Ujian Nasional Dihentikan


Ujian Nasional Dihentikan

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy akan menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Jika mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun ajaran 2016-2017.
     
Muhadjir menuturkan, pertimbangan moratorium UN di antaranya karena kualitas sekolah yang belum merata. Menurut dia, hanya 30 persen sekolah yang kualitasnya di atas standar nasional. “Jadi UN itu kan untuk pemetaan (kualitas sekolah), bukan untuk kelulusan murid. Sekarang sudah diketahui hasilnya, 70 persen sekolah di bawah standar nasional,” katanya di Gedung A, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (24/11).
    
Selain itu pelaksanaan UN yang menyedot APBN hingga Rp 500 miliar per tahun, menurut dia, juga menjadi salah satu alasan moratorium. Muhadjir menjelaskan, biaya untuk pelaksanaan UN lebih baik digunakan untuk mengawasi dan membimbing 70 % sekolah yang masih di bawah standar serta merevitalisasi sekolah.  “Kami dongkrak bagaimana caranya agar melampaui standar nasional. Tentunya secara bertahap. dimulai dari yang paling bawah,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi dan daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing. Provinsi mengawasi SMA/SMK, sedangkan SD dan SMP menjadi wewenang kabupaten/kota. “Negara cukup mengawasi saja, membuat regulasi. Bagaimana supaya standar nasional tercapai. Kami tetap pakai standar nasional. itu betul-betul diterapkan pada masing-masing sekolah,” ucapnya.
    
Saat ini hasil pengkajian terkait moratorium Ujian Nasional sudah diserahkan kepada presiden. Menurut dia, moratorium berlaku setelah ada kebijakan berupa instruksi presiden. Jika mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun ajaran 2016-2017.
    
Disinggung masalah kredibilitas guru dalam memberikan penilaian kelulusan, Mendikbud meminta semua pihak berpikir positif. "Guru jangan dikit-dikit dicurigai, jangan dianggap nggak mampu, nanti secara psikologis nggak bagus," ujarnya. Pembenahan sekolah akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk kualitas guru dan lain-lain.

Bahkan, ia mengatakan, pembenahan juga dihubungkan dengan revitalisasi sekolah. Pemerintah akan menggunakan anggaran UN untuk revitalisasi dan pemebenahan kualitas sekolah. "Pembenahan fisik, kurikulum, lingkungan. Yang dimoraturium seluruh Indonesia (bukan hanya yang 70 persen)," ujar dia.
    
Ia belum menyebut sampai kapan batas waktu moratorium tersebut. Namun, moratorium akan berlaku mulai 2017. Ia menyebut, pemerintah belum menentukan berapa tahun sekali waktu pelaksanaan UN. "(Berlaku) tahun 2017, ini masih mengajukan ke presiden karena harus ada Inpres," ujarnya.
    
Sementara, Pengamat pendidikan Indra Charismiaji mendukung adanya moratorium UN . Menurutnya, selama ini UN hanya membodohi daripada mencerdaskan peserta didik. "UN itu kan tes standar, sama semua itu kan. Memang kajian seluruh dunia, katakan nggak buat cerdas tetap bodoh karena hanya hafal soal bukan materinya," kata Indra.

Namun, ia menyebut ada sisi negatif negatif dari moratorium UN. Sebab, otomatis evaluasi akan diserahkan pada masing-masing sekolah, yakni guru. Merujuk pada hasil ujian kompetensi guru (UKG), Indra meragukan kemampuan pendidik dalam mengevaluasi.
     
"Artinya apakah memang guru di sekolah ini juga mampu mengtes anak, sedang kemampuan mereka masih beragam. Kan jadi problem (masalah) di situ," ujarnya. Kendati setuju dengan moratorium UN, Indra mengaku senang dengan konsep ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Alasannya, UNBK membuat para pelajar aktif berinteraksi dengan komputer.

"Saya enggak mendukung UN, tapi dengan UNBK, anak punya banyak kesempatan belajar menggunakan komputer. Karena di dunia kerja manapun, enggak ada yang enggak pakai komputer," tuturnya.(esy/jpnn)







Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Kapuspenkum : Kejaksaan dan Forwaka Saling Membutuhkan
Jum'at, 18 Oktober 2019 11:30 WIB
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Mukri SH, MH mengatakan, Kejaksaan dan Forwaka merupakan mitra yang
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Jurnalis Bangka Barat Berkunjung ke Diskominfo Pemkab Bantul
Selasa, 15 Oktober 2019 13:18 WIB
BANTUL - Dalam rangka meningkatkan kapasitas jurnalis, lima orang wartawan di Bangka Barat yang tergabung di Pokja Wartawan Bangka Barat
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Proyek PUPR
Selasa, 15 Oktober 2019 12:15 WIB
JAKARTA - Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Supendi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Lagi, UU KPK Kembali Digugat ke MK
Selasa, 15 Oktober 2019 11:22 WIB
JAKARTA - Meski belum memiliki nomor, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana