Papan Plang Larangan DLH Tak di Gubris


Papan Plang Larangan DLH Tak di Gubris

Kades Rambat : Mengenai AMDAL, Sudah Terlambat Masyarakat Sudah Terlanjur Luka Dengan PT HOKI

MUNTOK -- Keberadaan investasi tambak udang yang ada di Desa Rambat Kecamatan Simpang Teritip, memicu berbagai persoalan, mulai dari hukum, sosial, politik dan banyak hal lainnya.

Hebatnya lagi, tambak udang yang dikelola oleh PT HOKI di Desa Rambat hingga kini belum memiliki izin AMDAL. Padahal, investasi tambak udang tersebut sudah berjalan satu tahun lebih.

Selain AMDAL, PT HOKI juga belum menyelesaikan IPAL (Izin Pembuangan Akhir Limbah). Menurut, keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bangka Belitung Eko Kurniawan, pada bulan April 2020 lalu, pihaknya sudah melayangkan teguran kepada PT HOKI.

Bahkan, belum lama ini, tim verifikasi yang di pimpin oleh Kepala DLH Provinsi Babel, langsung ke lapangan dan memasangan papan plang larangan selama IPAL belum selesai dikerjakan.

Hingga kini, papan larangan yang dipasang persis di tengah area lokasi tambak udang milik PT HOKI tersebut, tak lebih seperti majalah dinding yang memuat informasi, lantas di abaikan begitu saja.

Faktanya, hingga kini PT HOKI dengan happy bahkan tampa beban sedikit pun tak menggubris larangan tersebut. Dan, masih terus menjalankan aktivitas, bahkan limbah yang menjadi keluhan warga tetap buang se melalui sungai di desa setempat.

Kekecewaan masyarakat Rambat karena kebalnya PT HOKI yang berinvestasi di desa setempat berkali-kali disampaikan kepada pihak berwenang. Mulai dari lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif sekalipun. Tujuannya, untuk mendapat keadilan dan mencari solusi atas keluhan warga Desa Rambat. 

Alhasil, kini masyarakat setempat hanya bisa terdiam dan terus menerus menyimpan keluhan. Bahkan, lima orang warga rambat pun akhirnya harus berurusan dengan hukum.

Atas kejadian, tersebut keberadaan PT HOKI di Bangka Barat menjadi bola panas atau api dalam sekam, salah-salah bertindak, maka amarah masyarakat atas kekesalan mereka terhadap PT HOKI akan tiba sampai puncaknya. 

Untuk kesekian kalinya, Kepala Desa Rambat Ali Imron membawa aspirasi warganya ke DPRD Bangka Barat. Namun, hingga kini persoalan tersebut, tak kunjung selesai. Dihadapan para wakil rakyat yang terhormat. Ali Imron kembali menyebutkan kekecewaan warganya terhadap PT HOKI.

Bertempat di ruang Banmus Kantor DPRD Bangka Barat Kades Rambat hadir untuk memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dengan Kades Rambat mengenai penyusunan AMDAL.

Niat baik DPRD Bangka Barat ini pun diapresiasi Kades Rambat, hanya saja, untuk membahas tentang pembuatan AMDAL masyarakat Rambat dikatakan Ali Imron sudah terlanjur menyimpan duka yang cukup dalam dengan PT HOKI. Sehingga ia menilai, sudah terlambat. Pasalnya, kini masyarakatnya sudah menjadi korban dari keangkuhan PT HOKI.

"Masalah AMDAL sudah terlambat, karena masyarakat kami pun sudah ada yang menjadi korban." Ujar Ali Imron saat menghadiri RDP dengan DPRD Bangka Barat dan OPD terkait, pada Selasa (7/7) kemarin.

"Kemarin sudah ada penyegelan oleh tim provinsi, namun faktanya masih saja beraktivitas, masih dibuang limbahnya," sambungnya.

Sebetulnya, sejak awal kehadiran investasi di desa Rambat, masyarakat setempat menyambut baik. Hanya saja, hal tersebut dilakukan sesuai aturan main yang berlaku.

"Kami bukan orang anti investasi namun harus menurut aturan juga, tambak sebelum beroperasi harus membuat IPAL, sedangkan Komisi II dulu telah mendatanggi PT HOKI, dan telah menutup sementara. Sebenarnya prosesnya sudah terlalu panjang sudah setahun. Jadi kalau membahas AMDAL sudah terlambat, karena kita sudah merasakan dampaknya ada," ujar Ali Imron.

Penyesalan yang sama terhadap PT HOKI disampaikan masyaramat pesisir yang tergabung di Forum Persatuan Nelayan Pesisir (FPNP). Ketua FPNP Baba mengatakan keberadaan PT HOKI yang dekat dengabln pemukiman warga tentu akan menimbulkan dampak konflik sosial.

Apalagi, pencemaran lingkungan seperti limbah tidak dapat diatasi dengan baik dan benar.

"Kami menyayangkan PT HOKI  tentang limbahnya , sepanjang yang kami ketahui, limbah PT HOKI mengalir ke sungai dan terus mengalir ke laut," ujar Baba. 

"Kalau bicara tentang laut banyak sekali nelayan mencari makan di sekitar Rambat, Air Limau, Sedar Daya, Pangek, Peradong, Teritip dan desa disebelahnya.

Kalau limbah ini berlarut-larut dibuang ke laut akan menimbulkan dampak. Jelas ini, akan menimbulkan ketidakadilan, terjadi perbuatan yang semena-mena atas perbuatan membuang limbah ini," tegasnya. 

Terkait limbah PT HOKI, Babar mengharapkan pihak terkait untuk segera mencari solusi yang tepat. Sehingga, tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak di inginkan.

"Kalau pencemaran limbah terus menerus itu tidak diatasi. Kami dari FPNP meminta agar PT HOKI ini benar benar menjalankan aktifitasnya, bila mengacu pedoman pancasila, harus saling menghormati sesama manusia, sehingga tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan terjadi," pungkas Baba.

Humas PT HOKI : Kami disuruh tetap bekerja, sampai batas waktu yang diberikan untuk pengerjaan IPAL selesai

Terpisah, Humas PT HOKI Surya Jaya membenarkan adanya pemasangan papan plang larangan di area lokasi tambak. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, pihaknya dibperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa sembari menyelesaikan IPAL.

"Betul, memang ada pemasangan papan plang itu, tapi kami diberikan waktu oleh provinsi, sampai batas waktu yang ditentukan. Kami disuruh oleh DLH provinsi segera menyelesaikan IPAL ini, dan sekarangpun sedang dikerjakan," ujar Surya Jaya saat dihubungi Radar Bangka, Rabu (8/7) pagi.

Surya juga tak membantah, selama ini limbah dialiri melalui sungai terus ke laut. Tetapi, menurutnya sudah melalui baku mutu dan uji laboratorium.

"Betul, tetapi sudah melalui baku mutu dan uji lab. Baku mutunya sudah 3 bulan ini telah dikerjakan, bukan baru sekarang," kata Surya. (Rb)




Banner

Berikan Komentar

Muntok Lainnya
Kapolres Babar Nilai Pilkada 2020 Beresiko Penyebaran Covid-19
Kapolres Babar Nilai Pilkada 2020 Beresiko Penyebaran Covid-19
Senin, 26 Oktober 2020 18:04 WIB
MUNTOK - Kapolres Bangka Barat (Babar) AKBP Fedriansah berharap rangkaian tahapan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tidak akan
Syukuran HUT Ke-2, Kepala PN Muntok Potong Nasi Tumpeng
Syukuran HUT Ke-2, Kepala PN Muntok Potong Nasi Tumpeng
Minggu, 25 Oktober 2020 16:47 WIB
MUNTOK - Keluarga besar Pengadilan Negeri Mentok merayakan Hari Ulang Tahun Ke-2 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Mentok, Jalan
Ikhsan Ditemukan Meninggal Dunia di Tumpukan Kayu, Diduga Sakit
Ikhsan Ditemukan Meninggal Dunia di Tumpukan Kayu, Diduga Sakit
Selasa, 20 Oktober 2020 14:51 WIB
MUNTOK - Seorang laki-laki bernama Ikhsan (50), ditemukan meninggal dunia dekat tumpukan kayu di pondok kebun. Buruh harian ini diduga
Warga Desa Kapit Pertanyakan Ganti Rugi Lahan Proyek Peningkatan Jalan
Warga Desa Kapit Pertanyakan Ganti Rugi Lahan Proyek Peningkatan Jalan
Rabu, 14 Oktober 2020 12:28 WIB
MUNTOK - Warga Desa Kapit Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat mempertanyakan soal pembayaran lahan mereka yang terkena dampak proyek peningkatan