Nelayan Cium "Aroma" Modus Bagi-Bagi CSR Muluskan KIP di Basel


Nelayan Cium "Aroma" Modus Bagi-Bagi CSR Muluskan KIP di Basel

TOBOALI – Polemik rencana Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Sukadamai dan sekitarnya, terus bergulir. Warga nelayan bersikeras menolak aktivitas pertambangan di daerah mereka karena akan merusak lingkungan.

Ketua Nelayan Batu Perahu Toboali, Joni Zuhri mengatakan pihaknya saat ini sedang meneliti adanya permainan pihak – pihak terkait yang menghalalkan segala cara dalam melakukan aktivitas penambangan dengan iming-iming sebagai modus untuk memuluskan beroperasinya KIP diperairan Sukadamai Toboali dan sekitarnya.

"Apakah melalui gerakan lembut dengan motif mendekati orang – orang yang dianggap vocal dengan bagi – bagi CSR ? Itu infonya yang mulai hangat saat ini bahkan info tersebut saya dapat dari kawan yang sempet mereka (perusahaan) hubungi via telpon.Tentunya kita akan mencari tau dan itu yang sedang kita dalami siapa – siapa yang sudah ditemui,”tegas Ketua Nelayan Batu Perahu Toboali, Joni Zuhri kepada wartawan,Senin(30/9/2019).

Joni pun berharap kepada Ketua dan beserta anggota DPRD Kabupaten Basel yang baru dilantik untuk dukungan mutllak bersama-sama menyatukan suara menolak pertambangan KIP di wilayah mereka. Menurutnya, jika DPRD bersikeras membiarkan perusahaan itu tetap beroperasi, masyarakat dan nelayan tidak akan tinggal diam dan melakukan perlawanan.

“Pada intinya kami tetap menolak dan akan melakukan perlawanan jika mereka ngotot beroperasi. Sesuai denga berita acara rapat bersama di Balai Nelayan Batu Perahu, Kampung Lalang Kelurahan Tanjung Ketapang pada tanggal 22 Agustus kemarin, telah kami sampaikan ke pihak PT Timah dan Lurah Tanjung Ketapang,”pungkas Joni.

Sementara itu menurut salah satu perwakilan nelayan Kampung Padang, Erwandi bahwa warga nelayan Kampung Padang menyatakan akan tetap menolak adanya kegiatan pertambangan itu, sampai kapanpun. 

Pasalnya warga nelayan tak ingin kenyamanan mereka selama ini terganggu dengan adanya aktivitas pertambangan. Warga nelayan juga menilai, akan banyak dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas tambang itu nanti.

“Kami menduga akan ada aktivitas KIP di wilayah Sukadamai padahal kami sudah sering mengingatkan PT Timah, mana yang daerah rentan konflik dan mana yang tidak. Kami tidak anti tambang tapi tolong dilihat jangan masuk wilayah yang rentan konflik,”ujarnya.

Erwandi meminta kepada Dirut PT Timah agar harus memahami situasi arus bawah jika terjadi gejolak di masyarakat ini sangat membahayakan. 

“Apalagi dalam waktu dekat ada pelantikan Presiden ini membuat kesan tidak baik kalau terjadi konflik di masyarakat.Kalau PT Timah masih juga ngotot kami meminta kepada Bapak Presiden untuk mencopot Dirut PT TIMAH karna sudah membuat keadaan tidak kondusif,” jelasnya.(bim)





Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Polres Basel Ungkap Kasus Eksploitasi Anak Bekerja Dilokaliasi
Polres Basel Ungkap Kasus Eksploitasi Anak Bekerja Dilokaliasi
Selasa, 12 November 2019 18:40 WIB
TOBOALI – Satuan Reserse Kriminal Polres Basel mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan
2 Kali Bupati Tidak Hadir, Rapat Paripurna Tentang APBD 2020 Dijadwal Ulang
2 Kali Bupati Tidak Hadir, Rapat Paripurna Tentang APBD 2020 Dijadwal Ulang
Selasa, 12 November 2019 11:35 WIB
TOBOALI – Dikarenakan Bupati Bangka Selatan (Basel) Justiar Noer tidak hadir dalam rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Tim Kemenpan RB Tinjau Pelayanan Publik Polres Basel
Tim Kemenpan RB Tinjau Pelayanan Publik Polres Basel
Selasa, 12 November 2019 11:32 WIB
TOBOALI - Kepolisian Resor (Polres) Bangka Selatan (Basel) mendapat kunjungan Tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan
Rapat Paripurna APBD Basel 2020 Kembali Ditunda
Rapat Paripurna APBD Basel 2020 Kembali Ditunda
Senin, 11 November 2019 23:38 WIB
TOBOALI – Dikarenakan Bupati Bangka Selatan (Basel) Justiar Noer tidak hadir dalam rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten