Berita Toboali
Kenapa Ahmad Damiri Tidak Mau RUPS?
Selasa, 22 Oktober 2013 14:59 WIB | Dibaca 716 kali
    TOBOALI-Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bangun Basel Hanizaruddin Saunin mempertanyakan sikap Ahmad Damiri sebagai Komisaris Utama BUMD tersebut yang belum juga melaksanakan RUPS (rapat umum pemegang saham).
    Hal tersebut menurut Hanizaruddin membuat BUMD Basel belum mampu memberikan sumbangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    "Terus terang saja. Selama ini tidak pernah dilaksanakan RUPS. Padahal saya sudah berulang kali menyampaikan kepada Komisaris Utama, Ahmad Damiri (Sekda Basel-red) untuk melaksanakan RUPS. Nah, ini ada apa sebenarnya. Kenapa selaku Komisaris Utama tidak mau RUPS? Apalagi saat ini, Suhardi selaku komisaris mengundurkan diri,” kata dia kepada Radar Bangka, Senin (21/10) kemarin.
    Namun Hanizaruddin tidak bersedia menjelaskan lebih detil terkait permasalahan yang tengah menimpa BUMD tersebut.
    Ia hanya menjelaskan bahwa sejak menjabat belum pernah dilakukan RUPS. Hal inilah yang menyebabkan DPRD saat itu tidak menyetujui penambahan modal dari APBD untuk PT Bangun Basel.
    "Dia (Ahmad Damiri-red) mau mengadakan RUPS apabila ada pertanggungjawaban laporan keuangan. Nah, bagaimana mau saya membuat laporan keuangan kalau yang mempergunakan dana tersebut bukan saya. Masa saya harus membuat laporan keuangan untuk pertanggungjawaban orang lain,”tegasnya.
    Menurut dia, sesuai SK tentang pembentukan PT Bangun Basel, keberadaan komisaris utama memiliki fungsi supervisi. Jadi komisaris harus melakukan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan manajemen. Karena itu, tegas Hanizaruddin, pihaknya mengaku ada ketidakwajaran ketika komisaris utama yang menyatakan tidak tahu-menahu dengan kondisi yang terjadi di BUMD ini. Apalagi saat ini keberadaan mantan Direktur PT Bangun Basel  Sujasmir Hamid juga tidak diketahui.
    "Dan jika ditemukan adanya penyimpangan, maka mereka (komisaris) bertugas untuk melakukan teguran atau perbaikan,” tegasnya.
    Ketika ditanya terkait keberadaan modal awal sebesar Rp 5 milyar yang diberikan dari APBD, lalu Rp 2, 8 milyar dari pinjaman dari BPD, Hanizaruddin mengaku tidak tahu. Ia berkilah bahwa dirinya belum menjabat direktur PT Bangun Basel pada saat itu. Jadi, Ia tak mengetahui kemana larinya uang sebesar Rp 7,8 milyar tersebut.
    Bahkan Ia juga tidak mengetahui uang hasil penjualan perumahan BUMD sebesar Rp 1,7 miliar tersebut lari kemana.
    "Jangankan dana penyertaan modal, dana hasil penjualan perumahan sebesar Rp 1,7 miliar saja saya tidak tahu kemana larinya. Dan dana sebesar itu kemana? Zaman itu bukan saya yang menjabatnya. Dan saat saya dilantik hanya mendapat sisa Rp 122 juta dari penyertaan modal tersebut. Harusnya yang memberikan laporan pertanggung jawaban itu tanggung jawab direksi yang lama,” jelasnya.
    Dia juga meminta mantan Komisaris, Suhardi  agar bertanggungjawab terhadap kinerja dan penggunaan anggaran BUMD selama ini. Karena komisaris memiliki tugas menemani atau mendampingi direksi PT Bangun Basel dalam menjalankan fungsi manajemen. "Selain itu, juga harus mempertanggungjawabkan 25 berkas saham selama ini,”pungkasnya.(bim)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Perbaiki Kualitas, Datsun Naik Rp 2 Juta
Perbaiki Kualitas, Datsun Naik Rp 2 Juta
JAKARTA-Datsun Indonesia akan menaikkan harga jual kendaraan sebesar Rp 2 juta untuk tahun 2015 mendatang. Kenaikan ini terkait erat dengan perbaikan kualitas dan situasi ekonomi, sekaligus untuk menutupi biaya produksi.
Madrid Lolos Final Piala Dunia Antarklub
Madrid Lolos Final Piala Dunia Antarklub
MARRAKESH - Real Madrid berhasil melaju ke babak final Piala Dunia Antarklub 2014. Tiket itu diraih setelah Madrid sukses menekuk Cruz Azul dengan skor 4-0 (2-0) di Stade de Marrakech, Rabu (17/12) dini hari WIB.
Pangkalpinang Siap Terapkan Wajib Belajar 15 Tahun
Pangkalpinang Siap Terapkan Wajib Belajar 15 Tahun
PANGKALPINANG - Sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Pangkalpinang menyatakan telah siap untuk menerapkan wajib belajar 15 tahun. Meski target nasional menentukan hingga tahun 2020, wajib belajar 15 tahun atau setara diploma ini tentunya membuktikan pendidikan di Pangkalpinang selangkah lebih maju.
Mitra Radar