Hari Ini TI Payak Ubi Dibongkar Paksa. Gub Berang Lambannya Penertiban


Hari Ini TI Payak Ubi Dibongkar Paksa. Gub Berang Lambannya Penertiban

Tebusan Surat Edaran Penertiban Tidak Pernah Diterima Gub 
TOBOALI (radarbangka.co.id) - Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ir. Eko Maulana Ali, S.IP, M.Sc, M.AP berang kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) dan aparat lainnya terkait lambannya penyelesaiannya TI (Tambang Inkonvensional) Apung Payak Ubi Sukadamai Toboali. 

Marahnya gubernur tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat Kampung Nelayan Toboali jika surat edaran bupati tidak pernah ditindaklanjuti meskipun sudah dikeluarkan setahun lalu.

Selain itu, gubernur juga merasa kecewa dengan kinerja Pemkab dan aparat terkait, karena hingga saat ini dirinya sama sekali tidak menerima tebusan surat edaran penghentian aktivitas TI tersebut. 

"Masalah ini akan saya koordinasikan bersama pihak terkait yang lainnya yaitu Bupati, Kapolda dan DPRD Basel. Namun Saya juga sedikit kecewa atas surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Basel tidak sampai ke meja kerja dan tangan saya. Sedangkan surat edaran itu telah lama dikeluarkan yaitu pada tahun 2010 yang lalu, saya merasa kecewa dan kaget sampai detik ini belum menerima surat ederan ini," kata gubernur. 

Kekecewaan tersebut disampaikan gubernur menanggapi keluhan masyarakat nelayan yang merujuk kepada fotokopi Surat Edaran Bupati Basel Nomor 540/005/DPE/2010 tertanggal 26 November 2010 dalam silaturrahmi bersama masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Toboali Jumat malam (1/7). 

Menurut gubernur, jika dilihat dari segi aturan surat edaran tersebut sudah cukup jelas dan tegas melarang aktivitas TI Apung berada diperairan laut Basel. Namun yang menjadi pertanyaan kata gubernur, mengapa Bupati Basel dan intansi terkait tidak secepatnya melaksanakan serta menindaklanjuti surat edaran tersebut.

"Ini kan sudah jelas dan sah, mengapa juga hingga baru sekarang ditertibkan. Padahal surat ini sudah dibuat tahun 2010 lalu dan kenapa juga surat ini tidak sampai ke saya, yang lebih memperihatinkan lagi surat ini tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum yang ada di Basel," sesal gubernur.

Dalam kesempatan itu gubernur juga menyayangkan sikap Pemkab Basel yang lamban menuntaskan masalah TI Apung tersebut. Bahkan gubernur mempertanyakan komitmen Pemkab Basel untuk menyelesaikannya. Jikapun kalau memang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, kata gubernur, kenapa selama ini tidak pernah ada permintaan pemkab untuk meminta bantuan Pemprov Babel.

"Bisa tidak bisa mengatasi masalah ini?, kalau tidak bisa katakan tidak bisa, ini sudah menjadi masalah besar. Bukan hanya saja masalah tambang ilegal, tetapi sudah menjadi keresahan masyarakat akhir-akhir ini. Sehingga sempat terjadi konflik. Ditambah lagi akibat penambang itu banyak timbulnya masalah kriminalitas seperti adanya narkoba, pelacuran di tenda biru serta Senpi yang sangat membahayakan dan mengancam masyarakat sekitar," sesal gubernur.

Lebih lanjut gubernur mengharapkan, kepada para nelayan untuk tetap bersabar dan berjanji akan menindaklanjuti TI Payak Uni SUkadamaini secepatnya. Tindakan cepat kata gubernur akan segera diambil jika saat hingga hari ini penertiban tidak juga berhasil.

"Namun saya mau tahu lebih jauh ada apa tidak warga nelayan yang beraktivitas TI Apung?, kalau tidak ada saya akan secepatnya berkoordinasi dengan Kapolda Babel untuk ditindaklanjuti. Dan Saya juga akan menekankan Distamben dan DPRD Basel agar mengeluarkan surat edaran lagi hingga sampai ke saya. Ini semua permainan bos-bos timah baik itu yang ada di Pangkalpinang maupun di Jakarta dan hal ini tidak bisa kita diamkan begitu saja," tegas gubenur yang mengharapkan, penertiban tersebut hendaknya dilakukan dengan cara yang bijaksana. Selain itu, juga penertiban tersebut merupakan tanggungjawab bupati.

Sebelumnya di hadapan gubernur, Samsul salah satu warga Kampung Nelayan mengeluhkan tidak kunjung selesainya penertiban TI Apung yang sekian lama. Dia pun meminta, jika Pemkab dan Polres Basel tidak dapat menyelesaikan permasalahan TI Apung hari ini maka gubernur yang harus turun langsung.

"Sudah berulang kali kami yang tergabung dalam kelompok nelayan berorasi ke Kantor Bupati dan DPRD Pemkab Basel, namun hasilnya masih juga sama yang kami rasakan. Sehingga sampai detik ini juga (Jumat,1/7-red) belum juga dituntaskan. Aktifitas TI itu bukan saja di pesisir Sukadamai dan Paya Ubi, namun merambat juga ke daerah laut Kampung Nelayan. Jadi kami mohon kepada bapak gubernur agar bisa untuk menuntaskan dan memusnakan aktivitas TI Apung," kata Samsul.

Terpisah, Samsir anggota DPRD Basel mengharapkan penertiban yang dilakukan hari ini sudah final dan tidak ada ulur-mengulur lagi. sehingga tidak ada lagi final yang kedua ketiga dan seterusnya.

"Kami hanya bisa berharap agar aparat keamanan dan penegak hukum betul-betul mewujudkan janjinya dengan mencapain target waktu penertiban aktivitas TI Apung Sukadamai dan Paya Ubi pada hari ini. Dan kami juga berharap jangan hanya  memenuhi target tidak beroperasi, tetapi memang harus betul-betul steril dari ponton," harap Samsir.

Lebih penting lagi kata dia, saat ini bagaimana aparat penegak hukum agar bisa memberikan garansi rasa aman bagi masyarakat nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan laut  Basel. 

"Yang kita khawatirkan sebagai efek balas dendam yang berkepanjangan ada nelayan yang diganggu pada saat turun melaut," tegas dia.

Sementara dari hasil pantauan RB di lapangan, dalam penertiban pada hari Minggu tidak terlihat aktivitas pembongkaran ponton. Bahkan tampak ponton-ponton tersebut masih tersusun rapi di pinggir laut Paya Ubi.

Terpisah, Ketua HNSI Basel Ayi mengaharapkan penertiban hari ini lancar. Selain itu, dia mengharapkan agar masyarakat dapat menjaga suasana yang kondusif sehingga penertiban sesuai yang diharapkan. 

"Saya menghimbau kepada warga masyarakat pesisir khususnya nelayan untuk tetap menjaga suasana yang kondusif. Kita percayakan dan harus percaya kepada pihak aparat penegak hukum, bahwa mereka bisa menuntas habis aktifitas TI Apung serta ponton TI tersebut. Kalau keadaan kacau tentu akan memecahkan perhatian aparat, sehingga penertiban bisa tertunda. Tugas kita sebagai warga negara yang baik yakni nelayan harus membantu mereka, kalau aparat terkait lagi membongkar atau mengangkat peralatan TI Apung, agar kita bisa untuk ikut membantu biar cepat terselesaikan," kata Ayi. (tom) 



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
M Alfan Budiman Terpilih Jadi Komisaris Utama PT Timah Tbk
Senin, 10 Februari 2020 14:07 WIB
JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Luar Biasa (LB) PT Timah TBK (TINS) melakukan perombakan jajaran Komisaris dan
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul
Kamis, 30 Januari 2020 23:30 WIB
PANGKALPINANG - Dalam hal ini kami yang bertindak selaku kuasa hukum dari Lina Wen menyampaikan klarifikasi dan hak jawab pemberitaan