Status Perda Zonasi Tersandera


Status Perda Zonasi Tersandera

PERDA zonasi yang sudah lama diusulkan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pemerintah khususnya pihak eksekutif hingga kini belum jelas. Bahkan, DPRD  sampai saat ini belum menerima draft raperda tersebut hingga menjadi pertanyaan publik.

Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya menilai perda zonasi ini kesannya tersandera. Padahal menurut Didit, perda zonasi inilah yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Bangka Belitung ini, baik disektor pertambangan, pariwisata, kelautan, dan sektor perhubungan.

Didit menambahkan, perda zonasi ini dapat menggali potensi-potensi yang ada di kepulauan Bangka Belitung ini bukan hanya di sektor pertambangan, pariwisata, kelautan, dan namun pulau-pulau kecil juga yang merupakan aset daerah.

"Di perda zonasi ini lah kita nanti bisa melihat mana potensi A, Potensi B. Artinya dengan adanya perda zonasi ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi sampai saat ini, Perda zonasi ini juga bukan hanya membahas sektor pertambangan, pariwisata, kelautan, dan kelautan, tapi ada juga potensi pulau-pulau kecil yang merupakan aset daerah yang harus dimanfaatkan," kata Didit, Jumat (23/3).

Didit mengungkapkan, banyak masyarakat mempertanyakan dan mendesak DPRD agar raperda zonasi ini dibahas dan DPRD meminta pihak eksekutif untuk segera menyampaikan draf raperda zonasi tersebut.

"Saya sebagai ketua DPRD beserta anggota mempertanyakan masalah ini, karena kita ingin menyelesaikan polemik-polemik yang ada di masyarakat melalui perda zonasi ini. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu tapi ini untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

"DPRD tidak anti pertambangan, kita akomodir semua sesuai dengan pakta dilapangan. Perda zonasi ini sudah lama ingin dibahas karena kita ini daerah kepulauan. Provinsi Banten saja sudah ada perda zonasi padahal bukan daerah kepulauan, maka dari itu tidak etis kalau kita tidak punya perda zonasi," lanjutnya.

Didit berharap, DPRD sangat menunggu adanya perda zonasi ini dan pihaknya akan membahas raperda zonasi ini secara objektif, proporsional dan akan mengundang semua stakeholder untuk memberi masukan, dan setelah disahkan menjadi perda maka akan kembali ke publik.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Pelayanan Perikanan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rahman Hidayat meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera membuat peraturan khusus zona tambang laut agar tidak berbenturan dengan zona pariwisata.

"Sejak 2016 kementerian sudah meminta dibuat aturan itu, saya kira sudah selesai teryata belum sama sekali," ujar Rahman Hidayat di Sungailiat, Minggu (25/3). Ia mengatakan Babel sejak semula penghasilan utamanya pertambangan timah, namun hal itu ke depan harus diimbangkan dengan bidang lainnya.

Menurut dia, sejak beberapa tahun lalu melakukan penelitian di Babel, selain pertambangan Babel memiliki dua kekuatan lain untuk meningkatkan penghasilan daerah. "Potensi kelautan dan keindahan alamnya sangat bagus sekali, oleh sebab itu kita harapkan peraturan zona tambang ini cepat diselesaikan," jelasnya.

Rahman mengungkapkan memang sulit menyandingkan tambang dan pariwisata, apalagi Babel masih mengharapkan tambang sebagai pendapatan utama bagi daerah. Ke depan diharapkan Pemprov Babel benar-benar bisa beralih dari tambang dengan meningkatkan kepariwisataan, perikanan, dan bidang lainnya untuk menjadi pendapatan daerah.

"Infrastruktur harus ditingkatkan, Babel dari Jakarta hanya satu jam, ini satu potensi besar untuk pengembangan pariwisata," kata Rahman.

Ia menambahkan jika bisa Pemprov Babel segera merealisasikan bandara internasional karena Babel dekat dengan Singapura dan Malaysia sebagai salah satu negara mendatangkan wisatawan mancanegara.

"Tapi jangan lupa lingkungan harus dijaga, karena sampah harus menjadi perhatian agar tidak merusak pemandangan dan lingkungan," jelasnya. (cr9/ant)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Jelang Pilkada 2020, Partai Nasdem Babel Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Jelang Pilkada 2020, Partai Nasdem Babel Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Sabtu, 24 Agustus 2019 15:54 WIB
PANGKALPINANG - Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan kesempatan kepada para putra-putri terbaik daerah untuk mencalonkan diri menjadi
Sebanyak 162 Peserta Ikut Karnaval HUT RI Ke 74
Sebanyak 162 Peserta Ikut Karnaval HUT RI Ke 74
Sabtu, 24 Agustus 2019 13:55 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 162 peserta mengikuti kegiatan karnaval jalan kaki dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 74, di Kota
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Harapkan Royalti Dari Pusat, Gubernur Erzaldi Dorong Ekspor Zirkon
Jum'at, 23 Agustus 2019 14:15 WIB
PANGKALPINANG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Pansus RZWP3K DPRD Babel Selesaikan Penetapan Zona Wisata
Kamis, 22 Agustus 2019 22:15 WIB
PANGKALPINANG - Pansus Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pembahasan