Pilpres 2019 Jangan Dua Putaran, Utang LN Sangat Bersar


Pilpres 2019 Jangan Dua Putaran, Utang LN Sangat Bersar

JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ada dua persoalan besar bila Pilpres 2019 berlangsung dua putaran. Pertama, bakal menyedot dana APBN yang luar biasa.

Padahal, kata Emrus, Indonesia harus membayar bunga dan angsuran utang luar negeri yang mencapai empat ribuan triliun rupiah beberapa waktu ke depan.

"Kedua, paslon yang kalah pada putaran pertama dan para partai pengusungnya sebagai subjek politik, sangat terbuka kemungkinan mengarahkan kader, simpatisan dan suara pemilihnya ke paslon tertentu," ujar Emrus.

Menurut Emrus, kemungkinan itu membuka peluang paslon peraih suara terbanyak di putaran pertama kalah di putaran kedua.
"Dari aspek pertukaran sosial dan politik, dukungan paslon yang kalah di putaran pertama dipastikan mendapat imbalan politik dalam bentuk perolehan kekuasaan lima tahun ke depan," ucapnya.

Emrus mengemukakan pandangannya, karena ada proposisi ilmiah dalam bidang ilmu politik yang sudah teruji dan tak terbantahkan hingga kini. Yaitu, tidak ada makan siang yang gratis dalam dunia politik.

Pengajar di Universitas Pelita Harapan ini kemudian menyarankan agar keinginan membentuk tiga paslon di Pilpres 2019 diurungkan.

Emrus menilai, lebih baik upaya komunikasi politik diarahkan untuk mempertemukan berbagai kepentingan para aktor dan partai politik, sehingga sampai pada titik kompromi politik untuk mengusung dua paslon di Pilpres 2019. (gir/jpnn)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Bawaslu Basel Terima Lima Laporan Indikasi Pelangaran
Bawaslu Basel Terima Lima Laporan Indikasi Pelangaran
Selasa, 23 April 2019 20:35 WIB
TOBOALI – Hingga saat ini Selasa (23/4), Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menerima sejumlah aduan terkait penyelenggaran Pemilu pada 17
Ketua MK : Saya Merasa Ikut Berdosa
Ketua MK : Saya Merasa Ikut Berdosa
Selasa, 23 April 2019 19:42 WIB
CISARUA, RADARBANGKA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku ikut berdosa karena ikut memutuskan dilakukan pemilihan umum (Pemilu) secara
Politisi PKS Lapor Dugaan Money Politics ke Bawaslu Basel
Politisi PKS Lapor Dugaan Money Politics ke Bawaslu Basel
Selasa, 23 April 2019 19:05 WIB
TOBOALI – Politisi partai PKS, dr Darma Setiawan mendatangi kantor Bawaslu Bangka Selatan (Basel),Senin (23/4) untuk melaporkan dugaan money politic
Bawaslu Babel Segera Tindak Lanjuti Laporan Indikasi Kecurangan Surat Suara Pileg
Bawaslu Babel Segera Tindak Lanjuti Laporan Indikasi Kecurangan Surat Suara Pileg
Selasa, 23 April 2019 18:57 WIB
PANGKALPINANG - Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima laporan dari DPD Golkar Babel terkait indikasi kecurangan pada rekapitulasi penghitungan