Berita
Pemda Kurang Seriusi Persoalan Ketenagakerjaan
Kamis, 21 Juli 2011 09:31 WIB | Dibaca 371 kali
JAKARTA (radarbangka.co.id) - Perhatian pemerintah daerah (pemda) di Indonesia tehadap pembangunan sektor ketenagakerjaan dinilai masih rendah. Dari hasil pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi, rata-rata secara nasional hanya mencapai nilai 49.
Minimnya perhatian pemda-pemda terhadap sektor ketenagakerjaan tercermin dari kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai di bidang ketenagakerjaan, minimnya dukungan anggaran APBD serta terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, ke depan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi harus naik menjadi rata-rata 50-55.
"Sehingga dapat mendorong terciptanya situasi ketenagakerjaan yang kondusif di daerah-daerah. Masalah pengawasan ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial menjadi penyebab utama rendahnya  nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan di seluruh pemda di Indonesia," ungkap Muhaimin di Jakarta, Rabu (20/7).
Muhaimin  mengaku telah menyusun indeks Pembangunan Ketenagakerjaan daerah dengan memperhatikan 28 indikator ketenagakerjaan. Di antaranya meliputi perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja. Selain itu indikator lainnya upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, pola hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
“Penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan  acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan  evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu (trigger) agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal,“ kata Muhaimin.
Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah daerah dan instansi pembina sektor terkait juga diwajibkan menyusun perencanaan tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dan RPJM Nasional.
“Perencanaan tenaga kerja di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan dengan serius, konsisten dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang baik maka akan tersedia tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah setempat," ujarnya.
Berdasarkan hasil pengukuran indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di 33 provinsi seluruh Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mendapat nilai terbaik dengan nilai 61,04. Posisi DKI diikuti Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai indeks 60,08, sedangkan posisi ketiga ditempati Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai indeks  58,17.
Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang  menempati tiga urutan terbawah. Provinsi Sulawesi Selatan mendapat nilai indeks 41,58,  Maluku Utara mendapat nilai indeks 32,30, Sulawesi Barat dengan nilai  indeks 31,08. Namun kondisi ini bisa dimaklumi dikarenakan kedua provinsi terakhir merupakan provinsi baru yang masih belum maksimal dalam hal pernbanqunan khususnya pembangunan ketenagakerjaan. (Cha/jpnn)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Perbaiki Kualitas, Datsun Naik Rp 2 Juta
Perbaiki Kualitas, Datsun Naik Rp 2 Juta
JAKARTA-Datsun Indonesia akan menaikkan harga jual kendaraan sebesar Rp 2 juta untuk tahun 2015 mendatang. Kenaikan ini terkait erat dengan perbaikan kualitas dan situasi ekonomi, sekaligus untuk menutupi biaya produksi.
Madrid Lolos Final Piala Dunia Antarklub
Madrid Lolos Final Piala Dunia Antarklub
MARRAKESH - Real Madrid berhasil melaju ke babak final Piala Dunia Antarklub 2014. Tiket itu diraih setelah Madrid sukses menekuk Cruz Azul dengan skor 4-0 (2-0) di Stade de Marrakech, Rabu (17/12) dini hari WIB.
Pangkalpinang Siap Terapkan Wajib Belajar 15 Tahun
Pangkalpinang Siap Terapkan Wajib Belajar 15 Tahun
PANGKALPINANG - Sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Pangkalpinang menyatakan telah siap untuk menerapkan wajib belajar 15 tahun. Meski target nasional menentukan hingga tahun 2020, wajib belajar 15 tahun atau setara diploma ini tentunya membuktikan pendidikan di Pangkalpinang selangkah lebih maju.
Mitra Radar