Berita
Pemda Kurang Seriusi Persoalan Ketenagakerjaan
Kamis, 21 Juli 2011 09:31 WIB | Dibaca 261 kali
JAKARTA (radarbangka.co.id) - Perhatian pemerintah daerah (pemda) di Indonesia tehadap pembangunan sektor ketenagakerjaan dinilai masih rendah. Dari hasil pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi, rata-rata secara nasional hanya mencapai nilai 49.
Minimnya perhatian pemda-pemda terhadap sektor ketenagakerjaan tercermin dari kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai di bidang ketenagakerjaan, minimnya dukungan anggaran APBD serta terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, ke depan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan tingkat provinsi harus naik menjadi rata-rata 50-55.
"Sehingga dapat mendorong terciptanya situasi ketenagakerjaan yang kondusif di daerah-daerah. Masalah pengawasan ketenagakerjaan dan pola hubungan industrial menjadi penyebab utama rendahnya  nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan di seluruh pemda di Indonesia," ungkap Muhaimin di Jakarta, Rabu (20/7).
Muhaimin  mengaku telah menyusun indeks Pembangunan Ketenagakerjaan daerah dengan memperhatikan 28 indikator ketenagakerjaan. Di antaranya meliputi perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja. Selain itu indikator lainnya upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, pola hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
“Penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan  acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan  evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu (trigger) agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal,“ kata Muhaimin.
Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah daerah dan instansi pembina sektor terkait juga diwajibkan menyusun perencanaan tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dan RPJM Nasional.
“Perencanaan tenaga kerja di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan dengan serius, konsisten dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang baik maka akan tersedia tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah setempat," ujarnya.
Berdasarkan hasil pengukuran indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di 33 provinsi seluruh Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mendapat nilai terbaik dengan nilai 61,04. Posisi DKI diikuti Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai indeks 60,08, sedangkan posisi ketiga ditempati Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai indeks  58,17.
Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang  menempati tiga urutan terbawah. Provinsi Sulawesi Selatan mendapat nilai indeks 41,58,  Maluku Utara mendapat nilai indeks 32,30, Sulawesi Barat dengan nilai  indeks 31,08. Namun kondisi ini bisa dimaklumi dikarenakan kedua provinsi terakhir merupakan provinsi baru yang masih belum maksimal dalam hal pernbanqunan khususnya pembangunan ketenagakerjaan. (Cha/jpnn)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Kedai Kopi Belitung, Nikmati Sensasi Kopi Belitong
Kedai Kopi Belitung, Nikmati Sensasi Kopi Belitong
PANGKALPINANG-Kedai Kopi Belitung, kini hadir di Jalan A.Yani (depan rumah sakit Bhayangkara) Pangkalpinang menjadi pilihan tepat Anda menikmati sensasi kopi khas Belitung dan aneka kopi lainnya dengan rasa yang berbeda.
Sterling Bakal Dapat Kontrak Baru
Sterling Bakal Dapat Kontrak Baru
LIVERPOOL-Brendan Rodgers berencana mengapresiasi performa Raheem Sterling dengan kenaikan nilai kontrak di awal musim Premier League musim ini. Namun, manajer The Reds itu menyatakan harus berhati-hati membuat klausul kontrak agar pas dengan usia Sterling.
Bateng Kekurangan Buku Paket
"Jumlah buku paket untuk guru dan siswa masih kurang dari Kementerian Pendidikan Nasional dan kami diperbolehkan untuk memperbanyak,"
Mitra Radar