1 Maret, Deadline Pengusulan Alih Status PNS


1 Maret, Deadline Pengusulan Alih Status PNS

JAKARTA - Deadline pengusulan alih status PNS di tiga jabatan fungsional (JF) tinggal dua bulan lagi.

Hingga Rabu (10/1) tercatat sebanyak 64 instansi sudah mengusulkan para peserta untuk mengikuti uji kompetensi sebagai calon JF tersebut.

Jumlah itu disampaikan pengumuman terkait lowongan pengisian JF di bidang kepegawaian (Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Asesor SDM Aparatur).

"Seperti yang telah disampaikan dalam Surat Kepala BKN, deadline pengusulan nama-nama pegawai yang akan mengikuti alih status/penyesuaian/ inpassing ke-3 JF tersebut jatuh pada 1 Maret 2018," kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta, Kamis (11/1).

Dari total yang sudah mengusulkan tersebut, 60 instansi mengusulkan peserta uji kompetensi untuk formasi JF Analis Kepegawaian. 
Instansi-instansi itu terdiri dari 22 Kementerian/Lembaga (K/L), tiga universitas negeri, tujuh provinsi, 22 kabupaten dan lima kota.

"Total usulan peserta uji kompetensi JF analis kepegawaian yang sudah diterima BKN sementara ini berjumlah 460 peserta," terang Ridwan.

Kemudian pada JF auditor kepegawaian total instansi yang sudah mengusulkan peserta uji kompetensi sebanyak tujuh instansi.

Terdiri dari satu K/L, satu universitas negeri, satu provinsi, dan empat kabupaten.

Total usulan peserta uji kompetensi JF auditor kepegawaian sementara yang sudah diterima BKN sebanyak 15 peserta.

Sementara untuk formasi JF Asesor SDM Aparatur baru terdapat empat instansi yang sudah mengusulkan peserta uji kompetensi.

Keempat instansi tersebut terdiri dari dua K/L dan dua provinsi. Total usulan peserta uji kompetensi JF Asesor Kepegawaian sementara yang sudah diterima BKN sebanyak 12 peserta.

"Hingga batas akhir pengajuan pengusulan pengisian JF Bidang Kepegawaian pada 1 Maret 2018 nanti, dipastikan jumlah tersebut akan terus bertambah," tandas Ridwan. (esy/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Prabowo tegaskan Tionghoa miliki hak yang sama
Prabowo tegaskan Tionghoa miliki hak yang sama
Sabtu, 08 Desember 2018 14:09 WIB
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menegaskan, etnis Tionghoa sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan
Kehadiran TNI-Polri masih ditolak sebagian warga Nduga
Kehadiran TNI-Polri masih ditolak sebagian warga Nduga
Jum'at, 07 Desember 2018 12:16 WIB
TIMIKA - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Martuani Sormin mengatakan Nduga merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang sebagian
PLN Berharap Tak Rugi di Akhir Tahun
PLN Berharap Tak Rugi di Akhir Tahun
Rabu, 28 November 2018 10:43 WIB
JAKARTA - PT PLN (Persero) berharap penguatan rupiah dan pelemahan harga minyak dalam beberapa waktu terakhir bisa membantu perusahaan tak
KPK Lelang Tanah dan Apartemen Djoko Susilo
KPK Lelang Tanah dan Apartemen Djoko Susilo
Rabu, 28 November 2018 10:40 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melelang sejumlah aset milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo. Aset-aset