Persoalan Pilkada Itu-Itu Saja


Persoalan Pilkada Itu-Itu Saja

    JAKARTA - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 masih memiliki kelemahan. Menurutnya, permasalahannya tetap sama dan karena pernah terjadi pada pilkada sebelumnya.

    "Kondisi inilah yang memunculkan residu kamtibmas pasca-pilkada. Data Polri terdapat 39 TPS (tempat pemungutan suara) yang melakukan PSU (pemungutan suara ulang) dengan berbagai permasalahan," ujar Syafruddin pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 di Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

    Syafruddin menjelaskan, persoalan yang berulang di pilkada antara lain penyalahgunaan dokumen pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6. Kemudian adanya tindakan petugas TPS yang diduga membuka kotak suara tanpa diketahui saksi dan pengawas.

    Selain itu, pelaksanaan pemungutan di beberapa TPS juga tidak dihadiri saksi. Kemudian ada kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang memilih lebih dari satu kali. Bahkan ada persoalan soal kotak suara dilarikan masyarakat, surat suara tidak ditandatangani ketua KPPS, pemilih kiriman dari daerah lain, hingga pemilih tidak terdafftar dan tidak bisa menggunakan e-KTP. Persoalan lainnya adalah gangguan cuaca yang menyebabkan keterlambatan distribusi.

    Syafruddin menambahkan, berbagai permasalah itu menimbulkan kerawanan dan konflik sosial. Meski begitu, pelaksanaan pilkada serentak 2017 sampai sejauh ini cukup baik. "Dengan kondisi keterbelahan masyarakat, maka hal yang perlu dilakukan bersama adalah menyatukan kembali masyarakat. Agar tidak meruncing dan diminimalisir serta dieratkan lagi," tuturnya.

    Syafruddin juga mengimbau pasangan kepala daerah terpilih tidak bereuforia secara berlebihan, namun justru mampu merangkul semua elemen. Sementara pihak yang kalah sebaiknya ikhlas mendukung kemenangan lawan politiknya. "Untuk akselerasi, Polri melakukan upaya-upaya. Di antaranya, deteksi dini dan deteksi aksi, kerja sama antara TNI dengan Polri,” ucapnya.

    Tak hanya persoalan Pilkada, dalam Rakornas juga Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, hasil riset sejumlah organisasi memperlihatkan bahwa sekitar 19 juta penduduk Indonesia cenderung melakukan kekerasan atas nama agama. Baik itu hasil riset dari LSM Setara Institute, Wahid Institute maupun beberapa lembaga lain.

    "Bahkan 20 persen penduduk setuju menggunakan kekerasan untuk menegakkan prinsip agama. Peningkatan intoleransi juga banyak dipengaruhi oleh kondisi luar. Baik di Timur Tengah, Eropa, AS, dan sebagian Afrika serta Asia Barat," ujar Syafruddin. Selain hasil survei dari sejumlah LSM, kata Sjafruddin, data staf operasi Polri juga memperlihatkan konflik berlatar belakang SARA pada 2015 lalu tercatat mencapai 1.568 kasus.

    "Kemudian, bentrok massa 1.068 kasus, konflik sosial terbuka 53 kasus. Penanganan konflik masif reaktif bahkan seperti pemadam kebekaran," ucapnya. "Kondisi yang terjadi menunjukan kondisi keterbelahan masyarakat selama penyelenggaraan pilkada. Kejadian menonjol, 152 kejadian sebelum pencoblosan terutama terjadi di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua. Selanjutnya tindak pidana menunjukan penurunan dibanding 2015 yakni 34 kasus menjadi 32 kasus. Ini menunjukan penyelenggaran pilkada masih menimbulkan ekses negatif dalam bidang keamanan," tutur Sjafruddin.

    Menurut Sjafruddin, peristiwa kekerasan selama pilkada tidak perlu terjadi. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi dan hukum. Bila ada tidak ada ketidakpuasan, kecurangan dan berbagai pelanggaran, dapat ditempuh jalur hukum. Bukan dengan cara merusak, bentrok atau pun tindak kekerasan fisik yang merugikan.(gir/jpnn)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Soal Radar Bogor, Megawati Keluarkan Tiga Maklumat
Soal Radar Bogor, Megawati Keluarkan Tiga Maklumat
Senin, 04 Juni 2018 08:15 WIB
JAKARTA - Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggeruduk kantor Radar Bogor beberapa waktu lalu. ‎Mereka tidak segan-segan
Duet Jokowi-Prabowo Tidak Cocok
Duet Jokowi-Prabowo Tidak Cocok
Kamis, 26 April 2018 14:54 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan wacana duet Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra
Pilpres 2019 Jangan Dua Putaran, Utang LN Sangat Bersar
Pilpres 2019 Jangan Dua Putaran, Utang LN Sangat Bersar
Kamis, 26 April 2018 14:52 WIB
JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ada dua persoalan besar bila Pilpres 2019 berlangsung dua putaran. Pertama, bakal
Anies Diramal jadi Juru Selamat Negeri
Anies Diramal jadi Juru Selamat Negeri
Kamis, 26 April 2018 14:51 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak tersanjung atas pernyataan politikus senior PAN Amien Rais, yang menyebut dia