Tolak Beri Uang, Napi Lapas Tuatunu Digebuki Oknum Sipir


Tolak Beri Uang, Napi Lapas Tuatunu Digebuki Oknum Sipir

PANGKALPINANG - Sungguh miris apa yang menimpa Yanto Rosat (52). Napi Lapas Tuatunu Kota Pangkal Pinang ini mengaku telah menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan Tris Maulana (27) selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Hukum dan HAM ( Hak Azasi Manusia) Republik Indonesia (RI) (NIP. 1990 0928 2009 01) bersama M Fitriansyah (31) pada Lapas Tuatunu Kota Pangkal Pinang.

Menurut laporan korban pengeroyokan di Polres Pangkalpinang terjadi Senin (04/09/2017) sekira pukul 16.00 WIB di Lapas.
Kedua pelaku memanggil korban untuk meminta uang, tapi korban tidak memberi karena tidak punya uang. Diduga kesal permintaannya ditolak, kedua pelaku langsung menjepit leher korban dan memukul wajah korban. Akibatnya, korban mengalami luka memar dan lebam serta bengkak di kantung mata kanannya.

Tidak terima, korban pengeroyokan ini melaporkan sesama Napi (Narapidana) dan oknum PNS Lapas (Lembaga Permasyarakatan) ke Polres Pangkal Pinang melalui Surat Kuasa Khusus No : 15 / MWO / A / SKK / VII / 2017 dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) Nomor : LP B 3351 / IX / 2017 / SPKT / RES PKP Sabtu (09/09) sekira Pukul 14.00 WIB.

Korban melalui kuasa hukumnya M Wisnu Oemar SH MH MBA membenarkan, telah melaporkan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud Pasal 335 ayat (1) Ke 1e KUHP dan atau Tindak Pidana Kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama dimuka umum, sebagaimana tindak pidana Pasal 170 KUHP ayat (1), saat dikonfirmasi media ini via ponselnya Selasa (12/09).

Wisnu yang saat ini berada di Bangka Barat mengatakan, setelah pelaporan ke Polres, kami juga akan mengajukan pelaporan ke Kemenkumham dengan meminta pegawai Lapas dikenakan sanksi Administratif Kepegawaian. Karena, kami menilai, perbuatan-nya diduga telah melanggar HAM. Padahal pegawai Lapas seharusnya menjunjung tinggi Hukum dan HAM. Sepatutnya, pihak Kemenkumham mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat.

Sedangkan Napi yang diduga melakukan pengeroyokan, agar hak pengurangan hukuman (Remisi), CB (Cuti Bersama) dan PB (Pembebasan Bersyarat) dicabut. Agar kedepan tidak terjadi lagi kekerasan terhadap Napi lainya di Indonesia ini dan di Lapas Tuatunu khususnya. Serta kasus tersebut jadi pembelajaran bagi setiap sipir (pegawai) LP di Republik Indonesia ini, jelasnya.
Wisnu berharap, Kemenkumham menjunjung tinggi Hukum dan HAM, agar hal serupa tidak terulang lagi," tegasnya. Sementara itu, Plh Kadivpas Depkumham Babel, Ida Bagus membenarkan adanya laporan tersebut.

" Ya memang benar ada laporan itu. Tapi permasalahannya berawal dari napi Yanto Rosat memiliki hutang piutang narkoba 50 juta di lapas," kata Ida Bagus.

Saat ditanya apakah hutang piutang narkoba terjadi di ruang lingkup lapas Tuatunu, Ida Bagus belum bisa memastikannya. " Nanti saya telusuri dulu ya. Yang pasti polisi Polres Pangkalpinang sudah datang ke lapas," ujarnya saat dihubungi wartawan sore kemarin melalui ponselnya. (Cr7/wah)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Kampanye Terakhir, Dodot Istiqosah dan Do'a Bersama Warga
Kampanye Terakhir, Dodot Istiqosah dan Do'a Bersama Warga
Sabtu, 23 Juni 2018 21:40 WIB
PANGKALPINANG - Detik-detik terakhir kampanye pasangan calon walikota Pangkalpinang sebelum memasuki masa tenang, calon walikota Pangkalpinang, Ismiryadi atau Dodot menggelar
Gubernur Erzaldi Optimis Sirkuit  MXGP 2018 Rampung, Kesiapan Capai 97 Persen
Gubernur Erzaldi Optimis Sirkuit MXGP 2018 Rampung, Kesiapan Capai 97 Persen
Sabtu, 23 Juni 2018 19:43 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman meninjau persiapan sirkuit MXGP yang akan digelar pekan depan di Stadion
Kapolda Babel bersama KPU Pangkalpinang Gelar Istighosa Demi Kelancaran Pilkada
Kapolda Babel bersama KPU Pangkalpinang Gelar Istighosa Demi Kelancaran Pilkada
Sabtu, 23 Juni 2018 18:07 WIB
PANGKALPINANG - Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Drs Syaiful Zachri M.M bersama KPU Kota Pangkalpinang menggelar kegiatan Istiqhosa dan doa
Babel Tambah Dua Perda Baru
Babel Tambah Dua Perda Baru
Jum'at, 22 Juni 2018 21:54 WIB
PANGKALPINANG - DPRD Babel menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemprov Babel untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah