD Amir Hamzah, pada sidang paripurna, Rabu (20/5) kemarin. 

Sidang paripurna kemarin, dihadiri pula 25 Anggota DPRD Bangka Barat, Bupati Bangka Barat Markus, SH, Muspida Bangka Barat, dan para kepala OPD di lingkungan Pemda Bangka Barat.(Rb/adv)







Berikan Komentar

Radar Ceremony Lainnya
Hari Anak Sedunia, Justiar “Jadilah Anak-Anak Berbudaya & Berkarakter”
Hari Anak Sedunia, Justiar “Jadilah Anak-Anak Berbudaya & Berkarakter”
Senin, 30 November 2020 19:11 WIB
TOBOALI - Tanggal 20 November menjadi hari yang bersejarah bagi anak-anak di seluruh dunia. Pada 20 November 1959, Majelis Umum
Bupati Justiar Buka Sidang Panitia Pertimbangan Landreform
Bupati Justiar Buka Sidang Panitia Pertimbangan Landreform
Senin, 09 November 2020 10:29 WIB
TOBOALI – Bupati Bangka Selatan (Basel), Justiar Noer membuka secara resmi Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bangka Selatan (Basel)
Pemkab Basel Beri Beasiswa Pendidikan Penghafal Al-Quran
Pemkab Basel Beri Beasiswa Pendidikan Penghafal Al-Quran
Kamis, 05 November 2020 20:45 WIB
TOBOALI - Pemkab Bangka Selatan (Basel) berikan beasiswa untuk lima calon mahasiswa Hafiz Al-Quran. Melalui Dinas Pendidikan Basel, kelima mahasiswa
Bupati Basel Terima Penghargaan LKPD dari Pemerintah RI
Bupati Basel Terima Penghargaan LKPD dari Pemerintah RI
Rabu, 14 Oktober 2020 20:13 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menerima piagam penghargaan dari Pemerintah Republik (RI) Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah