Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman


Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman

JAKARTA - Laporan pengaduan honorer siluman sebagai CPNS yang masuk baik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sangat banyak. Hingga Kamis (3/5) lalu, jumlahnya sudah mencapai 1.350 laporan. Wakil Menteri PAN&RB, Eko Prasojo saat dihubungi, Jumat (4/5), mengungkapkan bahwa dari laporan yang masuk itu mayoritas tentang manipulasi data. Eko mengatakan, Kamis (3/5) kemarin pihaknya menggelar rapat dengan BKN dan BPKP  untuk membahas pengaduan masyarakat tentang publikasi data honorer yang dibiayai APBN (Kategori1). "Hasilnya, banyak sekali laporan yang masuk ke kami dan ini menunjukkan data hasil verifikasi serta validasi honorer K1 banyak yang tidak benar," ungkap Eko.
Dari laporan yang masuk, 1000 pengaduan ditujukan kepada Menteri PAN&RB. Sedangkan 350 pengaduan ditujukan ke BKN. Sementara yang sudah ditelaah Kemenpan&RB sekitar 200-an laporan. Hasilnya, kata Eko, memang banyak terjadi manipulasi data. Honorer yang tidak berhak malah dimasukkan dalam kategori memenuhi kriteria (MK). "Dari 1000-an laporan pengaduan, ada tiga jenis kecurangan yang paling menonjol. Yaitu honorer diangkat di atas tahun 2005, honorer yang diangkat di bawah 2005 tapi tidak dimasukkan dalam data, serta kesalahan daftar nama atau pengurangan daftar nama oleh pejabat berwenang. Intinya, semua data dimanipulasi," tutur guru besar Universitas Indonesia ini.
Terhadap laporan ini, pemerintah sedang merumuskan teknis penanganannya. "Kalau laporan pengaduannya hanya satu lembar kertas tanpa bukti, kita klasifikasikan menjadi prioritas ketiga. Bila laporannya sudah menyebutkan ada indikasi, maka menjadi prioritas kedua. Sedangkan bila dugaannya sangat kuat, menjadi prioritas pertama," tandasnya.(esy)



Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
BNN Bongkar Penyelundupan Sabu-Sabu asal Malaysia di Aceh
BNN Bongkar Penyelundupan Sabu-Sabu asal Malaysia di Aceh
Kamis, 21 September 2017 16:54 WIB
JAKARTA - Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan BNN Provinsi (BNNP) Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
Presiden Jokowi Kalah Cepat dengan Panglima TNI
Presiden Jokowi Kalah Cepat dengan Panglima TNI
Rabu, 20 September 2017 15:34 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Presiden Joko Widodo yang juga Panglima tertinggi TNI kalah cepat
Film G30S PKI Bukan Urusan Mendagri
Film G30S PKI Bukan Urusan Mendagri
Rabu, 20 September 2017 18:16 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolomengatakan, tidak pernah memberi izin maupun melarang pemutaran kembali film G 30 S/PKI,
Sudah Rekaman E-KTP tapi Belum Jadi, Ini Penyebabnya
Sudah Rekaman E-KTP tapi Belum Jadi, Ini Penyebabnya
Rabu, 20 September 2017 01:12 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakrullah menyebut, sebanyak 9,3 juta warga belum