Penyertaan Modal Babel Kecil


Penyertaan Modal Babel Kecil

    PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah menerima pembagian laba (Devide) dari penyertaan modal di Bank pembayaran Syariah (BPRS) Bangka Belitung. Tahun 2016 ini, total devide yang diterima Pemprov Babel sebesar Rp 5.46 miliar. Keikutsertaan Pemprov Babel sejak 2006 lalu, telah menyertakan modalnya di BPRS sebesar Rp 3.599 miliar.

    Saat diwawancarai, Asisten ekonomi dan pembangunan Budiman Ginting mengatakan Penyertaan modal Pemprov Babel saat ini masih kecil jika dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. "Modal kita yang ditanamkan masih kecil, dan ini sangat menguntungkan," ujar Budiman. Lebih lanjut, Budiman mengatakan Pemprov Babel perlu melakukan penambahan penyertaan modal di BPRS. Apalagi jika mengacu pada aset yang dimiliki dari BPRS adalah tingginya tidak masyarakat yang menabung di BPRS.

    "Perlu sekali adanya penambahan modal, saya buka sedikit dari 551 miliar aset BPRS, 441 miliar nya modal dari masyarakat. Artinya Tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi," katanya. Untuk tahun 2017, diperkirakan Pemprov Babel tidak akan menempatkan penyertaan modalnya di BPRS. Mengingat, DPRD Babel menolak untuk mengesahkan Raperda penyertaan modal.

    Menyikapi hal ini, Budiman membatah hal tersebut. Menurutnya Raperda penyertaan modal saat ini sudah dalam pembahasan. Meskipun memang ada perbedaan pandangan antara pihak DPRD Babel dengan Pemprov Babel dalam Raperda penyertaan modal tersebut. "Bukan ditolak, kan saat ini sudah dalam pembahasan. Hanya saja memang ada perbedaan pandangan. Mereka (DPRD) masih berpikir status Bank BPRS belum BUMD. Padahal tidak ada masalah kalau untuk menanamkan modal," jelasnya.

    Pihaknya pun berencana akan menaikkan Bank BPRS ini menjadi bank pemerintah. Langkah strategis pun sudah dilakukan dengan mengirimkan surat ke presiden dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hanya saja, saat ini terkendala modal dasar untuk meningkatkan status BPRS menjadi bank pemerintah menjadi persoalan sendiri. Pihaknya pun berharap kepada pemerintah pusat untuk dapat tidak memberlakukan modal dasar mencapai 1 triliunan.

    "Bukan wacana lagi, kita sudah mengirimkan surat ke pak presiden dan OJK agar mereka tidak memberlakukan modal dasar 1 triliunan itu," ucapnya. Budiman menyebutkan banyak keuntungan yang akan dirasakan Pemprov Babel jika memiliki bank daerah. "Banyak sekali keuntungannya, banyak potensi yang dikelola masyarakat jika tidak ada yang bisa mengakomodir kita bisa akomodir. Selain itu juga uang Pemda bisa disimpan di bank daerah," tandasnya.(bei)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
BI Launching Aplikasi QRIS,  Apa Saja  Keunggulannya?
BI Launching Aplikasi QRIS, Apa Saja Keunggulannya?
Senin, 19 Agustus 2019 12:13 WIB
PANGKALPINANG - Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI Ke 74, Bank Indonesia (BI) meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Tim Reformasi Birokrasi Kejagung RI Lakukan Penilaian WBK dan WBBM di Kejati Babel
Senin, 19 Agustus 2019 10:41 WIB
PANGKALPINANG - Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI melakukan penilaian zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Ribuan Peserta Ikut Jalan Sehat HUT PT Timah ke-43
Ribuan Peserta Ikut Jalan Sehat HUT PT Timah ke-43
Senin, 19 Agustus 2019 07:40 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak ribuan masyarakat Kota Pangkalpinang dan sekitarnya mengikuti jalan sehat yang diselenggarkan oleh PT Timah Tbk dalam rangka
Wali Kota Pangkalpinang akan Laksanakan Tugas Sesuai Amanat Presiden
Wali Kota Pangkalpinang akan Laksanakan Tugas Sesuai Amanat Presiden
Senin, 19 Agustus 2019 06:50 WIB
PANGKALPINANG - Wali Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil (Molen) akan berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang