Persepktif
PENYAKIT AKUT KORUPSI
Oleh Try Anggraini (Mahasiswa FISIP UBB)Rabu, 21 Maret 2012 11:45 WIB | Dibaca 192 kali
PENYAKIT AKUT KORUPSI
Fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang  berkepanjangan di Indonesia. Bahkan negara kita memiliki rating tinggi diantara negara-negara lain dalam hal  korupsi. Media massa maupun elektronik juga tak pernah sepi dengan pemberitaan praktik korupsi. 
Kepentingan  pribadi lebih utama dibandingkan kepentingan umum. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan  juga dengan pihak lain seperti pengusaha. Tingkat korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan. Fenomena ini juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Perkara korupsi di Babel terbilang tinggi. Mudah-mudahan kehadiran Pengadilan Tipikor dapat menjadi bagian dalam pemberantasan korupsi yang maksimal dan tidak tebang pilih. 
         
Budaya Korupsi
        
Korupsi di Indonesia sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Soeharto atau bahkan pada masa pemerintahan Soekarno. Korupsi yang terus terjadi dan berulang-ulang membuat stigma negatif dimasyarakat bahwa korupsi telah menjadi kebiasaan bahkan budaya, khususnya yang berada di instansi pemerintahan, dari bawah hingga atas, dari daerah hingga pusat. Korupsi pun sering dilakukan secara berjamaah dan kompak. Persoalan  korupsi memang  telah  mengakar dan sistemik dikalangan institusi publik. Ibarat candu, korupsi telah menjadi kebiasaan yang justru aneh ketika tidak turut serta. Orang yang jujur dalam sistem yang korup justru dianggap salah, munafik, dan akan dikucilkan dan dimutasi kedaerah terpencil.
        
Budaya korupsi menjadi penghambat kemajuan perekonomian bangsa sehingga menghambat kesejahteraan rakyat Indonesia. Anggaran yang jumlahnya miliaran bahkan triliunan dirampok oleh para koruptor. Padahal seharusnya, uang triliunan itu bisa dipakai untuk memperbaiki kondisi pendidikan, kesehatan, dan membuka lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat miskin . Pertanyaanya, mengapa korupsi di negeri ini begitu merajarela? Menurut penulis, praktik korupsi yang terus tumbuh bak jamur dimusim penghujan adalah karena faktor lemahnya hukum di Indonesia. Penegakan hukum saat ini dimata penulis belumlah optimal. 
Banyak kasus yang divonis dengan sanksi yang tidak sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Para koruptor yang seharusnya mendapatkan hukuman yang berat malah mendapatkan hukuman yang ringan, bahkan bisa terbebas dari hukuman tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat kecil yang tidak berdaya berhadapan dengan hukum. 
Lihat saja kasus pengambilan 3 biji kakao senilai Rp 2.100 oleh seorang nenek yang renta harus dibawa ke pengadilan. Begitu pula dengan kasus pencurian satu buah semangka, dimana kedua tersangka disiksa dan ditahan polisi selama 2 bulan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebaliknya untuk kasus hilangnya uang rakyat senilai rp 6,7 triliun di Bank Century, polisi dan jaksa nyaris tidak ada geraknya. Kondisi ini tentu tak hanya satu persoalan dan kasus saja, melainkan banyak kasus lainnya. Penegak hukum yang ada seakan tutup mata dan telinga atas kasus-kasus yan ada. 
Kalaupun tertangkap, koruptor tentunya menghalalkan segala cara agar terbebas dari hukuman tersebut. Hukum ibarat menjadi pisau yang tajam ke bawah dan tumpul keatas. Bahkan fasilitas penjara yang disediakan untuk koruptor diluar dugaan persepsi kita, mewah dan berbeda dari penjara umumnya. Berbeda dengan penjara rakyat biasa yang berdesakkan daan fasilitas yang minim. Oleh karena itu hematanya menurutu penulis, perlu adanya kontrol sosial dari masyarakat. Di antaranya dengan mengawasi jalannya peradilan dan serta berani melaporkan tindak korupsi yang tentunya perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan tindakan korupsi harus terjamin. 
Penegakkan  hukum harus tegas dan konsisten dengan memberi sanksi dan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku korupsi. Harta hasil korupsi tersebut disita untuk kesejahteraan masyarakat . langkah terbaik untuk menghidupkan kembali rasa malu bangsa Indonesia yang senang berbuat korupsi adalah dengan mempermalukan para koruptor kepada khalayak umum secara langsung dengan kerja sosial selama hukuman itu dijatuhkan seperti menyapu jalan, membersihkan WC umum adalah salah satu sanksi efek jera bagi pelaku korupsi.(**)
        



comments powered by Disqus


EPaper Facebook twitter RSS
Hino Luncurkan Truk Tangguh yang Jago Cari Duit
Hino Luncurkan Truk Tangguh yang Jago Cari Duit
TANGERANG - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sebagai main dealer kendaraan terus memperluas layanan penjualan dan purna jualnya di Jl Daan Mogot Km 20 No 8 Batu Ceper, Tangerang, Kamis (26/3). Dibawah kendali PT Armindo Perkasa (AP), dealer resmi ke-153 di Indonesia ini lengkap dengan fasilitas 3S (Sales, Service & Sparepart).
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
JAKARTA- Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Ashar Suryobroto mengatakan, pengurus PSSI harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan terkait dengan Kongres PSSI pada 18 April nanti.
Beltim Bebas Buku Radikal Siswa
Beltim Bebas Buku Radikal Siswa
MANGGAR - Menindaklanjuti maraknya temuan buku pelajaran agama yang memuat bahasan radikal di sejumlah sekolah menengah di kabupaten/kota di Indonesia, Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Beltim tidak menemukan peredaran buku dimaksud.
Mitra Radar