Polda dan Kejati Tertarik Selidiki Anggaran Pendidikan


Polda dan Kejati Tertarik Selidiki Anggaran Pendidikan

PANGKALPINANG - Terkuatnya pemberitaan terkait besarnya anggaran makan minum (mamin) di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 13 miliar bakal berbuntut panjang. Informasinya, pihak Kejaksaan Tinggi maupun Polda Babel sama-sama tertarik untuk saling mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Babel Kombes Pol Mukti Juharsa melalui Kasubdit Tipikor AKBP Slamet menegaskan, pihanya sudah mengetahui perihal anggaran mamin Diknas Babel yang diduga ada penyimpangan dalam pelaksanananya, Selasa (5/12).

"Kami sudah mengetahui besaran anggaran APBD Diknas Babel tembus Rp 400 miliar lebih. Bahkan katanya untuk anggaran mamin nilainya cukup fantastis yakni 13 miliar," ujar Slamet, Selasa (5/12) di gedung Tipikor.

Dikatakan Slamet, berhubung tahun anggaran masih berlangsung, pihaknya untuk saat ini belumdapat melalukan penyelidikan. "Nantilah awal tahun kita akan lakukan terkait penyelidikan. Kita akan panggil kepala dinasnya dan juga pihak-pihak terkait. Anggaran inikan putus bukan seperti proyek pembangunan, jadi mudah menyelidikinya," tegas Slamet.

Jika nanti dalam penyelidikan, sambung Slamet, terdapat pelanggaran dalam pengadaan mamin tersebut, maka Subdit Tipikor Polda Babel akan menindak tegas pelanggaran tersebut. "Ya kalau terbukti ada pelanggaran kita akan tindak tegas," tandasnya.
Terpisah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel ternyata juga tertarik mengusut kasus dugaan penyimpangan anggaran di Diknas Provinsi Babel.

Aspidus Kejati Babel, Eddi Ermawan melalui Kasi Penkum, Roy Arlan mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait anggaran makan minum senoilai 13 miliar tersebut.

"Pihak kami sudah melakukan pulbaket dan puldata. Tinggal menunggu saja hasilnya kapan akan dipanggil," ujar Roy, Rabu (6/12) di ruang kerjanya.

Sementara itu, penggiat Anti Korupsi Babel, Marshal juga buka suara terkait anggaran mamin yang terbilang tak masuk akal. 
“Silahkan Tipikor Polda Babel atau Kejati Babel setelah habis tahun anggaran untuk menyelidiki anggaran pada Dinas Pendidikan yang begitu besar,” kata Marshal, Selasa ( 5/12 ).

Menurut Marshal, kucuran anggaran sebesar itu tidak ada kemajuan yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di Babel dan ini patut kita curigai bahkan kata dia, salah satu rincian item untuk makan dan minum tembus senilai Rp.13.172.372.500,-. Belum juga utk perjalan dinas dan lain sebaginya.

“Kita lihat dari salah satu rincian item makan minum saja itu adalah suaktu pemborosan anggaran,” tegas Marshal.

Marshal berharap persoalan yang sudah terang benderang tidak ada keraguan dari pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan walaupun dari laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) nantinya tidak ditemukan kerugian Negara karena ia menilai penggunaan dana yang sudah tidak masuk akal bahkan dinilai memenuhi unsur koruptifnya.

“Aparat penegak hukum jangan tutup mata sebab persoalan ini sudah terang benderang dan sangat jelas pemborosan anggarannya,” harap Marshal. (don)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pemkot Resmikan Rumah Layak Huni
Pemkot Resmikan Rumah Layak Huni
Selasa, 12 Desember 2017 06:11 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus konsisten dalam pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Pangkalpinang pada tahun
Wow, Anggaran Mamin Dewan 4,5 Miliar
Wow, Anggaran Mamin Dewan 4,5 Miliar
Selasa, 12 Desember 2017 05:14 WIB
PANGKALPINANG - Anggaran makan dan minum (mamin) anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka Rp 4,5 miliar.
Jika Terbukti Malapraktik, DPRD Beri Ultimatum
Jika Terbukti Malapraktik, DPRD Beri Ultimatum
Selasa, 12 Desember 2017 05:31 WIB
PANGKALPINANG - Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Depati Gandhi mengatakan, setelah mendapatkan kabar miring tersebut pihaknya langsung melakukan crosscek kronologis
Dugaan Malapraktik RSUD Depati Hamzah : Saat Transfusi Tak Ada Reaksi
Dugaan Malapraktik RSUD Depati Hamzah : Saat Transfusi Tak Ada Reaksi
Selasa, 12 Desember 2017 05:25 WIB
PANGKALPINANG - Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Syahrizal membantah jika pihaknya salah dalam memberikan informasi golongan darah