11 PNS Nonjob PTUN-kan Walikota


11 PNS Nonjob PTUN-kan Walikota

PANGKALPINANG - Sebanyak 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggugat Walikota Pangkalpinang, Zulkarnain Karim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kesebelas PNS tersebut adalah Syawaludin, Supriadi, Tri Murti Miranda, Lindayani, K.Rais, Evi Fifiyanti, Yudi Suhasri, Rosdawaty, Evi Yuliani, dan Baharuddin ini menggugat penerbitan Surat Keputusan (SK) Walikota Pangkalpinang No. 28/2012/1 Februari 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkot yang berjumlah 161 PNS.
   
Dharma Sutomo,SH kuasa hukum kesebelas PNS tersebut mengatakan, bahwa dalam SK Walikota, kesebelas PNS tersebut diberhentikan dari jabatan struktural dan dipindahkan ke staf dengan tidak melalui proses yang semestinya. "Dalam PP No 100/2000 diganti PP 13 2002 sangat jelas dikatakan bahwa setiap pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural, harus melalui proses persidangan Baperjakat," ujarnya dalam jumpa pers, Minggu (19/2).
   
Ia mengakui apa yang dilakukan oleh Walikota tersebut memang merupakan hak preogatif, namun yang sangat disayangkan adalah penerbitan SK tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. "Istilahnya itu memang kewenangan Walikota, Bupati, Gubernur dan termasuk Presiden sekalipun terkait hal tersebut. Namun hanya saja tindakan pemberhentian dan pengangkatan itu harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, dalam menangani hal seperti ini tidak boleh sewenang-wenang," jelasnya.
   
Dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian dilakukan secara objektif, dan yang dilihat untuk dijadikan penilaian adalah dari uji kompetensi, jadi jika ia harus diberhentikan, harus dilihat dulu kesalahan-kesalahannya. "Artinya kalau ada seorang PNS lalu dia di non job atau diturunkan eselonnya, itu berarti hukuman administratif. Namun untuk menghukum orang tentu harus tahu dulu apa kesalahan orang tersebut, banyak kesalahan-kesalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya kinerja," terangnya lagi.
  
Ia menjelaskan yang membuat kliennya merasa terganggu dengan SK tersebut adalah tidak adanya keadilan yang mereka terima karena berdasarkan SK ada sesuatu yang mereka anggap rasa keadilannya tidak ada sama sekali. Mereka tidak menerima apa yang menjadi alasan-alasan sehingga mereka harus diturunkan menjadi staf yang semula memiliki jabatan dalam struktural. "Sebelumnya kan mereka ini menjabat di struktural Pemkot, namun sekarang mereka dipindahkan ke bagian staf, jadi istilahnya mereka ini nonjob," bebernya.
   
Yang semakin membuat heran adalah dengan adanya penunjukan beberapa PNS lain yang sedang tersandung masalah hukum namun tetap diangkat. "Fakta lain ada PNS yang saat ini sedang tersandung masalah hukum malah dipromosikan yang mana orang tersebut sedang menjalani tingkat banding, dan bandingnya ditolak sehingga statusnya terdakwa. Seharusnya terhadap pegawai seperti itu diparkirkan dulu hingga putusan akhir yang menentukan bersalah atau tidak, dalam istilahnya itu ada pemberhentian sementara," bebernya lagi seraya menyebutkan akan mem PTUN kan Zul, hari ini.  
   
Ditanya mengenai adanya indikasi politik dalam kasus ini, pengacara kondang ini membantahnya. "Sebelumnya saya katakan ini semua tidak ada kesan politis, ini murni masalah hukum, kebetulan saja ada kepala daerah dan saat ini sedang menjadi Calon Gubernur," pungkasnya.  Advokat yang juga menangani perkara Tipikor mantan anggota DPRD kota Pangkalpinang itu juga mengatakan tidak memikirkan permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dikemudian hari terkait kasus tersebut. "Jika ada dampak lain dari laporan ini, itu urusan lain dan kami tidak akan mengarah kesana," tutupnya. (cr39)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
787 Orang di Babel Masih Jalani Isolasi
787 Orang di Babel Masih Jalani Isolasi
Rabu, 24 Februari 2021 20:07 WIB
PANGKALPINANG – Sebanyak 787 pasien positif virus corona (Covid-19) tengah menjalani isolasi dan karantina pada Selasa (23/2/2021). Dengan demikian, orang
Tingkat Kepatuhan 3M Warga Babel Sangat Rendah
Tingkat Kepatuhan 3M Warga Babel Sangat Rendah
Senin, 22 Februari 2021 22:08 WIB
PANGKALPINANG - Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan di tempat kerumunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)
"Kami Dijamin Pak Gubernur"
"Kami Dijamin Pak Gubernur"
Kamis, 18 Februari 2021 09:09 WIB
SIMPANG KATIS - Puluhan sapi berjejer rapi. Perawakan padat berisi. Semua tampak sehat dan segar. Sulit untuk tidak berdecak kagum
Wisma Ranggam dan Pesanggrahan Menumbing jadi target Cagar Budaya Nasional
Wisma Ranggam dan Pesanggrahan Menumbing jadi target Cagar Budaya Nasional
Kamis, 18 Februari 2021 09:07 WIB
AIR ITAM - Wisma Ranggam dan Pesanggrahan Menumbing, merupakan bangunan bersejarah kebanggaan masyarakat Bangka Belitung yang berada di Muntok, Kabupaten