KPK Tegaskan, Aktivitas TI Ilegal Yang Babat HL Harus Dihentikan


KPK Tegaskan, Aktivitas TI Ilegal Yang Babat HL Harus Dihentikan

PANGKALPINANG - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Saut Situmorang menegaskan kepada para penambang ilegal maupun oknum-oknum yang terlibat didalamnya untuk menghentikan aktivitasnya yang mengeksploitasi dan merusak hutan lindung  (HL) demi kepentingan pribadi.

"Sudahlah mulai hari ini kita hentikan, tidak boleh ada lagi orang melakukan sesuatu di titik manapun di Bumi Serumpun Sebalai  yang melakukan hal itu," kata Situmorang kepada awak media saat Konferensi Pers di Rumah Dinas Gubernur Babel, Selasa (18/6/2019).

Dia mengungkapkan, jika memang diperlukan, pihaknya akan ikut turun langsung ke lokasi penambangan ilegal di daerah itu, untuk menelusuri bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran tersebut.

"Nanti kalau memang kita perlu turun, turun langsung, kita melihat di titik A, di koordinat sekian, siapa orangnya? Melakukan sejak kapan? Terus siapa yang lindung-lindungin? Itu nggak boleh, itu pelanggaran, itu kepastian," ujarnya.

Namun, dijelaskannya, sebelum turun ke lokasi, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu, untuk melakukan pencegahan.

"Jadi kalau memang perlu, umpamanya nanti dilakukan sidak atau lihat satu persatu, tinggal kita prioritas yang mana, tapi KPK tidak pernah datang kalau memang yang sifatnya pencegahan tanpa koordinasi, kecuali kalau Operasi Tangkap Tangan (OTT), saya nggak bilang-bilang," terangnya.

Terkait masalah penindakan, dikatakan dia, KPK perlu lebih berhati-hati karena dibutuhkan barang bukti yang cukup untuk melakukan penindakan.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, ada beberapa daerah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang dibekingi oleh pihak-pihak penyelenggara negara.

"Nah itu KPK bisa turun melihat sejauh apa penyelenggara negara terlibat kepada orang-orang tertentu, yang mengkaitkan di pertambangan, hutan dan seterusnya," ujarnya.

Namun, dijelaskan dia, untuk melakukan  penindakan, KPK harus lebih berhati-hati karena dibutuhkan barang bukti yang cukup. "Kalau masalah penindakan, kita harus lebih hati-hati karena dibutuhkan barang bukti yang cukup untuk melakukan penindakan," ungkapnya.

"Jadi sudah tentu kedatangan kita harus ada tindak lanjut, apakah itu penindakan kemudian pencegahan, atau pencegahan baru penindakan, itu menjadi sebuah mainstream yang sudah ada di KPK," tandasnya. (mon) 





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Sosok Mantan Kapolri Jendral Tito Karnavian Dimata Brijen Pol Istiono
Sosok Mantan Kapolri Jendral Tito Karnavian Dimata Brijen Pol Istiono
Rabu, 23 Oktober 2019 13:14 WIB
PANGKALPINANG - Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Istiono menilai, kinerja Jendral Tito Karnavian selama menjabat sebagai Kapolri telah banyak
BNNK Pangkalpinang Musnahkan 1,6 Kg Barang Bukti Sabu Senilai Rp1,5 Miliar
BNNK Pangkalpinang Musnahkan 1,6 Kg Barang Bukti Sabu Senilai Rp1,5 Miliar
Rabu, 23 Oktober 2019 13:09 WIB
PANGKALPINANG - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), memusnahkan Barang Bukti (BB) narkotika jenis sabu dengan
Begini Sosok Mantan Kapolri, Jendral Tito Karnavian Dimata Kapolda Babel
Begini Sosok Mantan Kapolri, Jendral Tito Karnavian Dimata Kapolda Babel
Rabu, 23 Oktober 2019 12:51 WIB
PANGKALPINANG - Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Istiono menilai, kinerja Jendral Tito Karnavian selama menjabat sebagai Kapolri telah banyak
Kapolda Babel Lepas Bantuan Peduli Korban Bencana Alam Di Maluku dan Papua Barat
Kapolda Babel Lepas Bantuan Peduli Korban Bencana Alam Di Maluku dan Papua Barat
Rabu, 23 Oktober 2019 11:06 WIB
PANGKALPINANG - Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Istiono melepas bantuan peduli korban bencana alam di Provinsi Maluku dan Papua