Kasus e-KTP Tak Berhenti di 2 Orang


Kasus e-KTP Tak Berhenti di 2 Orang

    JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal akan ada pengembangan lebih besar dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Alasannya, sejumlah pihak yang pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi telah menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan KPK.

    Dua tersangka kasus itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman; dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, telah mengajukan diri menjadi justice collaborator. Selain mereka, ada pula 14 anggota DPR RI yang telah mengembalikan uang hasil bagi-bagi rente dalam kasus korupsi itu. "Kita semua ingin kasus ini dituntaskan tidak hanya berhenti pada dua orang saja (Sugiharto dan Irman)," ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/3).

    KPK berharap saksi yang sudah mau bekerjasama akan konsisten membantu untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat kasus tersebut. "Tentu akan jadi salah satu faktor yang meringankan pada proses persidangan. Kita akan lihat lebih jauh konsistensi para terdakwa ini dan saksi-saksi lain," pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi e-KTP mulai memasuki babak baru setelah berkas penyidikan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

    Dua tahun perkara ini dipegang KPK, sejumlah nama besar dari kalangan eksekutif dan legislatif pernah dipanggil penyidik untuk diperiksa. Misalnya, mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga pernah dua kali dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK. Namun, Laoly berhalangan dan tidak menghadiri dua kali panggilan itu. Ketua KPK, Agus Rahardjo, telah mengatakan bakal ada sejumlah nama besar yang disebutkan dalam surat dakwaan di persidangan perkara E-KTP pada 9 Maret mendatang. Agus berharap tidak ada guncangan politik setelah jaksa pada KPK mengumbar nama-nama itu di ruang pengadilan.

    Selain nama-nama tersebut, beredar kabar, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie juga ikut kecipratan duit haram dari proyek yang nilainya triliunan rupiah tersebut. Politisi Partai Demokrat katanya kebagian Rp 20 miliar. Marzuki Ali menerima uang tersebut, Februari tahun 2011. Pemberian Rp 20 miliar kepada Marzuki Ali ini atas permintaan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.

    Itu dilakukan pasca Dirjen Anggaran Kemenkeu saat itu, Herry Purnomo mengirim surat izin kepada Kemendagri untuk laksanakan kontrak tahun jamak proyek e-KTP. Pemberian itu ?untuk kepentingan pengganggaran. Tidak cuma Marzuki Ali, partai Demokrat diduga ikut kecipratan aliran uang dari proyek e-KTP sekitar Rp 150 miliar. Anas Urbaningrum yang saat itu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, juga ikut menerima aliran uang sebesar Rp20 miliar. Penerimaan terhadap Anas berbarengan dengan aliran uang ke Partai Demokrat.

    Saat dikonfirmasi secara terpisah, Jurubicara KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa hingga saat ini, KPK belum membeberkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proyek e-KTP. Terlebih informasi tersebut dari surat dakwaan tersangka e-KTP. Menurutnya, sejak pelimpahan berkas perkara e-KTP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pihaknya telah melimpahkan berkas perkara kepada dua tersangka kasus tersebut. Meski demikan, sambung Febri, beredarnya surat dakwaan tersangka e-KTP bukan hal yang substantif dari perjalanan kasus ini. KPK bakal tetap berfokus pada sidang perdana perkara e-KTP yang dilaksanakan pada 9 Maret 2017 mendatang.

    "Kami tidak mengetahui apakah benar itu dokumen yang sama, dan dari KPK kita pastikan kami baru bisa sampaikan ketika hari Kamis nanti secara lengkap semua akan kami buka. KPK tidak akan sampaikan sebelum pembacaan dakwaan," ujar Febri.

    Informasi dihimpun, skandal suap kasus e-KTP ini motori beberapa oknum, seperti Pengusaha Andi Narogong, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mantan ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Sekjend Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini. Mereka pernah diperiksa penyidik KPK dalam penyidikan kasus tersangka Sugiharto dan Irman. Namun semuanya membantah terlibat.

    Dalam penyidikan ini KPK juga meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung dugaan kerugian negara. Hasilnya, audit itu menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Selain suap, KPK juga menemukan indikasi aliran dana ke sejumlah pihak setelah anggaran e-KTP cair. Beberapa di antaranya diduga mengalir ke sejumlah pejabat swasta, pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah anggota DPR RI. Sidang perkara proyek e-KTP, rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis ?9 Maret 2017.

    Dua terdakwa yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan bekas Direktur Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto akan mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK.(ant/rb)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
PWI Dan Ditjen Imigrasi Akan Gelar Safari Jurnalistik
Kamis, 10 Oktober 2019 20:13 WIB
JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat menggelar Safari Jurnalistik bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, kesepakatan ini sendiri terjalin saat