KPK Tunggu Laporan Proyek Embung Belitung


KPK Tunggu Laporan Proyek Embung Belitung

PANGKALPINANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menunggu laporan dugaan korupsi proyek air baku (Embung),  Gunung Mentas Kecamatan Mandau, kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Kepala Biro Humas dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat dihubungi Radar Bangka mengatakan,  jika sampai saat ini KPK belum menerima  adanya laporan masuk terkait proyek Embung yang dimaksud.

" Silakan melapor jika jauh via online aja bisa," ujar Priharsa, melalui pesan WhatsAap, Selasa (23/7/2019).

Priharsa menambahkan dalam membuat laporan melalui online, masyarakat dapat  membuka portal web KPK (pengaduan masyarakat..red), atau melalui call 198.

"Untuk lebih lengkap silakan call di 198 mas," saran Priharsa.

Terpisah Ketua aktivis Anti korupsi Babel, Marshal Imar Pratama mengatakan,  pihaknya rencananya akan melaporkan langsung proyek Embung ke dikantor KPK Jakarta dalam waktu dekat.

" Laporan akan kita masukan pada hari Jumat atau paling lambat hari Senin ini,"kata Marshal, kepada Radar Bangka, Rabu (24/7/2019).

Ditambahkan Marshal, dia berharap awak media di Babel dapat mengawal pemberitaan mulai dari laporan ke KPK hingga nantinya sampai proses penegakan hukum berlangsung.

"Kita serius tidak main - main dalam hal ini. Mari kita kawal bersama sama prosesnya nanti sampai kemana,"pintanya.

Diberitakan awak media sebelumnya,  dugaan korupsi mega proyek Embung Gunung Mentas di Kabupaten Belitung senilai Rp123 miliar mendapat sorotan dari banyak penggiat korupsi di Kepulauan Bangka Belitung.

Marshal Imar Pratama, Ketua Aktivis Anti Korupsi Babel menyebutkan bahwa dirinya tak main-main dalam waktu dekat akan membuat laporan resmi ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan Marshal mengatakan dirinya sudah berkordinasi dengan penyidik lembaga anti rasuah terkait laporannya.

“Pertama saya perihatin dengan apa yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mega proyek senilai 123 miliar kuat dugaa saya syarat penyimpangan. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan akan saya laporkan langsung ke KPK,” tegas Marshal dibincangi wartawan, Senin (22/7/2019).

Bahkan, kata Marshal, dirinya sudah berkordinasi dengan penyidik KPK.

“Saya akan langsung datang ke kantor KPK di Jakarta. Sebelumnya saya sempat ditanyakan harus membawa laporan dan ditanya terkait sumber dana proyek Embung Gunung Mentas dari APBN dan dari Kementerian PU,” katanya.

Kenapa sampai mau melapor ke KPK, sambung Marshal, bahwa dirinya menilai Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak mampu untuk menguak dugaan korupsi Mega Proyek Embung Gunung Mentas di Kepayang Kacang Botor Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

Disebutkannya, terlihat jelas ketidakseriusan mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Mega Proyek tersebut.

“Karena alasan ketidak mampuan itulah sehingga kami menganggap penting untuk harus melibatkan KPK RI dalam perihal ini. Nilai proyek yang telah menghabiskan dana negara sebesar Rp.123 miliar dari dana APBN sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat,” ungkap Marshal.

Mirisnya lagi, kata Marshal, hingga saat ini mega proyek tersebut belum bisa dimanfaatkan.

” Timbul pertanyaan dari kita bagaimana fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kontrol pada mega proyek tersebut baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kontraktor yang bertanggungjawab pada mega proyek tersebut dan sejauh mana peran serta fungsi mereka dari segi pengawasan,” bebernya.

Bila terbukti mereka melakukan pembiaran, sebut Mashal, maka kami akan meminta pertanggungjawaban juga dari mereka.

“Indikasi awal sudah terlihat dan saya yakin bahwa dugaan pengerjaan mega proyek ini tidak sesuai spek akan menjadi point penting untuk mengusut tuntas perihal tersebut. Kami sudah mengantongi dua alat bukti permulaan awal terhadap mega proyek tersebut. Oleh karena itu, kami mempercayai KPK RI dalam penuntasan dugaan korupsi mega proyek tersebut,” harapnya.

Sementara itu,  Kasatker PJPA Babel, Jhoni saat dihubunggi melalui via telpon, hp yang bersangkutan hanya berbunyi nada 'nomor yang anda tuju tidak dapat menerima panggilan'. Sementara saat dicoba dikonfirmasi wartawan ke kantor yang bersangkutan tidak berada ditempat. (wah)




 




Banner

Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Perjanjian Kerja Sama Pemprov Babel dan PT Agrinas Untuk Meningkatan Ketahanan Pangan
Perjanjian Kerja Sama Pemprov Babel dan PT Agrinas Untuk Meningkatan Ketahanan Pangan
Jum'at, 03 Juli 2020 18:56 WIB
JAKARTA - Tindak lanjut MoU antara PT Agro Insdustri Nasional (PT Agrinas) dengan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait rencana
Tiga Arahan Sekda Babel Terkait Pembahasan Usulan Revisi Pemanfaatan Kawasan Hutan
Tiga Arahan Sekda Babel Terkait Pembahasan Usulan Revisi Pemanfaatan Kawasan Hutan
Kamis, 02 Juli 2020 14:58 WIB
PANGKALPINANG – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto berharap bahwa usulan-usulan revisi izin pemanfaatan kawasan hutan jangan hanya
Kunjungi Tins Gallery, Gubernur Erzaldi serahkan Alat-Alat Tradisional Babel
Kunjungi Tins Gallery, Gubernur Erzaldi serahkan Alat-Alat Tradisional Babel
Senin, 06 Juli 2020 07:07 WIB
PANGKALPINANG - Bubuh, alat tradisional untuk menangkap ikan yang terbuat dari batang resam asli Bangka Belitung beserta tali banetnya, serta
Gubernur Erzaldi Lakukan Silaturahmi Kepada Ulama Usman Fathan
Gubernur Erzaldi Lakukan Silaturahmi Kepada Ulama Usman Fathan
Kamis, 02 Juli 2020 13:59 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman melakukan silaturahmi ke rumah seorang ulama mantan MUI, sekaligus tokoh agama Islam, Usman