KPK Tegaskan, Aktivitas TI Ilegal Yang Babat HL Harus Dihentikan


KPK Tegaskan, Aktivitas TI Ilegal Yang Babat HL Harus Dihentikan

PANGKALPINANG - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Saut Situmorang menegaskan kepada para penambang ilegal maupun oknum-oknum yang terlibat didalamnya untuk menghentikan aktivitasnya yang mengeksploitasi dan merusak hutan lindung  (HL) demi kepentingan pribadi.

"Sudahlah mulai hari ini kita hentikan, tidak boleh ada lagi orang melakukan sesuatu di titik manapun di Bumi Serumpun Sebalai  yang melakukan hal itu," kata Situmorang kepada awak media saat Konferensi Pers di Rumah Dinas Gubernur Babel, Selasa (18/6/2019).

Dia mengungkapkan, jika memang diperlukan, pihaknya akan ikut turun langsung ke lokasi penambangan ilegal di daerah itu, untuk menelusuri bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran tersebut.

"Nanti kalau memang kita perlu turun, turun langsung, kita melihat di titik A, di koordinat sekian, siapa orangnya? Melakukan sejak kapan? Terus siapa yang lindung-lindungin? Itu nggak boleh, itu pelanggaran, itu kepastian," ujarnya.

Namun, dijelaskannya, sebelum turun ke lokasi, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu, untuk melakukan pencegahan.

"Jadi kalau memang perlu, umpamanya nanti dilakukan sidak atau lihat satu persatu, tinggal kita prioritas yang mana, tapi KPK tidak pernah datang kalau memang yang sifatnya pencegahan tanpa koordinasi, kecuali kalau Operasi Tangkap Tangan (OTT), saya nggak bilang-bilang," terangnya.

Terkait masalah penindakan, dikatakan dia, KPK perlu lebih berhati-hati karena dibutuhkan barang bukti yang cukup untuk melakukan penindakan.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, ada beberapa daerah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang dibekingi oleh pihak-pihak penyelenggara negara.

"Nah itu KPK bisa turun melihat sejauh apa penyelenggara negara terlibat kepada orang-orang tertentu, yang mengkaitkan di pertambangan, hutan dan seterusnya," ujarnya.

Namun, dijelaskan dia, untuk melakukan  penindakan, KPK harus lebih berhati-hati karena dibutuhkan barang bukti yang cukup. "Kalau masalah penindakan, kita harus lebih hati-hati karena dibutuhkan barang bukti yang cukup untuk melakukan penindakan," ungkapnya.

"Jadi sudah tentu kedatangan kita harus ada tindak lanjut, apakah itu penindakan kemudian pencegahan, atau pencegahan baru penindakan, itu menjadi sebuah mainstream yang sudah ada di KPK," tandasnya. (mon) 





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Semarak HBA dan HUT IAD 2019, Pasar Murah Kejati Babel Diserbu Warga
Semarak HBA dan HUT IAD 2019, Pasar Murah Kejati Babel Diserbu Warga
Rabu, 17 Juli 2019 20:48 WIB
PANGKALPINANG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Aditya Warman membuka langsung pasar murah dalam rangka memperingati
Bupati Ibnu Saleh Support Poktan Lebih Berkembang
Bupati Ibnu Saleh Support Poktan Lebih Berkembang
Rabu, 17 Juli 2019 20:33 WIB
SUNGAISELAN - Bupati Bangka Tengah (Bateng) Dr Ir H Ibnu Saleh MM mengunjungi Kelompok Tani Tunas Baru Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan
Membandel, Tambang Timah Skala Besar Beroperasi di Belakang Bandara
Membandel, Tambang Timah Skala Besar Beroperasi di Belakang Bandara
Rabu, 17 Juli 2019 20:31 WIB
PANGKALPINANG - Aktivitas tambang skala besar yang beraktivitas dengan santainya di belakang bandara Depati Amir Pangkalpinang, padahal beberapa hari sebelumnya
Bupati Ibnu Bagikan Ratusan Sertifikat Tanah Program PTSL
Bupati Ibnu Bagikan Ratusan Sertifikat Tanah Program PTSL
Selasa, 16 Juli 2019 14:48 WIB
PANGKALANBARU - Bupati Bangka Tengah DR Ir H Ibnu Saleh MM bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng)