Berita
Kasus Korupsi Simulator SIM
Jum'at, 10 Agustus 2012 11:29 WIB | Dibaca 407 kali
KPK Baru Periksa 10 saksi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini terus melakukan pengembangan penyidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan Simulator Kemudi SIM di Korlantas Polri. Namun dari jumlah saksi yang diperiksa, KPK masih tertinggal dibanding Mabes Polri yang menangani kasus serupa.
Juru Bicara KPK, Johan Budi menyebutkan, jumlah saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK baru sekitar 10 orang. "KPK sudah meminta keterangan lebih dari 10 pihak," kata Johan Budi di gedung KPK, Kamis (9/8).
Pemeriksaan itu, kata Johan, tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta, salah satunya Bandung. Pemeriksaan di luar daerah itu tidak ada kepentingan apapun, murni dalam rangka penyidikan kasus yang telah menjerat Inspektur Jenderal Polisi, Djoko Susilo. "Pemeriksaan saksi-saksi pekan depan terus dilakukan. Pemeriksaan tersangka (terutama DS) belum dijadwalkan, akan ada jadwalnya tapi belum ada informasi pasti," terang Johan Budi.
Diakuinya Johan, saksi-saksi yang diperiksa masih dari pihak swasta. Sedangkan untuk memeriksa tersangka yang sudah ditahan di Mabes Polri, diantaranya Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), Budi Susanto, masih terus dikoordinasikan KPK dengan Polri.
Saat disinggung bahwa KPK memiliki kesulitan mengakses barang bukti guna penyidikan kasus ini. Dibantah oleh Johan. "Tidak benar KPK tidak bisa mengakses barang sitaan. KPK bisa mengakses kapan pun barang sitaan yang ada di KPK," tegasnya.
Namun diakuinya saat ini penyidik masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi. Dalam waktu tidak terlalu lama, satau sekitar pekan depan pihaknya memastikan penyidik mulai mendalami barang bukti yang sudah disita oleh penyidik.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, I Gede Pasek Suardika menilai, jika ada perselisihan dalam penanganan kasus, berarti ada yang tidak pas. "Dan ini yang harus dicari jalan keluar. Pemimpin Polri dan KPK harus mencari jalan keluar, bukan menambah masalah," ucap Pasek digedung Nusantara V Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Untuk itu, Pasek pun menantang kedua penegak hukum itu untuk segera selesaikan masalah sengketa kewenangan penanganan kasus tersebut. Kalau Abraham Samad dan Timur Pradopo bisa menyelesaikan silang sengketa kewenangan, maka akan nanti sejarah yang mencatat. 
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto bersama Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komarudin berpendapat, sebaiknya kedua lembaga sama-sama legowo dan bekerjasama menyelesaikan masalah yang ada, sehingga tidak ada kesan saling merebut kewenangan. Prinsipnya, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas aparat penegak hukum. Menurut Setya Novanto, langkah Presiden SBY yang telah memanggil Ketua KPK dan Kapolri perlu diapresiasi dalam rangka mempercepat proses hukum yang ada, terkait kasus Simulator SIM di Korlantas Polri. "Saya percaya tidak ada konflik antara kedua instansi dalam menyelesaikan masalah. Yang jelas, FPG mendorong agar kasus ini bisa diselesaikan secara elegan dan berkomitmen menuntaskan kasus ini secepatnya," ujarnya.
Sementara itu, Ade Komarudin menambahkan, untuk menghilangkan kesan terjadinya konflik kepentingan, kedua institusi sebaiknya legowo menyikapi masalah secara bijak, sehingga tidak menimbulkan interprestasi yang salah di masyarakat. "Kalau ditanya siapa yang paling berhak dari kedua lembaga, sebaiknya Polri legowo dan mempersilakan KPK menangani kasus ini agar tidak menimbulkan kesan negatif. Sebab, bila Polri yang menangani kasus ini nanti kan terkesan jeruk makan jeruk," ujarnya.
Menurut Ade Komarudin, Fraksi Golkar DPR mendukung dan selalu berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan mendorong penegakan hukum untuk melakukan langkah-langkah konkrit. "Sekarang ini, baik KPK dan Polri kan sudah bertemu dan masyarakat menunggu tindakan konkrit dari kedua lembaga menuntaskan kasus itu. Sebaliknya Polri mempersilakan seluas-luasnya kepada KPK untuk menangani kasus itu," demikian Ade Komarudin.(fat/ysa/jppn/rmol)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Regulasi Pungutan Ekspor Sawit Belum Siap
Regulasi Pungutan Ekspor Sawit Belum Siap
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang mengatakan belum siapnya regulasi mengenai kebijakan pungutan ekspor produk sawit dan turunannya
Eden Hazard Lebih Hebat Dari Cristiano Ronaldo
Eden Hazard Lebih Hebat Dari Cristiano Ronaldo
LONDON Jose Mourinho menyanjung gelandang Chelsea Eden Hazard setinggi langit. Pelatih berjuluk The Special One itu bahkan berani menyebut Hazard lebih hebat
Disdik Pantau Hari Pertama Siswa Sekolah, Sebelum Belajar Wajib Berdoa
Disdik Pantau Hari Pertama Siswa Sekolah, Sebelum Belajar Wajib Berdoa
PANGKALPINANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pangkalpinang mewajibkan kepada setiap sekolah untuk memberikan pemahaman kepada para siswa barunya dalam menjalani proses belajar-mengajar.
Mitra Radar