Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online


Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online

JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pergeseran cara belanja masyarakat dari konvensional ke digital atau online.

Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data yang valid terkait jumlah transaksi perdagangan online atau e-commerce.

Untuk itu, pemerintah akan membuat aturan turunan untuk merekam transaksi perdagangan secara digital.

Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, pemerintah akan menyusun data transaksi onlineyang melibatkan beberapa pihak.

Di antaranya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Kemenkominfo menjadi pemimpin untuk sinkronisasi data.

Rudiantara menguraikan, rapat tersebut juga membahas road map e-commerce. Ada beberapa isu yang dibahas.

Di antaranya, isu logistik, pengembangan sumber daya manusia, perpajakan, perlindungan konsumen, dan cyber security.

Cyber security, misalnya, akan dikaitkan dengan sistem pembayaran.

”Itu akan menjadi salah satu dari kurang lebih 31 inisiatif, yang salah satunya menerapkan National Payment Gateway. Kebijakannya berada di Bank Indonesia. Nanti disinkronkan,” jelasnya dalam rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Rudiantara menguraikan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Tiongkok untuk membahas ekonomi digital.

Tujuannya mempelajari penerapan e-commercedi negara tersebut. Termasuk soal logistik dan distribusi.

Hal itu dilakukan untuk memantapkan pelaksanaan aturan turunan terkait ekonomi digital.

”Cross border-nya seperti apa, misal ada barang UKM yang diproduksi oleh Indonesia lalu dijual ke Tiongkok melalui marketplace-nya atau dibeli oleh internasional, perlakuannya seperti apa?” jelas dia.

Untuk mempercepat implementasinya,  Rudiantara menuturkan, aturan turunan tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

”Akhir tahun keluar perpres road map e-commerce yang sudah ditandatangani. Kami lihat nanti perlu permen atau apa, pokoknya kebijakannya harus selesai akhir tahun,” imbuhnya. (ken/c6/sof)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
BNI Raup Laba Rp 10,16 Triliun
BNI Raup Laba Rp 10,16 Triliun
Minggu, 15 Oktober 2017 15:02 WIB
JAKARTA - Hingga kuartal ketiga tahun ini, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatat laba Rp 10,16 triliun atau tumbuh
Kementan Sebut Ada 3 Model untuk Genjot Irigasi Petani
Kementan Sebut Ada 3 Model untuk Genjot Irigasi Petani
Sabtu, 14 Oktober 2017 21:52 WIB
Kementerian Pertanian berusaha untuk memperbaiki dan menggenjot saluran irigasi di daerah-daerah yang buruk pengairannya. Harapannya, agar tingkat produksi padi petani,
Tekan Inflasi, Pemkot Gadeng BI Gelar Pasar Murah
Tekan Inflasi, Pemkot Gadeng BI Gelar Pasar Murah
Kamis, 12 Oktober 2017 15:50 WIB
PANGKALPINANG - Dalam upaya menekan angka inflasi dan juga membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah akan kebutuhan bahan pokok, Pemerintah Kota
Menperin Minta Industri Mamin Hasilkan Inovasi Produk
Menperin Minta Industri Mamin Hasilkan Inovasi Produk
Kamis, 12 Oktober 2017 15:48 WIB
UNTUK kesekian kalinya Kementerian Perindustrian menggelar pameran industri makanan dan minuman (mamin). Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya sebagai wahana