Oknum Pengusaha Gunakan Kartu Fuel Card Kuras BBM Bersubsidi di SPBU


Oknum Pengusaha Gunakan Kartu Fuel Card Kuras BBM Bersubsidi di SPBU

PANGKALPINANG - Kartu kendali pengisian bahan bakar bersubsidi (BBM) atau fuel card di manfaatkan oleh para oknum pengusaha tertentu untuk meraup keuntungan dengan cara menguras BBM bersubsidi di SPBU.

"Kejanggalan yang dimaksud ialah salah satunya, saya mendapat bukti kiriman (melalui pesan whatsapp-red) tentang terjadinya aktivitas pengurasan BBM subsidi oleh pengusaha tertentu dengan bukti fotonya ada," ujar Didit seraya menunjukkan bukti foto kepada sejumlah wartawan di telepon seluler miliknya, Senin (23/12/2019).

Selain itu, disampaikan Didit, dirinya juga mendapatkan kiriman rekaman suara dari masyarakat melalui pesan whatsapp yang berisi perbincangan antara oknum pengusaha dengan pengerit.

"Ini kan menguntungkan pengusaha, ternyata ada pengusaha juga menawarkan kepada pengerit, jika ingin mendapatkan solar itu kan dapatnya 20 liter, ini bisa dapat 60 liter tetapi mereka (pengerit-red) harus bayar 2 juta lima ratus ribu, ini rekaman kawan-kawan dengar sendiri," ungkapnya.

"Kejadian ini contohnya di Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang, kalau rekamannya itu di salah satu SPBU Pangkalpinang, kalau fotonya itu terkait pengurasan BBM subsidi itu dikirim dari Toboali, Bangka Selatan," sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Gubernur Erzaldi agar segera mengundang pihak perwakilan dari pengerit SPBU untuk menyampaikan secara langsung tentang adanya kejanggalan-kejanggalan atas kebijakan ini.

"Artinya Bapak Gubernur harus mengkaji ini (kebijakan Fuel Card-red), satu sisi kita ingin BBM subsidi ini tepat sasaran untuk masyarakat, tapi faktanya ini menguntungkan sekelompok orang-orang besar juga (pengusaha-red)," tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar Pemprov Babel dapat menambah volume atau kuota BBM bersubsidi dari 20 liter menjadi 40 atau 50 liter untuk untuk satu kali pengisian dalam satu hari.

"Kemudian yang kedua bagi pemilik kendaraan yang pajaknya tidak bayar atau mati pajak, tolong Pemprov Babel mengadakan pemutihan agar mereka membayar pajak," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Politisi PDIP ini juga mengimbau kepada para pengerit agar menghargai masyarakat pada saat melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU.

"Dikala mereka (para pengerit-red) diberi kesempatan lagi untuk mencari nafkah, masyarakat umum juga tolong diperhatikan, jangan seakan-akan SPBU itu milik mereka, itu nggak boleh," tegasnya lagi.

Mengatasi hal ini, ia menyarankan agar Pemprov Babel dapat menggandeng pihak TNI dan Polri dalam melakukan pengamanan di SPBU.

"Jika misalnya nanti para pengerit ini melanggar kesepakatan, ya udah bersihkan saja, gitu kan. Nah tinggal mau tidak gubernur, karena ini menyangkut ekonomi juga, saya tidak berpihak kepada pihak manapun," tandasnya. (mon)




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Wagub Abdul Fatah Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Susun Pesantren Nurul Falah
Wagub Abdul Fatah Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Susun Pesantren Nurul Falah
Jum'at, 10 Juli 2020 20:27 WIB
PANGKALAN BARU - Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun Pondok Pesantren Nurul Falah,
Jaga Bansos, Fitur Pada Aplikasi Jaga Untuk Laporkan Dugaan Penyelewengan/Penyalahgunaan Bantuan Sosial
Jaga Bansos, Fitur Pada Aplikasi Jaga Untuk Laporkan Dugaan Penyelewengan/Penyalahgunaan Bantuan Sosial
Kamis, 09 Juli 2020 18:53 WIB
PANGKALPINANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memiliki fitur Jaga Bansos pada aplikasi Jaga yang dapat diunduh pada gawai android
Babel Diusulkan Peroleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebanyak  3.350 Unit
Babel Diusulkan Peroleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sebanyak 3.350 Unit
Kamis, 09 Juli 2020 18:52 WIB
PANGKALPINANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diusulkan untuk memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 3.350 unit
146 Unit Rumah Layak Huni Akan Dibangun Dengan Sistem Padat Karya
146 Unit Rumah Layak Huni Akan Dibangun Dengan Sistem Padat Karya
Kamis, 09 Juli 2020 18:50 WIB
PANGKALPINANG - 146 unit rumah layak huni akan dibangun di seluruh kabupaten/kota di Bangka Belitung, dalam Program Peningkatan Kualitas-Rumah Tidak