Razia Kemenhut Mendapat Perlawanan


Razia Kemenhut Mendapat Perlawanan

RIAUSILIP - Maraknya aktivitas penambangan pasir timah ilegal di kawasan di Dusun Mapur dan Desa Cit Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka mendapat respon tegas dari Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) wilayah Sumatera.

Saat menggelar razia di dua lokasi yang disebut menggarap Hutan Produksi (HP), petugas Kemenhut RI mendapat perlawanan sengit dari warga. Apalagi, pihak Kemenhut RI menyatakan, ada oknum Kades dan Oknum LSM yang diduga berusaha menghalang-halangi saat akan dilakukan penyitaan alat berat, Rabu (11/7).

Pasalnya, tiga unit alat berat yang didapati Tim Gakkum KLHK Sumatera yang diduga digunakan untuk menambang oleh CV Tenggiling Persada dilarang ratusan warga yang datang untuk dibawa.

Suasana pun sempat memanas saat warga sempat menahan mobil tronton yang akan digunakan untuk mengangkut alat berat tersebut. Bahkan sebagian warga mengancam akan membakar jika alat berat yang berada dilokasi jika alat berat yang dimaksud dibawa ke Dinas Kehutanan.

Selang beberapa jam kemudian, warga meminta kepada tim agar alat berat tersebut tidak? diamankan dengan alat alasan hasil ekploitasi penambangan ilegal oleh CV Tenggiling Persada memberikan kontribusi untuk pembangunan di desa setempat.

Setelah itu, sekitar 57 orang warga membuat surat pernyataan diatas materai yang disaksikan pihak kepolisian serta Tim Gakkum terkait permintaan warga agar alat berat tersebut tidak dibawa.

Kepala Desa Cit, Ardani saat dikonfirmasi sejumlah wartawan membenarkan terkait surat pernyataan wargayang menolak tiga unit alat berat diamankan oleh Tim Gakkum. "Itu penandatangan oleh masyarakat. Disitu masyarakat menolak dengan alasan tambang yang ada disini banyak kepentingannya untuk di desa ini, terutama masjid," jelasnya.

Disinggung soal lahan yang digarap oleh CV Tenggiling Persada, Ardani tak menampik jika kawasan tersebut masuk kedalam kawasan Inhutani. Sebagai Kades, dirinya juga mengaku tidak pernah memberikan surat izin apapun terkait aktifitas penambangan yang diduga ilegal oleh CV Tenggiling Persada. Diketahui sempat satu orang diamankan dan dalam pemeriksaan oleh Gakum Kementerian saat penertiban sejumlah alat berat (PC).

Mesikpun pihak kepolisian sektor (Polsek) Riausilip berada dilokasi, terpantau 3 unit alat berat yang ada tidak disita petugas Gakum Kemenhut lantaran mendapat perlawanan dan penolakan dari puluhan masyarakat setempat.

Memang, dalam upaya penertiban itu tim Gakum Kemenhut yang dipimpin oleh Kanit Operasi Saksi Wilayah Tiga Gakum Palembang, Samsuarno dan aparat kepolisian sempat bersitegang dengan masyrakat yang bersikeras tidak menginginkan penyitaan alat berat.

Kepala Desa Cit, Ardani saat dikonfirmasi di lapangan mengaku penolakan ditariknya alat berat oleh petugas dari masyarakat karena masyarakat beralasan ada kontribusi untuk desa dan masyarakat dari hasil tambang yang ada.

Oleh karena itu, bentuk sumbangsih itu dijadikan alasan besar bagi masyarakat agar petugas tidak menyita sejumlah PC tersebut.
"Alasannya orang di kampung ini ada sumbangsihnya untuk pembangunan di kampung.Itu yang saya dengar, maka dari itulah masayarakat menolak untuk PC ini di angkat oleh petugas," ujarnya.

Ia membenarkan lokas tambang yang digarap alat berat tersebut merupakan hutan produksi (HP) yang turut diketahuinya. Namun ditegaskan Kades pihaknya dari Pemdes tidak pernah sekalipun mengeluarkan surat perizinan untuk aktivitas tambang di wilayahnya.

Kanit Operasi Saksi Wilayah Tiga Gakum Palembang, Samsuarno disela-sela penertiban itu mengatakan dalam kasus ini pihaknya telah mengamankan satu orang karena berbuat anarkis yang merupakan warga setempat saat tim berupaya melakukan penyitaan.Saat ini oknum masyarakat itu dalam pemeriksaan proses pemeriksaan.

"Kita tindaklanjut lagi ini, kita cek sudah sejauh mana kerusakan hutan ini.Kita masih lakukan pemeriksaan dan akan mengecek siapa saja yang terlibat. Kalau keterlibatan anggota kemungkinan besar ada dan kemungkinan besar juga tidak ada," ujar Samsuarno.

Dijelaskannya, saat tim melakukan pengecekkan kawasan yang digarap oleh alat berat itu sangat jelas berada di wilayah hutan lindung (HL) yang tidak diperbolehkan dirusak oleh aktivitas tambang.

"Kita juga baru tau lokasi ini, kita dapat informasi akan wilayah ini digarap oleh tambang.Kita tidak dapat laporan dari instansi kehutanan yang berada di Babel. Kedepan akan kita tindak lagi yang penting kita tau situasinya seperti ini disini," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Babel, Marwan saat dikonfirmasikan Radar Bangka sedang dinas luar.

"Saya sedang dinas di Bali jadi belum tau kejadiannya, karena operasi dilakukan dari Gakkum Kehutanan Pusat wilayah Sumatera," ujar Kepala Dishut Babel Marwan saat dikonfirmasi menanggapi penertiban itu, Rabu (1/7). (dev)





Berikan Komentar

Sungailiat Lainnya
124 Bendahara Desa Ikuti Bimtek Pencegahan Tipikor
124 Bendahara Desa Ikuti Bimtek Pencegahan Tipikor
Jum'at, 19 Oktober 2018 12:44 WIB
SUNGAILIAT - Sebanyak 124 Bendahara Desa di kabupaten Bangka mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bagi
Penuhi Syarat Pemilih Secara Valid, KPU Bangka Adakan GMPH
Penuhi Syarat Pemilih Secara Valid, KPU Bangka Adakan GMPH
Jum'at, 19 Oktober 2018 11:46 WIB
SUNGAILIAT - Guna menyempurnakan Data Pemilih Tetap (DPT), mengantisipasi data pemilih yang bermasalah dan memastikan seluruh warga negara yang memenuhi
Proyek Rusunawa Sungailiat Dinilai Janggal ?
Proyek Rusunawa Sungailiat Dinilai Janggal ?
Senin, 15 Oktober 2018 19:56 WIB
SUNGAILIAT - LSM KCBI Bangka Belitung menyangsikan jika pekerjaan rusunawa Sungailiat yang berdiri di lahan berstatus lahan Pemda Bangka beralamat
Delapan Fraksi di DPRD Bangka Menyetujui  Pembentukan DOB Bangka Utara
Delapan Fraksi di DPRD Bangka Menyetujui Pembentukan DOB Bangka Utara
Senin, 15 Oktober 2018 19:33 WIB
SUNGAILIAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya menandatangani surat memorandum dukungan pembentukan Kabupaten