Orang Miskin Babel Bertambah


Orang Miskin Babel Bertambah

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Bangka Belitung (Babel) terus bertambah. Jika pada Maret 2010 berjumlah 6.775 orang, pada Maret 2011 ini berjumlah 7.206 orang, atau naik 431 orang.

Ukuran penetapan penduduk miskin di Babel ini menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Babel, Yomin Tofri,  menggunakan konsep pengukuran kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

"Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran," kata Yomin, dalam jumpa pers, Jumat (1/7) kemarin.

Sumber data utama, lanjut Yomin,  adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS-red) dan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), untuk memperkirakan proporsi pengeluaran komoditi pokok bukan makanan. 

Meskipun ada penambahan orang miskin baru, secara persentase jumlah penduduk miskin Babel menurun 0,76 persen. Penurunan persentase itu kata Yomin, karena ada penambahan jumlah penduduk di periode yang sama.

"Ada penambahan dari 1,215 juta jiwa menjadi 1,223 juta jiwa," sebutnya.

Penghitungan jumlah penduduk miskin diklasifikasikan pada wilayah perdesaan dan perkotaan. Selama periode Maret 2010 ke Maret 2011, penduduk miskin perdesaan mencapai   840 orang. Sementara jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 347 orang.

"Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2010 mencapai 21,85 ribu orang (2.185-red) atau 4,39 persen, kalau Maret 2011 mencapai 25,32 ribu orang (2.532-red) atau 4,11 persen. Sementara untuk perdesaan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 mencapai 45,90 ribu orang (4.590-red) atau 8,45 persen, sedangkan Maret 2011 mencapai 46,74 ribu orang (4.674-red) atau 7,35 persen," papar Yomin. 

Di pihak lain, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Babel, Sahirman Jumli melalui sambungan telepon membantah bertambahnya jumlah penduduk miskin Babel versi BPS tersebut. Menurutnya pendataan yang digunakan oleh BPS dan pihaknya berbeda.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel melalui program KUBE (Kelompok Usaha Bersama), UEP (Usaha Ekonomi Produktif), dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) menurutnya telah mengurangi jumlah kemiskinan di Babel.

"Coba pertanyakan ke BPS apa kriteria mereka menentukan jumlah kemiskinan di Babel. Mungkin ada perbedaan cara pandang. Karena Pemprov menilai jumlah kemiskinan di Babel sudah menurun. Berapa persisnya angka penurunan tanyakan ke Pemberdayaan Masyarakat," pungkas Sahirman.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi II yang membidangi ekonomi, Yulizar, mengaku sependapat dengan data yang dikeluarkan BPS Babel. Selain telah teruji pola atau metode survei lembaga nasional tersebut, Yulizar menilai jumlah penduduk miskin di Babel dari periode Maret 2010 ke Maret 2011 berdasarkan pantauan pihaknya perlahan meningkat.

"Saya lebih tertarik dengan data BPS. Karena metode dan pola yang mereka pakai sudah jelas teruji. BPS juga kan lembaga nasional, jadi mereka tentu tidak ada kepentingan dalam mengeluarkan data. Dari pantauan Komisi II ke lapangan juga tampak terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di Babel," kata Yulizar saat dihubungi RB, Jumat (1/7) malam.

Peningkatan itu, kata Yulizar, terjadi akibat inflasi yang sering terjadi. Sedangkan kemampuan beli masyarakat menurut akibat pendapatan yang fluktuatif.

"Kita inflasi terus, sedangkan kemampuan beli masyarakat menurut karena ekonomi yang fluktuatif. Kalau masyarakat perkotaan cenderung tak terpengaruh, tapi bagaimana masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan? Mereka lah yang mendapat imbas," jelasnya.

Kepala Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan, Yamoa’a Harefa mengaku telah menerima rilis BPS Babel mengenai jumlah penduduk miskin Babel. Untuk itu, Yamoa’a yang juga dihubungi RB, Jumat (1?7) malam, mengatakan, bersama instansi terkait akan menggelar rapat koordinasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Babel Senin (4/7) mendatang.

"Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa belum bisa berkomentar tentang data tersebut. Tapi benar kita sudah menerima laporannya dari BPS Babel. Dan rencananya Senin mendatang kita akan gelar rapat koordinasi di Bappeda untuk membahasnya," tandasnya. (dry)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Gubernur Babel Hadiri Rakornas Investasi Tahun 2020
Jum'at, 21 Februari 2020 10:20 WIB
PANGKALPINANG - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program/kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
55 Jurnalis Bangka Belitung Ikut Pelatihan dan Gathering OJK
Jum'at, 21 Februari 2020 10:17 WIB
PANGKALPINANG - Sebanyak 55 jurnalis dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung dan Bengkulu mengikuti pelatihan dan gathering
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Hari Ini, Naziarto Resmi Jadi Sekda Provinsi Babel
Senin, 17 Februari 2020 14:18 WIB
PANGKALPINANG – Analisis Pengelola BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI, Dr Drs Naziarto SH MH hari ini Senin (17/2//2020),
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
BPN dan Kejari Pangkalpinang Gelar PKS
Selasa, 11 Februari 2020 16:32 WIB
PANGKALPINANG-Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang gelar Perjanjian Kerjasama (PKS) atau MoU dalam rangka pendampingan hukum, aset