1 Maret, Deadline Pengusulan Alih Status PNS


1 Maret, Deadline Pengusulan Alih Status PNS

JAKARTA - Deadline pengusulan alih status PNS di tiga jabatan fungsional (JF) tinggal dua bulan lagi.

Hingga Rabu (10/1) tercatat sebanyak 64 instansi sudah mengusulkan para peserta untuk mengikuti uji kompetensi sebagai calon JF tersebut.

Jumlah itu disampaikan pengumuman terkait lowongan pengisian JF di bidang kepegawaian (Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Asesor SDM Aparatur).

"Seperti yang telah disampaikan dalam Surat Kepala BKN, deadline pengusulan nama-nama pegawai yang akan mengikuti alih status/penyesuaian/ inpassing ke-3 JF tersebut jatuh pada 1 Maret 2018," kata Karo Humas BKN Mohammad Ridwan di Jakarta, Kamis (11/1).

Dari total yang sudah mengusulkan tersebut, 60 instansi mengusulkan peserta uji kompetensi untuk formasi JF Analis Kepegawaian. 
Instansi-instansi itu terdiri dari 22 Kementerian/Lembaga (K/L), tiga universitas negeri, tujuh provinsi, 22 kabupaten dan lima kota.

"Total usulan peserta uji kompetensi JF analis kepegawaian yang sudah diterima BKN sementara ini berjumlah 460 peserta," terang Ridwan.

Kemudian pada JF auditor kepegawaian total instansi yang sudah mengusulkan peserta uji kompetensi sebanyak tujuh instansi.

Terdiri dari satu K/L, satu universitas negeri, satu provinsi, dan empat kabupaten.

Total usulan peserta uji kompetensi JF auditor kepegawaian sementara yang sudah diterima BKN sebanyak 15 peserta.

Sementara untuk formasi JF Asesor SDM Aparatur baru terdapat empat instansi yang sudah mengusulkan peserta uji kompetensi.

Keempat instansi tersebut terdiri dari dua K/L dan dua provinsi. Total usulan peserta uji kompetensi JF Asesor Kepegawaian sementara yang sudah diterima BKN sebanyak 12 peserta.

"Hingga batas akhir pengajuan pengusulan pengisian JF Bidang Kepegawaian pada 1 Maret 2018 nanti, dipastikan jumlah tersebut akan terus bertambah," tandas Ridwan. (esy/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Pemerintah Indonesia Dapat Dividen Rp1,4 Triliun dari Freeport
Pemerintah Indonesia Dapat Dividen Rp1,4 Triliun dari Freeport
Selasa, 16 Januari 2018 09:21 WIB
JAKARTA - Pemerintah Indonesia menerima dividen dari PT Freeport Indonesia untuk tahun 2017 sebesar Rp1,4 triliun, setelah perusahaan pertambangan
Presiden Dukung Ketua DPR Baru
Presiden Dukung Ketua DPR Baru
Selasa, 16 Januari 2018 09:21 WIB
JAKARTA -Presiden Joko Widodo mendukung keterpilihan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR baru menggantikan Setya Novanto.
GNPF gugat UU Ormas
GNPF gugat UU Ormas
Selasa, 16 Januari 2018 09:13 WIB
JAKARTA-Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) mengajukan permohonan uji materi Undang Undang No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas)
Please, Jangan Sebarkan Video Selasar BEI Ambrol
Please, Jangan Sebarkan Video Selasar BEI Ambrol
Selasa, 16 Januari 2018 05:52 WIB
JAKARTA - Mabes Polri mewanti-wanti masyarakat agar tidak menyebarluaskan video tentang detik-detik ambrolnya selasar Mezzanine Tower II Bursa Efek Indonesia