Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online


Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online

JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pergeseran cara belanja masyarakat dari konvensional ke digital atau online.

Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data yang valid terkait jumlah transaksi perdagangan online atau e-commerce.

Untuk itu, pemerintah akan membuat aturan turunan untuk merekam transaksi perdagangan secara digital.

Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, pemerintah akan menyusun data transaksi onlineyang melibatkan beberapa pihak.

Di antaranya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Kemenkominfo menjadi pemimpin untuk sinkronisasi data.

Rudiantara menguraikan, rapat tersebut juga membahas road map e-commerce. Ada beberapa isu yang dibahas.

Di antaranya, isu logistik, pengembangan sumber daya manusia, perpajakan, perlindungan konsumen, dan cyber security.

Cyber security, misalnya, akan dikaitkan dengan sistem pembayaran.

”Itu akan menjadi salah satu dari kurang lebih 31 inisiatif, yang salah satunya menerapkan National Payment Gateway. Kebijakannya berada di Bank Indonesia. Nanti disinkronkan,” jelasnya dalam rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Rudiantara menguraikan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Tiongkok untuk membahas ekonomi digital.

Tujuannya mempelajari penerapan e-commercedi negara tersebut. Termasuk soal logistik dan distribusi.

Hal itu dilakukan untuk memantapkan pelaksanaan aturan turunan terkait ekonomi digital.

”Cross border-nya seperti apa, misal ada barang UKM yang diproduksi oleh Indonesia lalu dijual ke Tiongkok melalui marketplace-nya atau dibeli oleh internasional, perlakuannya seperti apa?” jelas dia.

Untuk mempercepat implementasinya,  Rudiantara menuturkan, aturan turunan tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

”Akhir tahun keluar perpres road map e-commerce yang sudah ditandatangani. Kami lihat nanti perlu permen atau apa, pokoknya kebijakannya harus selesai akhir tahun,” imbuhnya. (ken/c6/sof)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Investasi Rp 14 Triliun di Tokopedia, Alibaba Miliki Saham Minoritas
Investasi Rp 14 Triliun di Tokopedia, Alibaba Miliki Saham Minoritas
Minggu, 20 Agustus 2017 03:50 WIB
JAKARTA - Raksasa e-commerce asal Tiongkok Alibaba Group berinvestasi di Tokopedia. CEO Tokopedia William Tanuwijaya menyatakan, investasi yang dipimpin Alibaba
Kain Cual Babel Diminati Hingga Luar Negeri
Kain Cual Babel Diminati Hingga Luar Negeri
Minggu, 20 Agustus 2017 00:41 WIB
PANGKALPINANG - Kain cual khas Bangka Belitung diminati hingga luar negeri, seperti Malaysia, Kanada dan Belanda. "Kain cual khas Bangka
​HUT Kemerdekaan RI ke-72, Novotel Tawarkan Merdeka Spirit Buffet
​HUT Kemerdekaan RI ke-72, Novotel Tawarkan Merdeka Spirit Buffet
Jum'at, 18 Agustus 2017 13:43 WIB
PANGKALPINANG - Hari kemerdekaan adalah peristiwa yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Setiap tahun kita menyambut peringatan hari kemerdekaan tersebut
Pemerintah Yakin Mampu Bayar Utang
Pemerintah Yakin Mampu Bayar Utang
Rabu, 16 Agustus 2017 16:16 WIB
SURABAYA - Peningkatan utang pemerintah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur