Survei Jokowi Rendah Bukti Masyarakat Harapkan Presiden Baru


Survei Jokowi Rendah Bukti Masyarakat Harapkan Presiden Baru

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Atgas memiliki penilaian tersendiri tentang hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan elektabilitas Joko Widodo tidak sampai 50 persen.

“Pertama, hasil survei itu menggambarkan bahwa ternyata lebih banyak masyarakat Indonesia yg menginginkan presiden baru dibandingkan mempertahankan petahanan,” kata Supratman, Selasa (5/12).

Dia menambahkan, berdasarkan pertanyaan terbuka dalam survei Indo Barometer, hanya 41 persen masyarakat yang menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden.

Sementara itu, untuk pertanyaan tertutup, hanya 31 persen masyarakat yang menginginkan Jokowi kembali menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Menurut Supratman, hal itu persis dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Basuki Tjahaja Purnama tinggi.

Namun, elektabilitas pria yang karib disapa Ahok itu di bawah 51 persen.

Karena itu, dia optimistis Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memenangi Pilpres 2019. (boy/jpnn)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Jangan Curi Start Kampanye
Jangan Curi Start Kampanye
Senin, 12 Februari 2018 14:17 WIB
JAKARTA - Partai politik dan pasangan calon kepala daerah diminta tidak mencuri start kampanye Pilkada 2018, sebelum dimulai 15 Februari
Hanura Babel Lolos Verifikasi KPU
Hanura Babel Lolos Verifikasi KPU
Rabu, 31 Januari 2018 12:38 WIB
PANGKALPINANG - Partai politik Hanura tercepat dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi Babel. Walaupun verifikasi yang dilakukan di
Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP
Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP
Selasa, 30 Januari 2018 01:39 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menjalani verifikasi faktual sebagai calon kontestan Pemilu 2019, Senin (29/1). Hasilnya, Komisi
Konflik Hanura Melebar ke Masalah Uang
Konflik Hanura Melebar ke Masalah Uang
Senin, 22 Januari 2018 07:39 WIB
JAKARTA-Bukannya mereda, konflik internal Partai Hanura malah makin meruncing, merembet ke ranah hukum.