Persepktif
Perdamaian Dalam Hukum Pidana
Oleh DarwanceJum'at, 06 Januari 2012 02:31 WIB | Dibaca 488 kali
Perdamaian Dalam Hukum Pidana
Adalah hal yang seolah lazim bila seorang yang melanggar peraturan lalu lintas kemudian memberi apa yang sering disebut uang damai kepada aparat kepolisisan lalu lintas, dan seketika itu pula perkara menjadi usai. Seorang yang melakukan pelanggran lalu lintas, kecelakaan, bisa terbebas dari jeratan hukum bila sudah memberi sejumlah uang kepada aparat, ataupun kepada pihak korban. Apakah hal ini dibenarkan dalam hukum pidana?. Diakui atau tidaknya lembaga perdamaian dalam praktek peradilan hukum pidana tidak cukup hanya dilihat sepintas lalu semata, melainkan harus dilihat secara universal. Ada dua metode berfikir yang saling bertolak belakang dalam menyikapi persoalan ini, yakni metode berfikir yang yuridis formal dan metode berfikir yang yuridis materiil.    
 
Metode yuridis formal beranggapan bahwa hukum pidana adalah hukum publik yang berkonsekuensi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak diperkenankan untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak saja, pihak korban dengan pihak pelaku, akan tetapi harus melibatkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Para penganut metode berfikir yang yuridis formal ini memandang, bahwa hukum sama dengan undang-undang sehingga menolak keberadaan lembaga perdamaian dalam hukum pidana, karena menurut aliran ini seluruh kasus pidana harus diajukan ke sidang pengadilan tanpa kecuali.
  
Sementara metode berfikir yang yuridis materil memandang bahwa hukum tidak identik dengan hanya sebatas undang-undang semata, karena di luar peraturan perundang-undangan masih banyak hukum. Apabila aliran yang pertama memandang bahwa yang penting dalam penegakan hukum adalah dalam rangka tercapainya kepastian hukum, sedangkan dalam metoe berfikir yang yuridis materil lebih kepada tercapainya keadilan melalui proses penegakan hukum.  Perdamaian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian kasus kejahatan antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan. Lembaga perdamaian secara yuridis formal memang tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga acapkali dalam implementasinya dipandang illegal oleh karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Namun apakah karena itu perdamaian tidak diperbolehkan dalam hukum pidana?.
  
Contoh sederhana, apabila si A menabrak si B dengan mobil hingga akhirnya si B meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan kesepakatan yang tulus dan ikhlas, pihak keluarga si B memberi maaf kepada si A. Alasannya dengan memberikan maaf kepada pelaku justru akan menyejukan suasana antara pelaku dan korban dan terhindar dari perasaan dendam. Secara logika, tentu dengan perdamaian ini memang akan melahirkan suasana sejuk antara kedua belah pihak sekaligus telah tercapai suatu keadilan, terutama bagi si A dan juga keluarga si B. Lantas apakah konsep perdamaian dalam kaitanya dengan contoh diatas dapat diterima? Jika kasus tersebut diatas diselesaikan melalui proses peradilan pidana, apakah dengan adanya putusan pengadilan, lalu masalahnya menjadi selesai? Belum tentu, sebab seringkali terjadi bahwa putusan pengadilan itu bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah. Apabila kemudian si A divonis bersalah dengan hukuman sekian tahun penjara oleh majelis hakim, bisa saja si A merasa tidak adil sebab si A tetap yakin bahwa dia tidak bersalah saat terjadinya kecelakaan hingga menyebabkan si B meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya bila si A diputus bebas, maka keluarga si B akan merasa pihak pengadilan telah berbuat tidak adil telah membebaskan seseorang yang telah nyata menghilangkan nyawa salah satu anggota keluarga mereka.
   
Disinilah permasalan itu sesungguhnya, yakni masalah keadilan. Apalagi masyarakat sudah terlanjur menilai proses peradilan itu bukan proses pencarian masalah benar atau salah, tapi adalah berkaitan dengan masalah kalah dan menang. Aparatur penegak hukum kita pada umumnya sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah undang-undang. Memang tak dapat disangkal, bahwa segala persoalan kehidupan kemasyarakatan sebaiknya diatur secara tertulis dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Namun bila perdamaian ini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ia mampu menciptakan suasana keadilan diantara para pihak yang bersengketa, tidak ada salahnya bila kita menerima kehadiran lembaga perdamaian, sebab substansi yang akan dicapai itu bukan hanya kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan. Hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum sebagaimana Satjipto Raharjo (2007).
   
Damai dalam hukum pidana secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Perdamaian seringkali terjadi antara pihak penabrak dengan pihak korban yang di ikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang. Meskipun demikian, akibat aparat yang masih berpikir yuridis formal, maka pihak penabrak terkadang tetap akan diajukan ke sidang pengadilan karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.
  
Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukan bahwa sebenarnya masyarakat menghendaki adanya lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam hukum pidana. Sampai saat ini, secara yuridis formal, tidak ada satupun kasus pidana yang dapat diselesai di luar jalur peradilan. Sudah saatnya pembentuk Undang-Undang merespon kenyataan-kenyataan lapangan yang menghendaki adanya ADR dalam perkara pidana. Walaupun tidak seluruh perkara pidana yang diberi peluang untuk diselesaikan secara ADR, namun terdapat indikasi terhadap tindak pidana tertentu sekarang justru lebih banyak orientasinya dilakukan secara damai, maka untuk hal-hal seperti inilah yang perlu direspon dan dirumuskan untuk diberikan landasan legalitas sehingga tidak lagi dilakukan secara illegal, seperti yang selama ini terjadi.(**)



comments powered by Disqus


EPaper Facebook twitter RSS
Lia Furniture Elektronik, Bisa Cash & Kredit
Lia Furniture Elektronik, Bisa Cash & Kredit
PANGKALPINANG - Sukses mengembangkan usahanya sejak 6 tahun silam, Marliani, pemilik galeri Lia Furniture & Elektronik kini melengkapi usahanya dengan beragam produk handpohone bermerk dan berkualitas. Beragam produk handphone ini dapat Anda miliki dengan pembayaran cash dan credit sesuai kemampuan Anda. Bahkan untuk kredit juga suku bunga sangat terjangkau dan tenor minimal 10 bulan.
Romario : Penjarakan PSSI Brazil!
Romario : Penjarakan PSSI Brazil!
BRASILIA-Legenda sepakbola Brasil Romario geram dengan hasil memalukan yang dituai tim nasional Brasil dalam Piala Dunia 2014. Pria yang kini berprofesi sebagai pengacara itu meminta para petinggi federasi sepakbola Brasil (CBF) dipenjara.
Dicari 100 Ribu Peserta Pelatihan Indonesia Digital Learning
Dicari 100 Ribu Peserta Pelatihan Indonesia Digital Learning
JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk meluncurkan program “Indonesia Digital Learning”. Program ini merupakan pelatihan dengan sertifikasi internasional meningkatkan pemahaman penggunaan internet.
Mitra Radar