Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


    PENGAMAT Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti kasus korupsi yang menjerat Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PT Panca Wira Usaha. Refly melihat jaksa yang menangani kasus tersebut hanya mempermasalahkan persoalan yang masuk wilayah hukum administrasi, bukan ranah tindak pidana korupsi.

    “Kalau saya ikuti di media, jaksa kok sepertinya belum menemukan mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana) dalam kasus ini,” ujar Refly saat menjadi pembicara dalam diskusi Mewujudkan Profesionalisme Manejemen BUMD di Universitas Gadjah Mada, Senin (10/4).

    Pria yang juga pengajar di Magister Ilmu Hukum UGM itu menambahkan, jaksa sekedar menemukan indikasi adanya kesalahan prosedur administrasi. Misalnya benar atau tidaknya ada izin dari DPRD Jatim terkait pelepasan aset PT PWU. Dalam hukum administrasi pemerintahan, apa yang dipermasalahkan jaksa tersebut sebenarnya bisa diperbaiki.

    Menurutnya, bila memang terjadi kerugian negara dalam proses pelepasan aset PT PWU, maka pertanggungjawaban hukumnya juga tidak harus dibebankan pada Dahlan sebagai direksi. “Kalau sudah disetujui dalam RUPS sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau masih dianggap terjadi kerugian negara ya korporasi yang seharusnya mengganti,” ujar Refly
    Dalam pandangan Refly, tidak semua kerugian negara bisa membuat seseorang dipidanakan. “Sekali lagi harus dicari niat jahat atau mens rea orang tersebut,” imbuhnya.

    Pria yang kini menjadi salah satu komisaris PT Jasa Marga itu risau cara pandang jaksa dalam kasus Dahlan. Sebab hal itu bisa menimbulkan ketakutan di kalangan BUMN atau BUMD. Jika hal itu dibiarkan maka, kalangan profesional takut terjun sebagai direksi di BUMN atau BUMD.  “Kalau bukan profesional yang masuk, ya BUMN atau BUMD kita sulit menjadi perusahaan besar,” terang dia.

    Karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo menunjukan kekuatannya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Terutama di BUMN atau BUMD. Sebab di BUMN dan BUMD memang terdapat celah yang rentan dimanfaatkan penegak hukum. Misalnya sebuah tindakan korporasi sudah disetujui RUPS dan ada pernyataan acquit et de charge. Kondisi itu sebenarnya membuat tindakan direksi tidak bisa dipermasalahkan lagi. Namun kenyataanya, penegak hukum masih sering mempermasalahkannya.

    “Jadi Presiden Jokowi seharusnya tegas dengan yang seperti ini. Dalam sistem presidensial, presiden bisa kok melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tidak benar,” katanya.(wan)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
3 Tokoh Paling Layak Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019
3 Tokoh Paling Layak Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019
Jum'at, 23 Februari 2018 22:28 WIB
JAKARTA - Alvara Research Center merilis hasil survei mengenai sosok yang pantas menjadi pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.
Hasil Survei Terbaru: Elektabilitas Gerindra, Wouw!
Hasil Survei Terbaru: Elektabilitas Gerindra, Wouw!
Jum'at, 23 Februari 2018 22:23 WIB
JAKARTA - Hasil survei Alvara Research Centre menunjukkan bahwa Partai Golkar, PDIP, dan Gerindra merupakan tiga partai dengan popularitas tertinggi.
Calon Kada Banyak Terkena OTT KPK, KPU Jangan Cuek
Calon Kada Banyak Terkena OTT KPK, KPU Jangan Cuek
Kamis, 15 Februari 2018 09:19 WIB
JAKARTA -Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizkiyansyah menilai, penangkapan terhadap sejumlah calon kepala daerah oleh KPK dalam beberapa
Kapolri Naik Mobil Baracuda Menuju Lapangan Mako Brimob
Kapolri Naik Mobil Baracuda Menuju Lapangan Mako Brimob
Kamis, 15 Februari 2018 09:09 WIB
JAKARTA -Kapolri Jenderal Tito Karnavian disambut meriah kehadirannya oleh jajaran anggota Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (15/2) pagi.