Perangkat Kelurahan Berok Laporkan TI Marbuk, Pungguk Dan Kenari Ke Ombudsman


Perangkat Kelurahan Berok Laporkan TI Marbuk, Pungguk Dan Kenari Ke Ombudsman

KOBA - Perangkat Desa Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengadukan laporan kepada Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), atas dugaan pembiaran aktivitas penambangan illegal Marbuk, Pungguk dan Kenari yang dilakukan lembaga pelayanan publik di Bateng, (01/03/2021). 

“Langkah ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan 12 perangkat Desa Berok dan sejumlah masyarakat, untuk itu kami layangkan surat pengaduan ke berbagai instansi seperti, Pemkab Bateng, DPRD Bateng, Polres, Kejari Koba, Kodim 0413 Bangka, Polda Babel, Walhi Babel serta Ombudsman Babel,” ujar Hartono Lurah Berok. 

Menurut Hartono, pihaknya sebagai perwakilan Perangkat Desa dan Masyarakat, telah mengirim surat laporan dan pengaduan tersebut, untuk meminta Lembaga Pelayanan Publik merespons aspirasi masyarakat. 

"Kami layangkan surat karena kami anggap sejak tahun 2014 aktivitas TI yang ada di Merbuk, Kenari dan Pungguk tidak pernaoh berhenti beroperasi. Sehingga surat dan aspirasi dari masyarakat sipil ini kami layangkan agar pihak terkait segera merespons dan bertindak segera,” jelasnya. 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan melalui surat (laporan) ini, pihaknya selaku lurah berharap instansi dan khususnya Ombudsman dapat membantu memediasi masyarakat dan menyelesaikan persoalan ini. 

“Kami sebagai masyarakat meminta Ombudsman Babel untuk mendampingi kami menyelesaikan persoalan ini, mengingat aktivitas Ti Illegal di kawasan Marbuk, Pungguk dan Kenari ini sudah berlarut-larut tak kunjung selesai dari tahun ke tahun,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ada empat tuntutan yang dilayangkan masyarakat dan perangkat Kelurahan Berok. Untuk itu pihaknya mengajak lembaga pelayanan publik dapat duduk bersama, menyelesaikan persoalan ini.

“Kami mengaja lembaga pelayanan publik untuk dapat duduk bersama, mengingat di satu sisi masyarakat tidak kontra tambang, namun alangkah lebih baiknya di kelola secara  legal sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum dapat ambil peran secara jelas,” pungkasnya. 

Dikatakan Hartono, apabila persoalan ini tak kunjung selesai masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dapat bertindak tegas.

“Jika TI illegal Marbuk, Kenari dan Pungguk terus dibiarkan maka masyarakat minta APH untuk menangkap koordinator maupun kolektor penampung Timah illegal tersebut,” tutupnya.(cr01)





Berikan Komentar

Koba Lainnya
  Algafry : Peran Stakholder Jadikan Bateng Raih Anugerah Parahita Ekapraya
Algafry : Peran Stakholder Jadikan Bateng Raih Anugerah Parahita Ekapraya
Rabu, 17 Maret 2021 21:36 WIB
KOBA- Bupati Bangka Tengah (Bateng) Algafry Rahman hadiri acara Kegiatan Verifikasi Lapangan dalam rangka Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara
Algafry Rahman Minta Rukun Tetangga Jalin Silaturahmi Dengan Baik di Masyarakat
Algafry Rahman Minta Rukun Tetangga Jalin Silaturahmi Dengan Baik di Masyarakat
Rabu, 17 Maret 2021 21:33 WIB
KOBA - Bupati Bangka Tengah (Bateng) Algafry Rahman menghadiri kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) sekaligus honorarium bagi Rukun Tetangga (RT),
Bupati Bateng dan Danlanal Babel Tandatangani NHPD
Bupati Bateng dan Danlanal Babel Tandatangani NHPD
Rabu, 17 Maret 2021 21:30 WIB
KOBA - Dalam upaya mendukung sarana dan prasaran Angkatan Laut Bupati Bangka Tengah (Bateng) Algafry Rahman menandatangani Naskah Perjanjian Hibah
 Bupati Bateng Minta PGRI Tingkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan di Bateng
Bupati Bateng Minta PGRI Tingkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan di Bateng
Rabu, 17 Maret 2021 07:54 WIB
KOBA – Bupati Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Algafry Rahman menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bateng periode tahun