Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online


Pemerintah Siapkan Aturan Rekam Transaksi Online

JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pergeseran cara belanja masyarakat dari konvensional ke digital atau online.

Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data yang valid terkait jumlah transaksi perdagangan online atau e-commerce.

Untuk itu, pemerintah akan membuat aturan turunan untuk merekam transaksi perdagangan secara digital.

Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, pemerintah akan menyusun data transaksi onlineyang melibatkan beberapa pihak.

Di antaranya, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Kemenkominfo menjadi pemimpin untuk sinkronisasi data.

Rudiantara menguraikan, rapat tersebut juga membahas road map e-commerce. Ada beberapa isu yang dibahas.

Di antaranya, isu logistik, pengembangan sumber daya manusia, perpajakan, perlindungan konsumen, dan cyber security.

Cyber security, misalnya, akan dikaitkan dengan sistem pembayaran.

”Itu akan menjadi salah satu dari kurang lebih 31 inisiatif, yang salah satunya menerapkan National Payment Gateway. Kebijakannya berada di Bank Indonesia. Nanti disinkronkan,” jelasnya dalam rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Rudiantara menguraikan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengadakan pertemuan bilateral dengan pemerintah Tiongkok untuk membahas ekonomi digital.

Tujuannya mempelajari penerapan e-commercedi negara tersebut. Termasuk soal logistik dan distribusi.

Hal itu dilakukan untuk memantapkan pelaksanaan aturan turunan terkait ekonomi digital.

”Cross border-nya seperti apa, misal ada barang UKM yang diproduksi oleh Indonesia lalu dijual ke Tiongkok melalui marketplace-nya atau dibeli oleh internasional, perlakuannya seperti apa?” jelas dia.

Untuk mempercepat implementasinya,  Rudiantara menuturkan, aturan turunan tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

”Akhir tahun keluar perpres road map e-commerce yang sudah ditandatangani. Kami lihat nanti perlu permen atau apa, pokoknya kebijakannya harus selesai akhir tahun,” imbuhnya. (ken/c6/sof)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Ekspor Indonesia ke Israel Terus Merosot
Ekspor Indonesia ke Israel Terus Merosot
Selasa, 12 Desember 2017 04:43 WIB
JAKARTA - Indonesia mencatat defisit perdagangan dengan Israel. Artinya, lebih banyak barang yang diimpor jika dibandingkan dengan ekspor.
Besok, Komunitas Bukalapak Babel Rayakan Umur Ke 1 Tahun
Besok, Komunitas Bukalapak Babel Rayakan Umur Ke 1 Tahun
Sabtu, 09 Desember 2017 12:40 WIB
PANGKALPINANG - Komunitas Bukalapak Bangka Belitung, akan menggelar Perayaan satu tahun berdirinya komunitas jual beli online tersebut pada Minggu, (10/12)
Erzaldi Rosman Targetkan Ekonomi Syariah Babel 2018
Erzaldi Rosman Targetkan Ekonomi Syariah Babel 2018
Sabtu, 09 Desember 2017 13:28 WIB
SUNGAILIAT - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan menyerukan seluruh umat Islam untuk bersatu dan memberikan kontribusi terhadap
Rencana Holding BUMN Direspon Negatif
Rencana Holding BUMN Direspon Negatif
Selasa, 28 November 2017 15:47 WIB
​JAKARTA - Investor di pasar modal tampaknya masih memberi respons negatif terhadap rencana penggabungan tiga badan usaha milik negara (BUMN)