11 PNS Nonjob PTUN-kan Walikota


11 PNS Nonjob PTUN-kan Walikota

PANGKALPINANG - Sebanyak 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggugat Walikota Pangkalpinang, Zulkarnain Karim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kesebelas PNS tersebut adalah Syawaludin, Supriadi, Tri Murti Miranda, Lindayani, K.Rais, Evi Fifiyanti, Yudi Suhasri, Rosdawaty, Evi Yuliani, dan Baharuddin ini menggugat penerbitan Surat Keputusan (SK) Walikota Pangkalpinang No. 28/2012/1 Februari 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkot yang berjumlah 161 PNS.
   
Dharma Sutomo,SH kuasa hukum kesebelas PNS tersebut mengatakan, bahwa dalam SK Walikota, kesebelas PNS tersebut diberhentikan dari jabatan struktural dan dipindahkan ke staf dengan tidak melalui proses yang semestinya. "Dalam PP No 100/2000 diganti PP 13 2002 sangat jelas dikatakan bahwa setiap pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural, harus melalui proses persidangan Baperjakat," ujarnya dalam jumpa pers, Minggu (19/2).
   
Ia mengakui apa yang dilakukan oleh Walikota tersebut memang merupakan hak preogatif, namun yang sangat disayangkan adalah penerbitan SK tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. "Istilahnya itu memang kewenangan Walikota, Bupati, Gubernur dan termasuk Presiden sekalipun terkait hal tersebut. Namun hanya saja tindakan pemberhentian dan pengangkatan itu harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, dalam menangani hal seperti ini tidak boleh sewenang-wenang," jelasnya.
   
Dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian dilakukan secara objektif, dan yang dilihat untuk dijadikan penilaian adalah dari uji kompetensi, jadi jika ia harus diberhentikan, harus dilihat dulu kesalahan-kesalahannya. "Artinya kalau ada seorang PNS lalu dia di non job atau diturunkan eselonnya, itu berarti hukuman administratif. Namun untuk menghukum orang tentu harus tahu dulu apa kesalahan orang tersebut, banyak kesalahan-kesalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya kinerja," terangnya lagi.
  
Ia menjelaskan yang membuat kliennya merasa terganggu dengan SK tersebut adalah tidak adanya keadilan yang mereka terima karena berdasarkan SK ada sesuatu yang mereka anggap rasa keadilannya tidak ada sama sekali. Mereka tidak menerima apa yang menjadi alasan-alasan sehingga mereka harus diturunkan menjadi staf yang semula memiliki jabatan dalam struktural. "Sebelumnya kan mereka ini menjabat di struktural Pemkot, namun sekarang mereka dipindahkan ke bagian staf, jadi istilahnya mereka ini nonjob," bebernya.
   
Yang semakin membuat heran adalah dengan adanya penunjukan beberapa PNS lain yang sedang tersandung masalah hukum namun tetap diangkat. "Fakta lain ada PNS yang saat ini sedang tersandung masalah hukum malah dipromosikan yang mana orang tersebut sedang menjalani tingkat banding, dan bandingnya ditolak sehingga statusnya terdakwa. Seharusnya terhadap pegawai seperti itu diparkirkan dulu hingga putusan akhir yang menentukan bersalah atau tidak, dalam istilahnya itu ada pemberhentian sementara," bebernya lagi seraya menyebutkan akan mem PTUN kan Zul, hari ini.  
   
Ditanya mengenai adanya indikasi politik dalam kasus ini, pengacara kondang ini membantahnya. "Sebelumnya saya katakan ini semua tidak ada kesan politis, ini murni masalah hukum, kebetulan saja ada kepala daerah dan saat ini sedang menjadi Calon Gubernur," pungkasnya.  Advokat yang juga menangani perkara Tipikor mantan anggota DPRD kota Pangkalpinang itu juga mengatakan tidak memikirkan permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dikemudian hari terkait kasus tersebut. "Jika ada dampak lain dari laporan ini, itu urusan lain dan kami tidak akan mengarah kesana," tutupnya. (cr39)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pemprov Babel Verifikasi Penilaian Penghargaan Kesetaraan Gender secara Online
Pemprov Babel Verifikasi Penilaian Penghargaan Kesetaraan Gender secara Online
Selasa, 16 Maret 2021 08:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) hari ini mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan secara online oleh Kementerian Kementerian Pemberdayaan
Pengunaan Kawasan Hutan Disesuaikan dengan Aturan Baru
Pengunaan Kawasan Hutan Disesuaikan dengan Aturan Baru
Selasa, 16 Maret 2021 08:33 WIB
PANGKALPINANG – Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka kebijakan mengenai penggunaan kawasan
Gubernur Serukan Pariwisata Belitung Segera Pulih
Gubernur Serukan Pariwisata Belitung Segera Pulih
Selasa, 16 Maret 2021 08:31 WIB
SIJUK - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman optimis sektor pariwisata Belitung akan maju dan berkembang di tengah pandemi.
Gerak Cepat Gubernur Atasi Keinginan Peternak
Gerak Cepat Gubernur Atasi Keinginan Peternak
Senin, 15 Maret 2021 08:47 WIB
KELAPA KAMPIT - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman berkunjung ke PT SWP (Steelindo Wahana Perkasa) di Desa Senyubuk,