Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


    PENGAMAT Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti kasus korupsi yang menjerat Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PT Panca Wira Usaha. Refly melihat jaksa yang menangani kasus tersebut hanya mempermasalahkan persoalan yang masuk wilayah hukum administrasi, bukan ranah tindak pidana korupsi.

    “Kalau saya ikuti di media, jaksa kok sepertinya belum menemukan mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana) dalam kasus ini,” ujar Refly saat menjadi pembicara dalam diskusi Mewujudkan Profesionalisme Manejemen BUMD di Universitas Gadjah Mada, Senin (10/4).

    Pria yang juga pengajar di Magister Ilmu Hukum UGM itu menambahkan, jaksa sekedar menemukan indikasi adanya kesalahan prosedur administrasi. Misalnya benar atau tidaknya ada izin dari DPRD Jatim terkait pelepasan aset PT PWU. Dalam hukum administrasi pemerintahan, apa yang dipermasalahkan jaksa tersebut sebenarnya bisa diperbaiki.

    Menurutnya, bila memang terjadi kerugian negara dalam proses pelepasan aset PT PWU, maka pertanggungjawaban hukumnya juga tidak harus dibebankan pada Dahlan sebagai direksi. “Kalau sudah disetujui dalam RUPS sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau masih dianggap terjadi kerugian negara ya korporasi yang seharusnya mengganti,” ujar Refly
    Dalam pandangan Refly, tidak semua kerugian negara bisa membuat seseorang dipidanakan. “Sekali lagi harus dicari niat jahat atau mens rea orang tersebut,” imbuhnya.

    Pria yang kini menjadi salah satu komisaris PT Jasa Marga itu risau cara pandang jaksa dalam kasus Dahlan. Sebab hal itu bisa menimbulkan ketakutan di kalangan BUMN atau BUMD. Jika hal itu dibiarkan maka, kalangan profesional takut terjun sebagai direksi di BUMN atau BUMD.  “Kalau bukan profesional yang masuk, ya BUMN atau BUMD kita sulit menjadi perusahaan besar,” terang dia.

    Karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo menunjukan kekuatannya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Terutama di BUMN atau BUMD. Sebab di BUMN dan BUMD memang terdapat celah yang rentan dimanfaatkan penegak hukum. Misalnya sebuah tindakan korporasi sudah disetujui RUPS dan ada pernyataan acquit et de charge. Kondisi itu sebenarnya membuat tindakan direksi tidak bisa dipermasalahkan lagi. Namun kenyataanya, penegak hukum masih sering mempermasalahkannya.

    “Jadi Presiden Jokowi seharusnya tegas dengan yang seperti ini. Dalam sistem presidensial, presiden bisa kok melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tidak benar,” katanya.(wan)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Hari Pertama Ngantor, Anies Baswedan Terima Demonstran
Hari Pertama Ngantor, Anies Baswedan Terima Demonstran
Selasa, 17 Oktober 2017 19:22 WIB
JAKARTA - Hari pertama menjalankan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima perwakilan massa demonstran.
AHY Kunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, Begini Kisahnya
AHY Kunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, Begini Kisahnya
Selasa, 17 Oktober 2017 19:18 WIB
JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa (17/10) pagi mengunjungi Basuki T Purnama (Ahok) di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua,
AirAsia Anjlok di Udara
AirAsia Anjlok di Udara
Selasa, 17 Oktober 2017 13:01 WIB
PERTH - Penerbangan AirAsia dari Perth tujuan Bali, Minggu (15/10) mengalami insiden yang membuat ratusan penumpangnya panik. Penerbangan bernomor QZ535
Ikrar Gubernur untuk Semua
Ikrar Gubernur untuk Semua
Selasa, 17 Oktober 2017 12:59 WIB
JAKARTA - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah mengucapkan sumpah jabatan