Samsul Bahri Resmi Daftar Gugat KPU Basel ke PTUN


Samsul Bahri Resmi Daftar Gugat KPU Basel ke PTUN

TOBOALI - Politisi Partai Gerindra Bangka Selatan (Basel), Samsul Bahri mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) di Kota Pangkalpinang, Selasa (20/8/2019). Kedatangan Samsul melalui kuasa hukumnya, Jhohan dan Suwanto ke PTUN adalah untuk mendaftarkan gugatan yang ditujukan kepada KPU Basel. 

Seperti diketahui sebelumnya Samsul Bahri akan mengguat Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Basel ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Gugatan itu terkait dengan tidak ditetapkannya Samsul Bahri sebagai calon terpilih anggota DPRD Basel periode 2019-2024 hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.

Samsul mengaku sebagai korban atas pasal 280 undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu serta pasal 39 point d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2019, merasa hak politiknya 
telah dihilangkan.

" Bagaimana pun saya adalah pemenang hasil Pemilu 2019 yang didukung lebih dari 881 suara. Karena itu, atas suara inilah saya berjuang demi mereka dan saya akan melakukan proses hukum sebagai hak warga negara demi kepentingan mereka yang telah memilih saya,"tegasnya dikonfirmasi Radar Bangka, Rabu (21/8/2019).

Menurut Samsul yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua di DPRD Basel ini bahwq upaya hukum lainnya yang akan ditempuhnya itu adalah ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Karena ia menilai haknya telah dihilangkan terkait dengan regulasi yang disusun yang tidak tepat atau pengambilan keputusan yang tidak tepat dari orang-orang yang kurang tepat dalam mengambil suatu keputusan. 

"Mungkin dalam hal ini adalah Bawaslu Basel. Harusnya membaca dan menelaah pasal 280 undang-undang nomor 7 tahun 2017. Nanti ini akan dikupas habis oleh kuasa hukum saya di PTUN. Artinya, sejauh mana pasal 280 itu bisa menjatuhkan atau tidak bisa mendiskualifikasi seseorang dalam politik.Tentu kita sudah punya kunci dalam hal ini,"jelas Samsul yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Gerindra di Basel.

Samsul menambahkan suatu yurisprudensi di PTUN Gunung Kidul Jogyakarta yang pokok perkaranya itu sama dengan yang dialaminya, yaitu menggunakan kendaraan dinas (Randis) pada Pemilu 2019. Yang mana Hakim memberikan putusan memenangkan gugatan Ngadiyono. Selain itu yang kedua adalah sidang terkait dengan Pilpres di MK (Mahkamah Konstitusi) yang mana gugatan dari Paslon 02 terkait dengan fasilitas negara yang digunakan oleh Paslon 01.

" Nah, tapi, ternyata itu bukan pelanggaran Pemilu melainkan pelanggaran administrasi berdasarkan putusan sidang di MK. Hal inilah yang membuat kami berkeyakinan bahwa dua pedoman itu bisa mempayungi kami dalam perjuangan di PTUN nanti,"pungkasnya.(bim)




Banner

Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Ciptakan Pilkada Damai dan Karhutla, Polsek Toboali Gelar FGD
Ciptakan Pilkada Damai dan Karhutla, Polsek Toboali Gelar FGD
Rabu, 12 Agustus 2020 18:53 WIB
TOBOALI – Guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif demi terselenggaranya Pilkada 2020 yang aman, penerapan adaptasi kehidupan baru, Polsek
Huzarni Rani : Kadis PU Rangkap Pj Sekda Jadi Pertanyaan Besar
Huzarni Rani : Kadis PU Rangkap Pj Sekda Jadi Pertanyaan Besar
Senin, 10 Agustus 2020 22:22 WIB
TOBOALI - Mantan Pj Bupati Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Drs.H.A.Huzarni Rani, MSi mengatakan adanya Kepala DInas Pekerjaan Umum (PU) merangkap
Huzarni Rani Tanggapi Lelang Jabatan Sekda Diujung Masa Jabatan Bupati Basel
Huzarni Rani Tanggapi Lelang Jabatan Sekda Diujung Masa Jabatan Bupati Basel
Senin, 10 Agustus 2020 16:45 WIB
TOBOALI - Adanya pengumunan lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan 6 jabatan Kepala OPD di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dalam
Anggarkan Covid-19 di Basel Rp 20 M, Baru Terealisasi 23,09 Persen
Anggarkan Covid-19 di Basel Rp 20 M, Baru Terealisasi 23,09 Persen
Senin, 10 Agustus 2020 14:29 WIB
TOBOALI - Anggaran Covid-19 di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) ebesar Rp 20 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kini