KPK Deadline Pejabat Babel Sampaikan LHKPN


KPK Deadline Pejabat Babel Sampaikan LHKPN
Sekda Babel Yan Megawandi bersama Spesialis Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Yulia Anastasia Fu'ada sebelum melakukan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN serta Demo Aplikasi e-LHKPN se Babel yang diselenggarakan KPK Republik Indonesia (RI), di Hotel Novotel Bangka, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Rabu (8/3) kemarin. Foto : Babelprov.go.id

    PANGKALANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeadline pejabat di Bangka Belitung (Babel) untuk bisa menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN dideadline oleh KPK kepada semua pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota paling lambat 30 Juni mendatang.

    Dalam Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN serta Demo Aplikasi e-LHKPN se Babel yang diselenggarakan KPK Republik Indonesia (RI), di Hotel Novotel Bangka, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Rabu (8/3) kemarin, Spesialis Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Yulia Anastasia Fu'ada menyebutkan, dalam peraturan baru ini ada tiga hal yang harus silakukan, salah satunya adalah regulasi di pemerintah daerah.

    "Melakukan tiga hal, penyesuaian regulasi LHKPN di  masing-masing instansi, memberikan data jabatan dan pejabat yang diwajibkan sampaikan LHKPN, kemudian yang ketiga penunjukkan unit pengelola LHKPN," ujarnya. Ia berharap, pemerintah daerah dapat segera mengimplementasikan sesegera mungkin.

    Pada dasarnya, ditambahkan dia, perubahan tersebut mengedepankan aspek 3 M, Mudah (mempermudah bagi penyelenggara negara dalam kewajibannya  untuk melaporkan harta kekayaan), Murah (efisiensi biaya penyelenggaraan LHKPN baik bagi Pejabat Negara maupun unit pengelolanya), manfaat (bermanfaat bagi Pejabat Negara dan bagi seluruh stake holder).

    “Diharapkan, setelah kegiatan ini, dalam waktu 3 bulan kedepan selaku pemangku kebijakan penyesuain regulasi di masing-masing instansi, memberikan data jabatan dan pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN di masing-masing instansi, penunjukan unit pengelola LHKPN yang nantinya menjadi user/administrator pengisian aplikasi LHKPN,” pungkasnya.

    Sementara, Sekda Pemprov Babel, Yan Megawandi, menyambut baik adanya sosialisasi peraturan ini. Sebab, banyak hal yang harus dirubah oleh pemerintah daerah, terutama regulasi mengingat adanya perubahan sotk dalam pemerintahan. "Sosialisasi ini menginformasikan hal mutkahir tentang kewajiban sampaikan LHKPN, yang kita harus lakukan selaku instansi adalah pertama penyempurnaan dasar hukum tadinya nomor 7 tahun 2005, kemudian menyesuaikan dengan nomenklaturnya, nanti formatnya seperti apa, infonya KPK ingin sempurnakan materi jabatan dibuat online, ada efisiensi supaya LHKPN makin optimal," tuturnya.

    Ia mengatakan, dengan sistem online yang nantinya diterapkan, akan memudahkan dalam penyampaian pelaporan ini. "Mereka juga buat sistem online sehingga harus disempurnakan lagi, kemudian menetapkan pengelola dan operator kita dikasi deadline 30 Juni, kita usahakan sebelum itu tiga hal sudah dibereskan, dan kalah bisa mendahului provinsi lain, apalagi teman-teman KPK siap berikan supervisi," tukasnya.

    Ia pun berharap, ada insentif dan disinsentif bagi pejabat yang sudah melaporkan LHKPN maupun yang belum. "Bagi saya menyebutkannya bukan sanksi, tapi disinsentif bagi yang belum atau terlambat menyampaikan, ini yang kita diskusikan dengan KPK sehingga dasar hukum lebih komprehensif, termasuk mengintegrasikan dengan hal lain, apakah mungkin integrasikan dengan spt tahunan (pajak)," tuturnya.

Disinggung pejabat yang wajib melaporkan LHKPN, Yan menyebutkan berdasarkan peraturan yang lama, pejabat yang wajib menyampaikan tersebut adalah pejabat eselon II, auditor, pengelola keuangan, kepegawaian dan ULP.

    "Tapi kita akan diskusikan apa akan menambah pejabat atau tidak, cuma data di KPK sudah lumayan, 70 persen yang menyebabkan," imbuhnya. Pihak Pemprov pun berencana akan menunjuk biro organisasi sebagai operator untuk pengelola LHKPN di Pemprov babel.(bai)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
M Nuh Jabat Ketua SAPC- Net Wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar
M Nuh Jabat Ketua SAPC- Net Wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar
Kamis, 05 Desember 2019 16:55 WIB
BALI – Ketua Dewan Pers Indonesia – terpilih sebagai Ketua South Asian Press Council Network (SEAPC-Net) dalam pertemuan pertama
Rudianto Tjen Berharap Penanganan Kasus Sijuk Bisa Menegakan Wibawa Pemerintah dan Penegak Hukum
Rudianto Tjen Berharap Penanganan Kasus Sijuk Bisa Menegakan Wibawa Pemerintah dan Penegak Hukum
Kamis, 05 Desember 2019 16:43 WIB
PANGKALPINANG - Anggota DPR RI, Rudianto Tjen menanggapi penyelesaian kasus Sijuk yang mengarah pada penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. 
DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri
DPRD Babel Akan Melapor Ke Mabes Polri
Rabu, 04 Desember 2019 14:20 WIB
PANGKALPINANG - Penanganan proses hukum terhadap anggota Sat Pol PP Babel saat melakukan penertiban lokasi tambang di Desa Sijuk,
Kasus Sijuk Berakhir Damai? Ini Pandangan Anggota DPRD Babel Ini
Kasus Sijuk Berakhir Damai? Ini Pandangan Anggota DPRD Babel Ini
Rabu, 04 Desember 2019 14:13 WIB
PANGKALPINANG - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bong Ming-Ming menanggapi hasil rapat dengar pendapat (RDP) terkait