Konflik Pertanahan Butuh Peran Aktif Pemerintah Daerah


Konflik Pertanahan Butuh Peran Aktif Pemerintah Daerah

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Pembinaan Penanganan masalah Konflik Pertanahan di Provinsi Kepulauan Babel, di Rumah Dinas Gubernur, Rabu (13/3/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Yulizar Adnan mengatakan, sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.

"Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum," katanya.

Ia mengungkapkan, sering kali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema antara berbagai kepentingan.

"Kepentingan yang sama-sama penting, mencari penyelesaian yang menyenangkan bagi pihak yang berkonflik, jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dijelaskannya, dibutuhkan pemahaman mengenai akar permasalahan faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusi penyelesaiannya.

Dirinya memaparkan, beberapa cara penyelesaian konflik pertanahan dapat melalui proses hukum ataupun negosiasi berdasarkan kesepakatan diantara dua pihak.

"Penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, diluar pengadilan dan penyelesaian  konflik dapat dilakukan melalui jalan negosiasi dan mediasi," urainya.

Penyelesaian konflik pertanahan dari setiap kecamatan, dapat menjadi tolak ukur seberapa besar peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penanganan konflik pertanahan di daerahnya.

"Berdasarkan laporan dan data permasalahan konflik pertanahan dan penyelesaiannya yang didapatkan dari masing-masing kecamatan, maka kita dapat melihat berapa besar peran dan keaktifan pemerintah daerah didalam memfasilitasi penanganan konflik pertanahan yang terjadi di daerahnya," terangnya.

Dengan adanya peran pemerintah dalam bentuk fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan, hal ini menurutnya, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus diharapkan dapat memperlancar penyelesaian di daerah.

Melalui rapat ini, dirinya berharap, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baru bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

"Selain itu juga akan menyatakan persepsi dan sekaligus membangun pencitraan yang kuat antara para camat se kabupaten/kota dan demikian pula halnya antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi Babel," pungkasnya. (mon)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pengadilan Tinggi Canangkan Zona Integritas WBK
Pengadilan Tinggi Canangkan Zona Integritas WBK
Jum'at, 22 Maret 2019 11:14 WIB
PANGKALPINANG - Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (Babel) melaksanakan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan
Audiensi Raperda RPZWP3K, Ketua DPRD Babel Minta Pemda Bersinergi
Audiensi Raperda RPZWP3K, Ketua DPRD Babel Minta Pemda Bersinergi
Jum'at, 22 Maret 2019 11:09 WIB
PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi bersama bupati/walikota se-Babel dan perangkat OPD di Lingkup Pemprov dalam
Dit Polair Polda Babel Gagalkan Penyelundupan 82 Jenis Sparepart Ilegal
Dit Polair Polda Babel Gagalkan Penyelundupan 82 Jenis Sparepart Ilegal
Jum'at, 22 Maret 2019 11:06 WIB
PANGKALPINANG - Direktorat Polair Polda Bangka Belitung (Babel) berhasil mengamankan penyelundupan 82 jenis sparepart (onderdil) kendaraan roda dua dari tangan
KPU Babel Tetapkan Hasil Rekapitulasi DPTHP2
KPU Babel Tetapkan Hasil Rekapitulasi DPTHP2
Jum'at, 22 Maret 2019 11:01 WIB
PANGKALPINANG - KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat provinsi pada