Musyawarah Nasional Dekranas 2020 Dorong Pemasaran Produk Dengan Platform Online


Musyawarah Nasional Dekranas 2020 Dorong Pemasaran Produk Dengan Platform Online

PANGKALPINANG - Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Melati Erzaldi mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Dekranas 2020 secara virtual di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (19/8/20).

Munas Dekranas 2020 ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Wuri Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya ditekankan bahwa di masa pandemi ini, dekranas harus terus mendorong pemasaran produk kerajinan dengan platform online.

"Manfaatkan teknologi digital, buka peluang untuk memperluas pemasaran produk kita dan bantu UKM dalam beradaptasi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini," ujarnya.

Munas kali ini menjadi strategis karena dekranas mempunyai agenda yang strategis, yakni menyelaraskan, menyempurnakan AD-ART, serta menyusun program kerja 2019-2024, dan hal ini nantinya akan menjadi pedoman dekranasda seluruh Indonesia.

Ketua Dekranas Wury Ma'ruf Amin juga menekankan untuk meningkatkan kualitas desain dan kemasan produk agar sesuai dengan selera pasar, sehingga produk kerajinan kita dapat bersaing ke pasar global, serta mengajak seluruh peserta untuk mendukung program pemerintah dengan menggalakkan kampanye "Bangga buatan Indonesia". 

Tak hanya itu, Ketua Dekranas Wury Ma'ruf Amin juga mengapreasiasi setinggi-tingginya kepada ketua harian dan pengurus dekranas-dekranasda masa kerja 2014-2019 yang telah melakukan tugas dengan baik serta telah bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

Usai mengikuti munas dekranas, Ketua Dekranasda Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi melakukan rapat kerja dengan pengurus untuk menyesuaikan program-program kegiatan Dekranasda Babel, di Ruang Vidcon Gubernur Kepulauan Babel.

Dalam penjelasannya, sesuai hasil munas, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan termasuk penambahan kepengurusan pusat, yang tadinya hanya melibatkan enam kementerian saja, namun sekarang melibatkan 11 kementerian.

"Kita menyesuaikan, dilihat tadi adanya penambahan bidang. Maka kita juga akan melibatkan OPD sesuai kementerian yang ditambahkan seperti ESDM, dishub, diknas, dan ini akan mempengaruhi susunan bidang-bidang dan akan langsung kita sesuaikan," ungkapnya.

Di samping itu, Ketua Dekranasda Melati Erzaldi juga ingin mematangkan konsep expo live/virtual yang rencananya akan digelar Dekranasda Babel pada September nanti, serta membentuk tim kurator agar bisa dimasukkan ke dalam kepengurusan dekranas.

Ibu Melati Erzaldi juga ingin memastikan agar OPD terkait dapat memastikan bahan baku di tingkat pengrajin, agar ketika nanti produk kerajinan Babel masuk ke pasar global dan permintaan pasar cukup tinggi maka bisa memenuhinya.(kominfobabel/rb)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
 FKPT Babel Ajak Pelajar Bangun Nasionalisme Sejak Dini
FKPT Babel Ajak Pelajar Bangun Nasionalisme Sejak Dini
Kamis, 15 Oktober 2020 19:06 WIB
PANGKALPINANG - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bidang pemuda dan pendidikan gelar diskusi film dan
FSEI IAIN SAS Babel Gelar Seminar Kewirausahaan
FSEI IAIN SAS Babel Gelar Seminar Kewirausahaan
Senin, 12 Oktober 2020 17:54 WIB
PANGKALPINANG – Mahasiswa KKN FSEI IAIN SAS Bangka Belitung melaksanakan Seminar Kewirauahaan bertempat di Kantor Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui,
Gubernur Erzaldi Dukung Pengembangan Tanaman Porang Melalui Kultur Jaringan
Gubernur Erzaldi Dukung Pengembangan Tanaman Porang Melalui Kultur Jaringan
Rabu, 07 Oktober 2020 19:23 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Erzaldi dukung pengembangan tanaman porang melalui kultur jaringan. Pengembangan ini menurut Gubernur akan melibatkan siswa SMK di
Pemprov Babel Hadiri Rapat Paripurna Atas Raperda Retribusi Jasa Daerah dan PAD
Pemprov Babel Hadiri Rapat Paripurna Atas Raperda Retribusi Jasa Daerah dan PAD
Rabu, 07 Oktober 2020 19:21 WIB
PANGKALPINANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna terkait pengambilan keputusan raperda perubahan