Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


Refly Harun Nilai Perkara Dahlan Lebih ke Administratif


    PENGAMAT Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti kasus korupsi yang menjerat Dahlan Iskan saat menjadi Dirut PT Panca Wira Usaha. Refly melihat jaksa yang menangani kasus tersebut hanya mempermasalahkan persoalan yang masuk wilayah hukum administrasi, bukan ranah tindak pidana korupsi.

    “Kalau saya ikuti di media, jaksa kok sepertinya belum menemukan mens rea (sikap batin melakukan perbuatan pidana) dalam kasus ini,” ujar Refly saat menjadi pembicara dalam diskusi Mewujudkan Profesionalisme Manejemen BUMD di Universitas Gadjah Mada, Senin (10/4).

    Pria yang juga pengajar di Magister Ilmu Hukum UGM itu menambahkan, jaksa sekedar menemukan indikasi adanya kesalahan prosedur administrasi. Misalnya benar atau tidaknya ada izin dari DPRD Jatim terkait pelepasan aset PT PWU. Dalam hukum administrasi pemerintahan, apa yang dipermasalahkan jaksa tersebut sebenarnya bisa diperbaiki.

    Menurutnya, bila memang terjadi kerugian negara dalam proses pelepasan aset PT PWU, maka pertanggungjawaban hukumnya juga tidak harus dibebankan pada Dahlan sebagai direksi. “Kalau sudah disetujui dalam RUPS sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau masih dianggap terjadi kerugian negara ya korporasi yang seharusnya mengganti,” ujar Refly
    Dalam pandangan Refly, tidak semua kerugian negara bisa membuat seseorang dipidanakan. “Sekali lagi harus dicari niat jahat atau mens rea orang tersebut,” imbuhnya.

    Pria yang kini menjadi salah satu komisaris PT Jasa Marga itu risau cara pandang jaksa dalam kasus Dahlan. Sebab hal itu bisa menimbulkan ketakutan di kalangan BUMN atau BUMD. Jika hal itu dibiarkan maka, kalangan profesional takut terjun sebagai direksi di BUMN atau BUMD.  “Kalau bukan profesional yang masuk, ya BUMN atau BUMD kita sulit menjadi perusahaan besar,” terang dia.

    Karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo menunjukan kekuatannya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Terutama di BUMN atau BUMD. Sebab di BUMN dan BUMD memang terdapat celah yang rentan dimanfaatkan penegak hukum. Misalnya sebuah tindakan korporasi sudah disetujui RUPS dan ada pernyataan acquit et de charge. Kondisi itu sebenarnya membuat tindakan direksi tidak bisa dipermasalahkan lagi. Namun kenyataanya, penegak hukum masih sering mempermasalahkannya.

    “Jadi Presiden Jokowi seharusnya tegas dengan yang seperti ini. Dalam sistem presidensial, presiden bisa kok melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tidak benar,” katanya.(wan)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Selamat! 9000 Napi Dapat Remisi HUT Kemerdekaan RI
Selamat! 9000 Napi Dapat Remisi HUT Kemerdekaan RI
Kamis, 17 Agustus 2017 06:36 WIB
SURABAYA - Pemberian remisi atau potongan masa tahanan bertepatan HUT Kemerdekaan RI ke - 72 telah dilakukan secara simbolis di
Jokowi Kecam Pembatasan Beribadah di Al Aqsa
Jokowi Kecam Pembatasan Beribadah di Al Aqsa
Rabu, 16 Agustus 2017 16:02 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan peran nyata pemerintah dalam menjalankan konstitusi untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia
Ulama Indonesia Tidak Akan Mengubah Pancasila
Ulama Indonesia Tidak Akan Mengubah Pancasila
Rabu, 16 Agustus 2017 04:08 WIB
SEMARANG - Tidak akan ada Ulama Indonesia yang mempunyai pikiran dan berkeinginan mengubah Pancasila yang merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik
Waspadalah, Banyak Calo Jasa Simulasi Online CAT
Waspadalah, Banyak Calo Jasa Simulasi Online CAT
Rabu, 16 Agustus 2017 00:28 WIB
JAKARTA - Para pelamar CPNS diminta tidak memercayai para calo. Pasalnya, saat ini banyak oknum yang menawarkan jasa untuk membantu