Dinsos Tidak Janjikan Ganti Rugi Banjir ke Pedagang


Dinsos Tidak Janjikan Ganti Rugi Banjir ke Pedagang

KOBA - Kepala bidang (Kabid) Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PMD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Ahmad Muslimin mengatakan pasca banjir besar awal tahun 2016 lalu di sejumlah titik di Bateng khusus di Koba dan sekitarnya bantuan yang diberikan hanyalah pembenahan rumah warga saja.

"Memang ada bantuan dari Dinsos, yaitu pembenahan untuk rumah warga yang rusak saja pasca banjir. Jadi, bukan dalam bentuk ganti rugi," ujar Ahmad Muslimin saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/12) kemarin.

Saat disinggung mengenai informasi adanya bantuan ganti rugi material barang dagangan pedagang pasar moderen Koba yang terkena imbas banjir, Ia mengaku tidak pernah ada perjanjian ataupun wacana yang Dinsos berikan kepada pedagang untuk mengakomodir ganti rugi material setelah banjir.

Menurut dia, Dinsos PMD tidak pernah menyatakan kesanggupan tersebut sebelumnya, kepada siapapun, termasuk kepada kepala pasar modern Koba yang lama yang kini menjabat sebagai Plt Camat Namang. "Saya memang baru ditempatkan disini, namun walaupun baru saya yakin dinsos bukanlah pihak atau instansi yang menjanjikan pemberian biaya ganti rugi pedagang," kata dia.

Ahmad Muslimin menyebutkan, setahu dirinya jenis bantuan disalurkan oleh Dinsos hanyakah bahan bangunan rumah dan itupun bukan material yang diperjualbelikan. Pada banjir awal 2016 lalu, pihaknya membantu masyarakat membenahi rumahnya tetapi bukan material di dalamnya.

Dinsos dalam hal ini hanya mengurusi kegiatan yang sifatnya ke masyarakat untuk segi bangunannya, bukan yang umum seperti pada yang dimaksud pasar modern Koba tersebut. Dirinya menduga informasi tersebut salah kaprah, karena pihaknya tak memiliki wewenang dan hak untuk mengganti kerugian mereka serta tidak ada juga di daftar anggaran yang dikeluarkan.

Ia meminta wartawan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada pihak yang memberikan janji.Misalnya, kalau benar itu dari Dinsos itu ke siapa, orangnya siapa, karena tupoksi pihaknya lebih ke pembenahan bangunan rumah masyarakat bukan mengurusi yang umum seperti itu.

"Siapa yang mengeluarkan perjanjian tersebut, menurut saya hal ini menyalahi aturan, Dinsos tidak memiliki campur tangan dalam hal ganti mengganti material barang dagang kerugian di pasar modern koba," terangnya.

Menanggapi hal itu, saat dikonfirmasi melalui ponsel genggamnya, Ema Febriyanti SSTP mantan Kepala Pasar Modern Koba sebelumnya menerangkan, pasca banjir besar awal 2016 pihak UPT hanya mendata kerugian saja. "Pasca banjir itu, kami hanya diperintahkan Disperindag untuk mendata dan melaporkan kerugian pedagang, bukan langsung untuk ganti rugi," pungkasnya. (dev)





Berikan Komentar

Koba Lainnya
Setir Mobil Jenazah, Gubernur Erzaldi Antar Almarhum Mang Jay ke Peristirahan Terakhir
Setir Mobil Jenazah, Gubernur Erzaldi Antar Almarhum Mang Jay ke Peristirahan Terakhir
Sabtu, 29 Mei 2021 14:23 WIB
BELILIK - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, Jumat (28/5/21), mengemudikan mobil jenazah yang membawa almarhum Jailani bin Zakaria (Mang
  Algafry : Peran Stakholder Jadikan Bateng Raih Anugerah Parahita Ekapraya
Algafry : Peran Stakholder Jadikan Bateng Raih Anugerah Parahita Ekapraya
Rabu, 17 Maret 2021 21:36 WIB
KOBA- Bupati Bangka Tengah (Bateng) Algafry Rahman hadiri acara Kegiatan Verifikasi Lapangan dalam rangka Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara
Algafry Rahman Minta Rukun Tetangga Jalin Silaturahmi Dengan Baik di Masyarakat
Algafry Rahman Minta Rukun Tetangga Jalin Silaturahmi Dengan Baik di Masyarakat
Rabu, 17 Maret 2021 21:33 WIB
KOBA - Bupati Bangka Tengah (Bateng) Algafry Rahman menghadiri kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) sekaligus honorarium bagi Rukun Tetangga (RT),
Bupati Bateng dan Danlanal Babel Tandatangani NHPD
Bupati Bateng dan Danlanal Babel Tandatangani NHPD
Rabu, 17 Maret 2021 21:30 WIB
KOBA - Dalam upaya mendukung sarana dan prasaran Angkatan Laut Bupati Bangka Tengah (Bateng) Algafry Rahman menandatangani Naskah Perjanjian Hibah