Persoalan Pilkada Itu-Itu Saja


Persoalan Pilkada Itu-Itu Saja

    JAKARTA - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 masih memiliki kelemahan. Menurutnya, permasalahannya tetap sama dan karena pernah terjadi pada pilkada sebelumnya.

    "Kondisi inilah yang memunculkan residu kamtibmas pasca-pilkada. Data Polri terdapat 39 TPS (tempat pemungutan suara) yang melakukan PSU (pemungutan suara ulang) dengan berbagai permasalahan," ujar Syafruddin pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 di Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

    Syafruddin menjelaskan, persoalan yang berulang di pilkada antara lain penyalahgunaan dokumen pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6. Kemudian adanya tindakan petugas TPS yang diduga membuka kotak suara tanpa diketahui saksi dan pengawas.

    Selain itu, pelaksanaan pemungutan di beberapa TPS juga tidak dihadiri saksi. Kemudian ada kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang memilih lebih dari satu kali. Bahkan ada persoalan soal kotak suara dilarikan masyarakat, surat suara tidak ditandatangani ketua KPPS, pemilih kiriman dari daerah lain, hingga pemilih tidak terdafftar dan tidak bisa menggunakan e-KTP. Persoalan lainnya adalah gangguan cuaca yang menyebabkan keterlambatan distribusi.

    Syafruddin menambahkan, berbagai permasalah itu menimbulkan kerawanan dan konflik sosial. Meski begitu, pelaksanaan pilkada serentak 2017 sampai sejauh ini cukup baik. "Dengan kondisi keterbelahan masyarakat, maka hal yang perlu dilakukan bersama adalah menyatukan kembali masyarakat. Agar tidak meruncing dan diminimalisir serta dieratkan lagi," tuturnya.

    Syafruddin juga mengimbau pasangan kepala daerah terpilih tidak bereuforia secara berlebihan, namun justru mampu merangkul semua elemen. Sementara pihak yang kalah sebaiknya ikhlas mendukung kemenangan lawan politiknya. "Untuk akselerasi, Polri melakukan upaya-upaya. Di antaranya, deteksi dini dan deteksi aksi, kerja sama antara TNI dengan Polri,” ucapnya.

    Tak hanya persoalan Pilkada, dalam Rakornas juga Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, hasil riset sejumlah organisasi memperlihatkan bahwa sekitar 19 juta penduduk Indonesia cenderung melakukan kekerasan atas nama agama. Baik itu hasil riset dari LSM Setara Institute, Wahid Institute maupun beberapa lembaga lain.

    "Bahkan 20 persen penduduk setuju menggunakan kekerasan untuk menegakkan prinsip agama. Peningkatan intoleransi juga banyak dipengaruhi oleh kondisi luar. Baik di Timur Tengah, Eropa, AS, dan sebagian Afrika serta Asia Barat," ujar Syafruddin. Selain hasil survei dari sejumlah LSM, kata Sjafruddin, data staf operasi Polri juga memperlihatkan konflik berlatar belakang SARA pada 2015 lalu tercatat mencapai 1.568 kasus.

    "Kemudian, bentrok massa 1.068 kasus, konflik sosial terbuka 53 kasus. Penanganan konflik masif reaktif bahkan seperti pemadam kebekaran," ucapnya. "Kondisi yang terjadi menunjukan kondisi keterbelahan masyarakat selama penyelenggaraan pilkada. Kejadian menonjol, 152 kejadian sebelum pencoblosan terutama terjadi di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua. Selanjutnya tindak pidana menunjukan penurunan dibanding 2015 yakni 34 kasus menjadi 32 kasus. Ini menunjukan penyelenggaran pilkada masih menimbulkan ekses negatif dalam bidang keamanan," tutur Sjafruddin.

    Menurut Sjafruddin, peristiwa kekerasan selama pilkada tidak perlu terjadi. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi dan hukum. Bila ada tidak ada ketidakpuasan, kecurangan dan berbagai pelanggaran, dapat ditempuh jalur hukum. Bukan dengan cara merusak, bentrok atau pun tindak kekerasan fisik yang merugikan.(gir/jpnn)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
13 Parpol Gagal Ikut Pemilu 2019
13 Parpol Gagal Ikut Pemilu 2019
Kamis, 19 Oktober 2017 14:29 WIB
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menutup pendaftaran maupun perbaikan dokumen partai politik calon peserta Pemilu. Sebanyak
10 Partai Politik Sudah Input Sipol
10 Partai Politik Sudah Input Sipol
Selasa, 17 Oktober 2017 13:09 WIB
Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah, Rusdi, Senin (16/10), mengatakan masih banyak partai politik yang belum melaporkan berkas administrasi kepengurusan partai
Golkar Babar Sampaikan Dokumen Verifikasi ke KPUD, Robin : Keabsahan Kepengurusan Kami Jelas
Golkar Babar Sampaikan Dokumen Verifikasi ke KPUD, Robin : Keabsahan Kepengurusan Kami Jelas
Selasa, 17 Oktober 2017 13:08 WIB
Ketua DPD Partai Golkar Bangka Barat (Babar) Robin didampingi Edi Warsito selaku Sekretaris Golkar Babar dan Meidi Hestri anggota DPRD
KPU Bangka Tengah Terima 10 Berkas Parpol
KPU Bangka Tengah Terima 10 Berkas Parpol
Selasa, 17 Oktober 2017 00:19 WIB
KOBA - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima berkas administrasi yang dilaporkan 10 partai politik