Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


    PENGAMAT Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti kasus korupsi yang menjerat Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PT Panca Wira Usaha. Refly melihat jaksa yang menangani kasus tersebut hanya mempermasalahkan persoalan yang masuk wilayah hukum administrasi, bukan ranah tindak pidana korupsi.

    “Kalau saya ikuti di media, jaksa kok sepertinya belum menemukan mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana) dalam kasus ini,” ujar Refly saat menjadi pembicara dalam diskusi Mewujudkan Profesionalisme Manejemen BUMD di Universitas Gadjah Mada, Senin (10/4).

    Pria yang juga pengajar di Magister Ilmu Hukum UGM itu menambahkan, jaksa sekedar menemukan indikasi adanya kesalahan prosedur administrasi. Misalnya benar atau tidaknya ada izin dari DPRD Jatim terkait pelepasan aset PT PWU. Dalam hukum administrasi pemerintahan, apa yang dipermasalahkan jaksa tersebut sebenarnya bisa diperbaiki.

    Menurutnya, bila memang terjadi kerugian negara dalam proses pelepasan aset PT PWU, maka pertanggungjawaban hukumnya juga tidak harus dibebankan pada Dahlan sebagai direksi. “Kalau sudah disetujui dalam RUPS sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau masih dianggap terjadi kerugian negara ya korporasi yang seharusnya mengganti,” ujar Refly
    Dalam pandangan Refly, tidak semua kerugian negara bisa membuat seseorang dipidanakan. “Sekali lagi harus dicari niat jahat atau mens rea orang tersebut,” imbuhnya.

    Pria yang kini menjadi salah satu komisaris PT Jasa Marga itu risau cara pandang jaksa dalam kasus Dahlan. Sebab hal itu bisa menimbulkan ketakutan di kalangan BUMN atau BUMD. Jika hal itu dibiarkan maka, kalangan profesional takut terjun sebagai direksi di BUMN atau BUMD.  “Kalau bukan profesional yang masuk, ya BUMN atau BUMD kita sulit menjadi perusahaan besar,” terang dia.

    Karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo menunjukan kekuatannya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Terutama di BUMN atau BUMD. Sebab di BUMN dan BUMD memang terdapat celah yang rentan dimanfaatkan penegak hukum. Misalnya sebuah tindakan korporasi sudah disetujui RUPS dan ada pernyataan acquit et de charge. Kondisi itu sebenarnya membuat tindakan direksi tidak bisa dipermasalahkan lagi. Namun kenyataanya, penegak hukum masih sering mempermasalahkannya.

    “Jadi Presiden Jokowi seharusnya tegas dengan yang seperti ini. Dalam sistem presidensial, presiden bisa kok melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tidak benar,” katanya.(wan)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Bappenas Kaji Pemindahan Ibukota
Bappenas Kaji Pemindahan Ibukota
Kamis, 27 April 2017 16:14 WIB
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih mengkaji rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar
Mantan Kepala BPPN Dicegah ke Luar Negeri
Mantan Kepala BPPN Dicegah ke Luar Negeri
Kamis, 27 April 2017 16:05 WIB
JAKARTA - KPK melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Tumenggung,
KIP 14 Tenggelam
KIP 14 Tenggelam
Selasa, 25 April 2017 09:32 WIB
TEMPILANG - Kapal Isap Produksi (KIP) 14 milik PT Timah, Tbk yang beroperasi di wilayah perairan laut Tempilang, Bangka Barat
Pilpres 2019, 3 Gubernur Digadang Dampingi Prabowo
Pilpres 2019, 3 Gubernur Digadang Dampingi Prabowo
Selasa, 25 April 2017 09:01 WIB
JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih 2 tahun lagi, namun Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto