Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online


Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online

JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pergeseran cara belanja masyarakat dari konvensional ke digital atau online.

Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data yang valid terkait jumlah transaksi perdagangan online atau e-commerce.

Untuk itu, pemerintah akan membuat aturan turunan untuk merekam transaksi perdagangan secara digital.

Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, pemerintah akan menyusun data transaksi onlineyang melibatkan beberapa pihak.

Di antaranya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Kemenkominfo menjadi pemimpin untuk sinkronisasi data.

Rudiantara menguraikan, rapat tersebut juga membahas road map e-commerce. Ada beberapa isu yang dibahas.

Di antaranya, isu logistik, pengembangan sumber daya manusia, perpajakan, perlindungan konsumen, dan cyber security.

Cyber security, misalnya, akan dikaitkan dengan sistem pembayaran.

”Itu akan menjadi salah satu dari kurang lebih 31 inisiatif, yang salah satunya menerapkan National Payment Gateway. Kebijakannya berada di Bank Indonesia. Nanti disinkronkan,” jelasnya dalam rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Rudiantara menguraikan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Tiongkok untuk membahas ekonomi digital.

Tujuannya mempelajari penerapan e-commercedi negara tersebut. Termasuk soal logistik dan distribusi.

Hal itu dilakukan untuk memantapkan pelaksanaan aturan turunan terkait ekonomi digital.

”Cross border-nya seperti apa, misal ada barang UKM yang diproduksi oleh Indonesia lalu dijual ke Tiongkok melalui marketplace-nya atau dibeli oleh internasional, perlakuannya seperti apa?” jelas dia.

Untuk mempercepat implementasinya,  Rudiantara menuturkan, aturan turunan tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

”Akhir tahun keluar perpres road map e-commerce yang sudah ditandatangani. Kami lihat nanti perlu permen atau apa, pokoknya kebijakannya harus selesai akhir tahun,” imbuhnya. (ken/c6/sof)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Senin, 09 Juli 2018 11:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan pasar modal berbasis syariah, sebagai upaya mencegah investasi fiktif yang akan
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Senin, 09 Juli 2018 10:18 WIB
PANGKALPINANG - Outlet "Sang Pisang" resmi dibuka setelah dilakukan pemotongan pita dan pelepasan balon oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Jum'at, 06 Juli 2018 15:38 WIB
JAKARTA - Pembangunan kota baru Meikarta tidak terpengaruh proses hukum terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apalagi, proses hukum
Harga Suzuki Jimny 2018 Mulai dari Rp 186 Juta, Tertarik?
Harga Suzuki Jimny 2018 Mulai dari Rp 186 Juta, Tertarik?
Senin, 02 Juli 2018 13:32 WIB
RADARBANGKA - Menyisakan hitungan tiga hari lagi, dua varian Suzuki Jimny generasi keempat segera mengaspal. Selain sudah bereliweran brosur spesifikasinya,