Mahar Politik Makin Menggila, Pangi: Tak Ada yang Gratis di Pilkada


Mahar Politik Makin Menggila, Pangi: Tak Ada yang Gratis di Pilkada

JAKARTA- Polemik mahar politik yang marak di pilkada serentak, kini lebih terbuka dibanding pilkada sebelumnya. Bahkan, Partai politik (Parpol) mulai terbuka soal permintaan uang ke calon kepala daearah. 

Alasanya uang itu diperlukan untuk membayar transport dan akomodasi relawan atau petugas saksi Tempat Pengambilan Suara (TPS).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, praktik semacam itu tidak boleh dianggap wajar dalam pilkada atau pemilu.

“Tentu saja meminta sejumlah biaya untuk saksi, dan kampanye tidak boleh dianggap wajar," ujar Titi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1). Titi juga khawatir dari sana akan muncul praktik korupsi politik. Sebab, kata dia, ketika seorang calon itu nanti menjabat maka akan berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.

"Jadi rasional ketika biaya besar (dikeluarkan) dikejar kembali untuk impas saat berkuasa. Ini tentu saja tidak boleh menjadi tradisi,“ katanya.

Menurut Titi, gaji kepala daerah tidak akan mampu mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, kata dia, perselingkuhan pun dimulai mengingat kepala daerah punya akses anggaran, kebijakan, maupun birokrasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Chaniago menilai, masyarakat harus bisa lebih mempertimbangkan parpol yang sangat ngotot diurusan mahar. Karena mahar menjadi biang kerok korupsi yang selama ini terjadi.

“Kalau kita sisir dari hulu hingga hilir maka bisa dipastikan salahsatu faktor masalahnya adalah persoalan mahar. Dan imbasnya adalah tingginya cost politik,” papar Pangi pada JawaPos.com.

Selain itu, tingginya biaya mahar juga membuat minat menjadi kepala daerah makin menurun. Belu lagi ditambah, biaya atribut, akomodasi relawan hingga ongkos loby-loby. Terbukti, ada 19 daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh calon tunggal.  

"Angka 19 terbukti paling besar sepanjang pilkada diselenggarakan. Bisa dikatakan salah satu faktornya adalah mahalnya cost politik di pilkada," paparnya. Pangi juga menjelaskan, mahar biasanya diberlakukan partai apabila calon kepala daerah yang maju bukan berasal dari kader partainya. Justru yang akan menjadi sasaran adalah para pensiunan polisi, TNI, maupun pengusaha.

“Istilahnya pilkada ini bisa jadi pekan panen bagi pengurus DPW hingga DPP terutama yang berwenang di urusan pilkada,” paparnya. Lebih lanjut, pangi menyarankan agar publik bisa lebih mengawasi dan melihat persoalan ini dengan bijak. Terutama saat akan memilih atau memberikan suaranya.

“Ingat dalam politik tidak ada makan siang yang geratis, karena itu biasanya calon yang sudah nyetor banyak, pasti diduga bakal mikir balikin juga. ya baiknya jangan dipilih,” pungkasnya. (dms/JPC)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
PDI Perjuangan Gelar Rakorda Pemenangan Pilpres dan Pileg
PDI Perjuangan Gelar Rakorda Pemenangan Pilpres dan Pileg
Senin, 15 Oktober 2018 12:38 WIB
PANGKALPINANG - PDI Perjuangan Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemenangan Pilpres dan Pileg Tahun 2019 yang mengusung
Pembekalan Caleg PDIP Babel, Rudianto Tjen: Kita Kompak Agar Kita Menang di Pilpres 2019
Pembekalan Caleg PDIP Babel, Rudianto Tjen: Kita Kompak Agar Kita Menang di Pilpres 2019
Sabtu, 11 Agustus 2018 19:30 WIB
PANGKALAN BARU, BANGKA TENGAH - Partai PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Pembekalan kepada ratusan Calon Legislatif Pada Pemilu
PDIP Sudah Tahu Siapa Cawapres Jokowi
PDIP Sudah Tahu Siapa Cawapres Jokowi
Selasa, 10 Juli 2018 11:45 WIB
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku pihaknya sudah tahu siapa nama bakal calon wakil presiden (cawapres)
Prabowo Diprediksi Tak Nyapres Gara-Gara Bokek
Prabowo Diprediksi Tak Nyapres Gara-Gara Bokek
Jum'at, 06 Juli 2018 14:59 WIB
JAKARTA - Peneliti Senior LIPI Syamsudin Haris meyakini Prabowo Subianto tidak akan maju sebagai calon presiden pada pemilu tahun depan.