Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman


Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman

JAKARTA - Laporan pengaduan honorer siluman sebagai CPNS yang masuk baik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sangat banyak. Hingga Kamis (3/5) lalu, jumlahnya sudah mencapai 1.350 laporan. Wakil Menteri PAN&RB, Eko Prasojo saat dihubungi, Jumat (4/5), mengungkapkan bahwa dari laporan yang masuk itu mayoritas tentang manipulasi data. Eko mengatakan, Kamis (3/5) kemarin pihaknya menggelar rapat dengan BKN dan BPKP  untuk membahas pengaduan masyarakat tentang publikasi data honorer yang dibiayai APBN (Kategori1). "Hasilnya, banyak sekali laporan yang masuk ke kami dan ini menunjukkan data hasil verifikasi serta validasi honorer K1 banyak yang tidak benar," ungkap Eko.
Dari laporan yang masuk, 1000 pengaduan ditujukan kepada Menteri PAN&RB. Sedangkan 350 pengaduan ditujukan ke BKN. Sementara yang sudah ditelaah Kemenpan&RB sekitar 200-an laporan. Hasilnya, kata Eko, memang banyak terjadi manipulasi data. Honorer yang tidak berhak malah dimasukkan dalam kategori memenuhi kriteria (MK). "Dari 1000-an laporan pengaduan, ada tiga jenis kecurangan yang paling menonjol. Yaitu honorer diangkat di atas tahun 2005, honorer yang diangkat di bawah 2005 tapi tidak dimasukkan dalam data, serta kesalahan daftar nama atau pengurangan daftar nama oleh pejabat berwenang. Intinya, semua data dimanipulasi," tutur guru besar Universitas Indonesia ini.
Terhadap laporan ini, pemerintah sedang merumuskan teknis penanganannya. "Kalau laporan pengaduannya hanya satu lembar kertas tanpa bukti, kita klasifikasikan menjadi prioritas ketiga. Bila laporannya sudah menyebutkan ada indikasi, maka menjadi prioritas kedua. Sedangkan bila dugaannya sangat kuat, menjadi prioritas pertama," tandasnya.(esy)



Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
PDIP Babel Tunggu KPU
PDIP Babel Tunggu KPU
Jum'at, 17 Februari 2017 17:10 WIB
PANGKALPINANG - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap menerima penetapan perolehan suara oleh
Jokowi Persilahkan KPK Garap Adik Ipar
Jokowi Persilahkan KPK Garap Adik Ipar
Jum'at, 17 Februari 2017 17:01 WIB
JAKARTA - Nama adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo muncul dalam surat dakwaan perkara restitusi pajak Country Director
Pilkada di 101 Daerah Aman
Pilkada di 101 Daerah Aman
Jum'at, 17 Februari 2017 09:15 WIB
TANGGERANG - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) di 101 daerah
Patrialis Akbar Lakukan Dua Pelanggaran Berat
Patrialis Akbar Lakukan Dua Pelanggaran Berat
Jum'at, 17 Februari 2017 09:10 WIB
JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), menilai Hakim Konstitusi non-aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus