JAKARTA - Nopian Andoosti, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengatakan pencapaian indikator pembangunan keluarga secara umum sudah memenuhi target, namun masih ada satu indikator yang masih menunggu hasil perhitungan. "Indikator yang mengalami peningkatan dan mencapai target adalah indikator pembangunan keluarga (iBangga) dan median usia kawin pertama perempuan (MUKP)," kata Nopian dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu. Hal itu disampaikan Nopian saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) BKKBN yang diselenggarakan di Kota Bandung pada 3-6 Maret 2024. Dia menambahkan bahwa masih ada satu indikator lagi yaitu proporsi anak di bawah dua tahun (baduta) yang stunting yang masih menunggu hasil penghitungan. "Menurut hasil perhitungan iBangga, kita tahu bahwa angka itu adalah 61,43. Artinya, secara umum keluarga Indonesia masuk dalam kategori keluarga berkembang; dibandingkan dengan target iBangga sebesar 59,00 untuk tahun 2023, maka tingkat pencapaiannya adalah 104,11 persen, yang merupakan kategori sangat baik."
Untuk hasil pengolahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023, angka MUKP masuk dalam kategori sangat baik, dengan tingkat capaian 22,3 tahun atau 100,90 persen terhadap target 22,1 tahun. Berdasarkan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2023, diketahui bahwa nilai iBangga berada di atas rata-rata nasional di 20 provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Aceh, Maluku, Riau, Bengkulu, Banten, Jambi, dan Bali. Selanjutnya adalah Jawa Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan D.I. Yogyakarta. Nilai capaian iBangga tertinggi adalah 65,38 di Provinsi Aceh dan terendah 51,96 di Provinsi Papua. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi kedua terendah dengan nilai 56,77.
Terkait median usia kawin pertama perempuan, tiga provinsi tertinggi adalah Sumatera Utara (23,2), DKI Jakarta (23,0), dan Nusa Tenggara Timur (22,8). Sementara itu, tiga provinsi terendah adalah Bangka Belitung (20,4), Kalimantan Selatan (20,5), dan Kalimantan Tengah (20,6). Selain hasil-hasil tersebut, beberapa kegiatan strategis juga dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan tersebut antara lain audit kasus stunting (AKS), di mana pembentukan tim AKS mencapai 100%, pelaksanaan AKS dan manajemen dukungan keluarga mencapai 95,9% sebanyak dua kali, diseminasi hasil AKS dan manajemen dukungan keluarga mencapai 85% sebanyak dua kali, dan tindak lanjut hasil AKS dan manajemen dukungan keluarga mencapai 81% sebanyak dua kali.
