Penting! HTI Sudah Dibubarkan, tapi Bendera Tauhid Tetap Diizinkan


Penting! HTI Sudah Dibubarkan, tapi Bendera Tauhid Tetap Diizinkan

JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menyatakan bahwa langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan berarti lantas melarang bendera bertuliskan kalimat tauhid. Sebab, yang dilarang adalah HTI dan logonya.

“Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia di bawah kalimat laillahaillallah,” ujar Soedarmo di Jakarta, Sabtu (22/2).

Mantan petinggi Badan Intelijen Negara itu merasa perlu menyatakan hal tersebut guna menepis pemberitaan yang menyebut Kemendagri melarang bendera bertuliskan kalimat tauhid. Bahkan, Soedarmo menyebut pemberitaan itu sangat provokatif.

Menurutnya, pemberitaan itu bisa berdampak kurang baik bagi masyarakat. Untuk itu, dia mengimbau  masyarakat agar tidak panik dan mencari pemberitaan dengan sumber yang bisa dipercaya.

Soedarmo menegaskan, sejak pemerintah mencabut badan hukum dan membubarkan HTI, maka ormas pengusung khilafah itu tidak boleh lagi melakukan aktivitasnya. HTI, sambung Soedarmo, juga harus menutup semua tempat yang selama ini dijadikan kantor sekretariatnya di tingkat pusat ataupun daerah.

Menurut Soedarmo, Kemendagri telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah, jajaran Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan unsur lainnya untuk mengawasi HTI dan aktivitasnya. “Pengawasan ini juga untuk melarang semua kegiatan HTI, terutama dakwah-dakwah yang menyampaikan khilafah Islamiah, ini intinya,” pungkas Soedarmo.(gir/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
Kamis, 10 Oktober 2019 20:13 WIB
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat menggelar Safari Jurnalistik bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, kesepakatan ini sendiri terjalin saat