Tolak Beri Uang, Napi Lapas Tuatunu Digebuki Oknum Sipir


Tolak Beri Uang, Napi Lapas Tuatunu Digebuki Oknum Sipir

PANGKALPINANG - Sungguh miris apa yang menimpa Yanto Rosat (52). Napi Lapas Tuatunu Kota Pangkal Pinang ini mengaku telah menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan Tris Maulana (27) selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Hukum dan HAM ( Hak Azasi Manusia) Republik Indonesia (RI) (NIP. 1990 0928 2009 01) bersama M Fitriansyah (31) pada Lapas Tuatunu Kota Pangkal Pinang.

Menurut laporan korban pengeroyokan di Polres Pangkalpinang terjadi Senin (04/09/2017) sekira pukul 16.00 WIB di Lapas.
Kedua pelaku memanggil korban untuk meminta uang, tapi korban tidak memberi karena tidak punya uang. Diduga kesal permintaannya ditolak, kedua pelaku langsung menjepit leher korban dan memukul wajah korban. Akibatnya, korban mengalami luka memar dan lebam serta bengkak di kantung mata kanannya.

Tidak terima, korban pengeroyokan ini melaporkan sesama Napi (Narapidana) dan oknum PNS Lapas (Lembaga Permasyarakatan) ke Polres Pangkal Pinang melalui Surat Kuasa Khusus No : 15 / MWO / A / SKK / VII / 2017 dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPLP) Nomor : LP B 3351 / IX / 2017 / SPKT / RES PKP Sabtu (09/09) sekira Pukul 14.00 WIB.

Korban melalui kuasa hukumnya M Wisnu Oemar SH MH MBA membenarkan, telah melaporkan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud Pasal 335 ayat (1) Ke 1e KUHP dan atau Tindak Pidana Kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama dimuka umum, sebagaimana tindak pidana Pasal 170 KUHP ayat (1), saat dikonfirmasi media ini via ponselnya Selasa (12/09).

Wisnu yang saat ini berada di Bangka Barat mengatakan, setelah pelaporan ke Polres, kami juga akan mengajukan pelaporan ke Kemenkumham dengan meminta pegawai Lapas dikenakan sanksi Administratif Kepegawaian. Karena, kami menilai, perbuatan-nya diduga telah melanggar HAM. Padahal pegawai Lapas seharusnya menjunjung tinggi Hukum dan HAM. Sepatutnya, pihak Kemenkumham mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat.

Sedangkan Napi yang diduga melakukan pengeroyokan, agar hak pengurangan hukuman (Remisi), CB (Cuti Bersama) dan PB (Pembebasan Bersyarat) dicabut. Agar kedepan tidak terjadi lagi kekerasan terhadap Napi lainya di Indonesia ini dan di Lapas Tuatunu khususnya. Serta kasus tersebut jadi pembelajaran bagi setiap sipir (pegawai) LP di Republik Indonesia ini, jelasnya.
Wisnu berharap, Kemenkumham menjunjung tinggi Hukum dan HAM, agar hal serupa tidak terulang lagi," tegasnya. Sementara itu, Plh Kadivpas Depkumham Babel, Ida Bagus membenarkan adanya laporan tersebut.

" Ya memang benar ada laporan itu. Tapi permasalahannya berawal dari napi Yanto Rosat memiliki hutang piutang narkoba 50 juta di lapas," kata Ida Bagus.

Saat ditanya apakah hutang piutang narkoba terjadi di ruang lingkup lapas Tuatunu, Ida Bagus belum bisa memastikannya. " Nanti saya telusuri dulu ya. Yang pasti polisi Polres Pangkalpinang sudah datang ke lapas," ujarnya saat dihubungi wartawan sore kemarin melalui ponselnya. (Cr7/wah)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pemkot Resmikan Rumah Layak Huni
Pemkot Resmikan Rumah Layak Huni
Selasa, 12 Desember 2017 06:11 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus konsisten dalam pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Pangkalpinang pada tahun
Wow, Anggaran Mamin Dewan 4,5 Miliar
Wow, Anggaran Mamin Dewan 4,5 Miliar
Selasa, 12 Desember 2017 05:14 WIB
PANGKALPINANG - Anggaran makan dan minum (mamin) anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka Rp 4,5 miliar.
Jika Terbukti Malapraktik, DPRD Beri Ultimatum
Jika Terbukti Malapraktik, DPRD Beri Ultimatum
Selasa, 12 Desember 2017 05:31 WIB
PANGKALPINANG - Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Depati Gandhi mengatakan, setelah mendapatkan kabar miring tersebut pihaknya langsung melakukan crosscek kronologis
Dugaan Malapraktik RSUD Depati Hamzah : Saat Transfusi Tak Ada Reaksi
Dugaan Malapraktik RSUD Depati Hamzah : Saat Transfusi Tak Ada Reaksi
Selasa, 12 Desember 2017 05:25 WIB
PANGKALPINANG - Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Syahrizal membantah jika pihaknya salah dalam memberikan informasi golongan darah