Dahlan Iskan Pasti Bebas


Dahlan Iskan Pasti Bebas

Gelar Tumpeng untuk Dahlan

    JAKARTA - Ketua Umum Forum Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Puyuono memastikan bahwa kasus yang menimpa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan merupakan kasus yang sangat mengada-ada. Menurutnya, Dahlan Iskan sama sekali tidak mengambil keuntungan dari hasil penjualan aset negara yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) selaku Badan Usaha Milik Daerah Pemprov Jawa Timur.

    "Jadi, ini jelas kriminalisasi, kasus besar tapi saya tidak tahu siapa yang memesan. Artinya, terlihat sekali penjualan aset, Pak Dahlan tidak mengambil satu keping pun. Tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan juga tapi kenapa kok ini disebut sebagai kasus korupsi," jelas Arief dalam diskusi sekaligus dukungan moral untuk Dahlan Iskan bertajuk 'Tumpeng Cinta untuk Dahlan' di Resto Tjikinii Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/4).

    Sementara, lanjutnya, orang-orang yang sudah jelas disebut namanya di persidangan dalam kasus lain seperti e-KTP maupun skandal bailout Bank Century sama sekali tidak disentuh hukum. Mereka hingga kini tidak ditersangkakan. "Saya lihat ini sudah salah. Ini jelas-jelas kriminalisasi kepada Pak Dahlan. Kasus PLN, di KPK lolos dia. Memang tidak ada yang dikorupsi sama dia, tidak ada duit yang ngalir ke dia. Waktu itu dia hanya mengambil keputusan. Teknis yang salah, loh kok dirutnya yang disalahin," ujar Arief.

    Karena itu, dia berharap hakim dapat melihat kasus tersebut dengan jeli. Untuk kemudian memutus bebas Dahlan Iskan. "Dan saya yakin pak hakim itu tidak bisa diintervensi. Sampai hari ini institusi negara yang masih sangat fair dan tidak bisa diintervensi itu hanyalah kehakiman. Jadi saya yakin Pak Dahlan pasti bebas dalam kasus ini," demikian Arief.  

    Senada, Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma menilai, hal aneh itu juga menimpa sosok seperti Dahlan Iskan yang menjalani proses hukum dengan kasus yang mengada-ada. "Makanya hari ini kita berkumpul ini sebetulnya bentuk perlawanan dan perjuangan. Bisa saja penguasa ini ngerjain Pak Dahlan Iskan," kata Lieus. Namun demikian, dia mengaku masih menaruh harapan kepada penegak hukum. Sebab, penegak hukum ada yang masih memiliki hati nurani. Seperti ketika para nelayan menggugat proyek reklamasi Teluk Jakarta, di mana enam kasus dimenangkan oleh nelayan.

    "Artinya masih ada harapan. Kalau saja hakim Pengadilan Tata Usaha Negara itu silau sama duit, bisa saja nelayan dikalahkan. Tapi masih ada hati di para penegak hukum untuk Pak Dahlan Iskan," jelas Lieus.

"Mudah-mudahan hakim berani menyatakan kebenaran. Dan jangan merusak simbol yang melekat pada Dahlan Iskan, orang sukses yang mau turun merakyat membantu negeri ini. Tapi jangan menjadikan dia sebagai korban," lanjutnya.

    Lieus berharap bahwa acara pemotongan tumpeng dapat menjadi simbol kasih semua pihak untuk Dahlan Iskan. Dia pun memberikan saran agar posisi Jaksa Agung jangan lagi diisi oleh politisi partai. "Bisa kacau hukum di negeri ini kalau hukum dijalankan oleh kader partai politik," tegasnya.

    Sementara, Koordinator Sahabat Dahlan Endon Swandana menjelaskan, tumpeng yang disajikan kepada seluruh Sahabat Dahlan kali ini juga sebagai simbol kasih sayang dari para sahabat kepada Dahlan Iskan. "Mudah-mudahan hakim menyatakan kebenaran kepada Pak Dahlan. Orang sukses yang mau turun ke rakyat," tutup Endon.

    Kegiatan yang digelar sebagai dukungan moril untuk Dahlan Iskan tersebut juga dihadiri Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Teguh Santosa, pengamat politik dan pendiri lembaga survei Kedaikopi Hendri Satrio, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Poyuono, Guru Besar Fakultas Hukum UI Herman Rajagukguk, serta Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma.

    Dahlan Iskan didakwa melakukan korupsi dalam pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) dan dituntut enam tahun penjara serta denda Rp 750 juta dan membayar ganti rugi Rp 8,3 miliar yang harus dibayar sebulan setelah vonis. Dahlan telah membacakan pledoi dalam persidangan pekan lalu (13/4). Dia menggarisbawahi keterangan-keterangan saksi dan barang bukti yang tidak memperlihatkan dirinya bersalah.

    "Kalau semua itu belum cukup saya juga terpaksa mengemukakan ini lagi. Selama 10 tahun saya menjabat dirut PT PWU saya tidak digaji dan memang tidak mau digaji, tidak menerima tunjangan, tidak menerima fasilitas apa pun. Biaya-biaya perjalanan dinas, baik di dalam maupun ke luar negeri selama 10 tahun itu saya bayar sendiri dari uang pribadi," jelas Dahlan.(wah/rmol)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Akses Internet Desa di Babel Dipastikan Segera Merata
Akses Internet Desa di Babel Dipastikan Segera Merata
Rabu, 27 Januari 2021 00:32 WIB
JAKARTA - Bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi; Staff Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan
Sukses Fuel Card Solar, Pemprov Babel Akan Terapkan Pada LPG 3 Kilogram
Sukses Fuel Card Solar, Pemprov Babel Akan Terapkan Pada LPG 3 Kilogram
Rabu, 27 Januari 2021 00:30 WIB
JAKARTA - Berbekal keberhasilan penerapan sistem fuel card untuk pembelian solar di Babel, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman
Gubernur Erzaldi Siapkan Strategi Pendistribusian BBM di Babel
Gubernur Erzaldi Siapkan Strategi Pendistribusian BBM di Babel
Rabu, 27 Januari 2021 00:23 WIB
JAKARTA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman membahas 7 poin pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Bangka Belitung bersama
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Tim Basarnas Menuju Lokasi
Sabtu, 09 Januari 2021 18:40 WIB
JAKARTA - Basarnas mengirim tim untuk menelusuri pesawat Sriwijaya rute Jakarta-Pontianak dengan kode penerbangan SJY 182 yang hilang kontak. Tim