Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman


Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman

JAKARTA - Laporan pengaduan honorer siluman sebagai CPNS yang masuk baik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sangat banyak. Hingga Kamis (3/5) lalu, jumlahnya sudah mencapai 1.350 laporan. Wakil Menteri PAN&RB, Eko Prasojo saat dihubungi, Jumat (4/5), mengungkapkan bahwa dari laporan yang masuk itu mayoritas tentang manipulasi data. Eko mengatakan, Kamis (3/5) kemarin pihaknya menggelar rapat dengan BKN dan BPKP  untuk membahas pengaduan masyarakat tentang publikasi data honorer yang dibiayai APBN (Kategori1). "Hasilnya, banyak sekali laporan yang masuk ke kami dan ini menunjukkan data hasil verifikasi serta validasi honorer K1 banyak yang tidak benar," ungkap Eko.
Dari laporan yang masuk, 1000 pengaduan ditujukan kepada Menteri PAN&RB. Sedangkan 350 pengaduan ditujukan ke BKN. Sementara yang sudah ditelaah Kemenpan&RB sekitar 200-an laporan. Hasilnya, kata Eko, memang banyak terjadi manipulasi data. Honorer yang tidak berhak malah dimasukkan dalam kategori memenuhi kriteria (MK). "Dari 1000-an laporan pengaduan, ada tiga jenis kecurangan yang paling menonjol. Yaitu honorer diangkat di atas tahun 2005, honorer yang diangkat di bawah 2005 tapi tidak dimasukkan dalam data, serta kesalahan daftar nama atau pengurangan daftar nama oleh pejabat berwenang. Intinya, semua data dimanipulasi," tutur guru besar Universitas Indonesia ini.
Terhadap laporan ini, pemerintah sedang merumuskan teknis penanganannya. "Kalau laporan pengaduannya hanya satu lembar kertas tanpa bukti, kita klasifikasikan menjadi prioritas ketiga. Bila laporannya sudah menyebutkan ada indikasi, maka menjadi prioritas kedua. Sedangkan bila dugaannya sangat kuat, menjadi prioritas pertama," tandasnya.(esy)



Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
PSI Berharap Dirut Baru Tak Lupa Jenis Kelamin Pertamina
PSI Berharap Dirut Baru Tak Lupa Jenis Kelamin Pertamina
Senin, 23 April 2018 11:50 WIB
JAKARTA - Partasi Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik langkah tegas pemerintah mencopot Elia Massa Manik dari posisi direktur utama PT
Dirjen Pajak Dukung Penegakan Hukum Oknum Kena OTT
Dirjen Pajak Dukung Penegakan Hukum Oknum Kena OTT
Kamis, 19 April 2018 09:48 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mendukung penegakan hukum bagi oknum pegawai pajak yang terkena Operasi Tangkap
PT Timah Penghasil Timah Terbesar Kedua di Dunia
PT Timah Penghasil Timah Terbesar Kedua di Dunia
Senin, 16 April 2018 16:09 WIB
JAKARTA - Direktur Umum (Dirut) PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi saat ditanya wartawan, tak menepis jika PT Timah
 PT Timah Bagi Dividen 35 Persen, Laba TINS Meningkat 99 Persen
PT Timah Bagi Dividen 35 Persen, Laba TINS Meningkat 99 Persen
Senin, 16 April 2018 14:58 WIB
JAKARTA - PT Timah Tbk mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (16/4). Dalam rapat RSUP