Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online


Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online

JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pergeseran cara belanja masyarakat dari konvensional ke digital atau online.

Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data yang valid terkait jumlah transaksi perdagangan online atau e-commerce.

Untuk itu, pemerintah akan membuat aturan turunan untuk merekam transaksi perdagangan secara digital.

Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, pemerintah akan menyusun data transaksi onlineyang melibatkan beberapa pihak.

Di antaranya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Kemenkominfo menjadi pemimpin untuk sinkronisasi data.

Rudiantara menguraikan, rapat tersebut juga membahas road map e-commerce. Ada beberapa isu yang dibahas.

Di antaranya, isu logistik, pengembangan sumber daya manusia, perpajakan, perlindungan konsumen, dan cyber security.

Cyber security, misalnya, akan dikaitkan dengan sistem pembayaran.

”Itu akan menjadi salah satu dari kurang lebih 31 inisiatif, yang salah satunya menerapkan National Payment Gateway. Kebijakannya berada di Bank Indonesia. Nanti disinkronkan,” jelasnya dalam rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Rudiantara menguraikan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Tiongkok untuk membahas ekonomi digital.

Tujuannya mempelajari penerapan e-commercedi negara tersebut. Termasuk soal logistik dan distribusi.

Hal itu dilakukan untuk memantapkan pelaksanaan aturan turunan terkait ekonomi digital.

”Cross border-nya seperti apa, misal ada barang UKM yang diproduksi oleh Indonesia lalu dijual ke Tiongkok melalui marketplace-nya atau dibeli oleh internasional, perlakuannya seperti apa?” jelas dia.

Untuk mempercepat implementasinya,  Rudiantara menuturkan, aturan turunan tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

”Akhir tahun keluar perpres road map e-commerce yang sudah ditandatangani. Kami lihat nanti perlu permen atau apa, pokoknya kebijakannya harus selesai akhir tahun,” imbuhnya. (ken/c6/sof)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
BEI Awasi Saham Bank Harda dan Bank Ganesha
BEI Awasi Saham Bank Harda dan Bank Ganesha
Kamis, 15 Februari 2018 08:54 WIB
JAKARTA - Saham PT Bank Harda Internasional Tbk (BBHI) dan PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) masuk daftar unusual market activity
Ini Daftar Perbandingan Laba BNI, BRI, BTN, dan Mandiri
Ini Daftar Perbandingan Laba BNI, BRI, BTN, dan Mandiri
Kamis, 15 Februari 2018 08:50 WIB
JAKARTA -Laba perbankan pelat merah makin besar. Misalnya, BNI yang membukukan Rp 13,62 triliun atau tumbuh 20,1 persen secara year-on-year
Manjakan Pelanggan, Novotel Bangka Hadirkan February Festive
Manjakan Pelanggan, Novotel Bangka Hadirkan February Festive
Jum'at, 02 Februari 2018 14:01 WIB
PANGKALPINANG - Jaringan Hotel Accor satu ini dengan design termewah di pulau Bangka yang memiliki pelayanan khas istimewanya kepada
BI Tahan Suku Bunga, Sentimen Positif IHSG
BI Tahan Suku Bunga, Sentimen Positif IHSG
Jum'at, 19 Januari 2018 11:06 WIB
JAKARTA - Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI), Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluar masih