Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


    PENGAMAT Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti kasus korupsi yang menjerat Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PT Panca Wira Usaha. Refly melihat jaksa yang menangani kasus tersebut hanya mempermasalahkan persoalan yang masuk wilayah hukum administrasi, bukan ranah tindak pidana korupsi.

    “Kalau saya ikuti di media, jaksa kok sepertinya belum menemukan mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana) dalam kasus ini,” ujar Refly saat menjadi pembicara dalam diskusi Mewujudkan Profesionalisme Manejemen BUMD di Universitas Gadjah Mada, Senin (10/4).

    Pria yang juga pengajar di Magister Ilmu Hukum UGM itu menambahkan, jaksa sekedar menemukan indikasi adanya kesalahan prosedur administrasi. Misalnya benar atau tidaknya ada izin dari DPRD Jatim terkait pelepasan aset PT PWU. Dalam hukum administrasi pemerintahan, apa yang dipermasalahkan jaksa tersebut sebenarnya bisa diperbaiki.

    Menurutnya, bila memang terjadi kerugian negara dalam proses pelepasan aset PT PWU, maka pertanggungjawaban hukumnya juga tidak harus dibebankan pada Dahlan sebagai direksi. “Kalau sudah disetujui dalam RUPS sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau masih dianggap terjadi kerugian negara ya korporasi yang seharusnya mengganti,” ujar Refly
    Dalam pandangan Refly, tidak semua kerugian negara bisa membuat seseorang dipidanakan. “Sekali lagi harus dicari niat jahat atau mens rea orang tersebut,” imbuhnya.

    Pria yang kini menjadi salah satu komisaris PT Jasa Marga itu risau cara pandang jaksa dalam kasus Dahlan. Sebab hal itu bisa menimbulkan ketakutan di kalangan BUMN atau BUMD. Jika hal itu dibiarkan maka, kalangan profesional takut terjun sebagai direksi di BUMN atau BUMD.  “Kalau bukan profesional yang masuk, ya BUMN atau BUMD kita sulit menjadi perusahaan besar,” terang dia.

    Karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo menunjukan kekuatannya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Terutama di BUMN atau BUMD. Sebab di BUMN dan BUMD memang terdapat celah yang rentan dimanfaatkan penegak hukum. Misalnya sebuah tindakan korporasi sudah disetujui RUPS dan ada pernyataan acquit et de charge. Kondisi itu sebenarnya membuat tindakan direksi tidak bisa dipermasalahkan lagi. Namun kenyataanya, penegak hukum masih sering mempermasalahkannya.

    “Jadi Presiden Jokowi seharusnya tegas dengan yang seperti ini. Dalam sistem presidensial, presiden bisa kok melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tidak benar,” katanya.(wan)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Fadli Zon Beber Faktor Utama Ustadz Abdul Somad Dipersekusi
Fadli Zon Beber Faktor Utama Ustadz Abdul Somad Dipersekusi
Selasa, 12 Desember 2017 14:03 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, persekusi yang menimpa Ustaz Abdul Somad di Bali akhir pekan kemarin terjadi
Penuhi Panggilan KPK, Kwik Kian Gie Blakblakan soal SKL BLBI
Penuhi Panggilan KPK, Kwik Kian Gie Blakblakan soal SKL BLBI
Selasa, 12 Desember 2017 06:13 WIB
JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Kwik Kian Gie memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dimintai keterangan sebagai saksi
Kasat Reskrim Polres Manggarai Dikabarkan Terjaring OTT
Kasat Reskrim Polres Manggarai Dikabarkan Terjaring OTT
Selasa, 12 Desember 2017 04:54 WIB
JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Manggarai Iptu AF dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar
Dayang Donna Siapkan Program Rp 5 M Setiap Desa per Tahun
Dayang Donna Siapkan Program Rp 5 M Setiap Desa per Tahun
Selasa, 12 Desember 2017 04:53 WIB
PENAJAM PASER UTARA - Dayang Donna sudah berkontribusi untuk pembangunan Kaltim. Dan ke depan untuk warga Penajam Paser Utara.