KPK Tetapkan Ketua DPD Golkar DKI Tersangka


KPK Tetapkan Ketua DPD Golkar DKI Tersangka

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Anggota DPR RI, Fayakhun Andriadi, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penetapan status tersangka kepada Fayakhun merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara tersebut. Penyidik, menurutnya, telah melakukan proses pengumpulan informasi data dan mencermati fakta persidangan kasus tersebut.

“KPK membuka penyelidikan baru dalam kasus tersebut. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka, yaitu FA, Anggota DPR RI periode 2014-2019,” kata Alex, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Alex menambahkan, Fayakhun dalam kasus ini diduga menerima hadiah atau janji terkait jabatannya. “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI,” ujar Alex.

Atas perbuatannya tersebut, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara ini bermula dari tertangkap tangannya dua orang dari unsur swasta, Hardy Stefanus (HST) dan Muhammad Adami Okta (MAO) sesaat setelah menyerahkan uang kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama Bakamla RI, Eko Susilo Hadi (ESH).

Keduanya diamankan penyidik KPK di parkiran Kantor Bakamla di Jakarta Pusat pada pertengahan Desember 2016.

Saat itu KPK juga mengamankan uang sejumlah total setara Rp2 miliar dalam mata uang asing dolar Amerika dan dolar Singapura di ruang kerja Eko di Kantor Bakamla.

Menurut KPK, Fayakhun yang sempat di Komisi I dan sekarang di Komisi 3 DPR RI ini merupakan tersangka keenam dalam kasus ini.

Sebelumnya KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu selain Eko, Hardy, dan Okta, dua tersangka lainnya adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, dan Direktur Utama PT Merial Esa dan PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah. (jul/b)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi
Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi
Senin, 18 Juni 2018 21:37 WIB
JAKARTA -Meski memasuki hari libur Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberantasan korupsi tak berhenti. Juru Bicara KPK Febri Diansyah
KPK Pastikan Novanto Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
KPK Pastikan Novanto Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
Senin, 18 Juni 2018 21:19 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, terpidana kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto belum melunasi
Arus Mudik 2018 Alami Penurunan Kemacetan 60 Persen
Arus Mudik 2018 Alami Penurunan Kemacetan 60 Persen
Senin, 18 Juni 2018 21:16 WIB
JAKARTA -Puncak arus mudik 2018 telah berlalu. Bahkan sejumlah masyarakat saat ini satu persatu mulai kembali ke perantauan. Kendati demikian
Tim SAR Hentikan Total Pencarian, Semua Korban Hilang Sudah Ditemukan
Tim SAR Hentikan Total Pencarian, Semua Korban Hilang Sudah Ditemukan
Rabu, 13 Juni 2018 21:21 WIB
KAYUAGUNG - Pencarian korban tenggelamnya speed boot Albert yang mengalami kecelakaan Rabu (13/6) pukul 09.00 WIB akhirnya ditemukan.