Pertamina Diminta Umumkan Sanksi Daftar Hitam


Pertamina Diminta Umumkan Sanksi Daftar Hitam

JAKARTA - Manajemen PT Pertamina didesak untuk segera memberikan sanksi daftar hitam (black list) kepada PT Buana Lisyta Tama Tbk.

Pemberian sanksi daftar hitam tersebut terkait proses sewa kapal. Emiten berkode BULL tersebut diduga telah melakukan tindakan penipuan kepada Pertamina.

Direktur Eksekutif Center of Energy Resources (CERI) Yusri Usman mengatakan, BULL disinyalir telah menyebabkan adanya kerugian material dan nonmaterial kepada Pertamina.

“Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tahun 2018, disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji petik atas pemberitahuan impor barang (PIB) menunjukkan terdapat tiga kapal yang akan disewa Pertamina dari BULL belum memenuhi kewajiban terkait kepabeanan,” kata dia di Jakarta, Minggu (11/3).

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga unit kapal milik BULL jenis large ranger (LR) crude oil, yakni MT Bull Sulawesi, MT Bull Flores, dan MT Bull Papua belum mengurus PIB.

“Sehingga, Ditjen Bea dan Cukai menahan dua kapal milik BULL, yakni MT Bull Flores dan MT Bull Papua. Ini jelas-jelas sangat mengganggu operasional perusahaan," tutur dia.

Menurut Yusri, audit BPK juga jelas menyatakan BULL melakukan fraud karena mengikutsertakan kapal yang tidak memiliki dokumen kepabeanan pada saat proses pengadaan sewa digelar.

Penjelasan dia, yang dilakukan BULL kepada Pertamina masuk kategori pelanggaran berat. Hal itu semakin diperparah karena BULL melakukan tindakan serupa pada saat proses pengadaan sewa kapal MT Bull Sulawesi.

“BULL jelas melanggar UU No 17/2006 tentang Kepabeanan, khususnya pasal 2 ayat (1). Kalau ada unsur korupsinya KPK harus menyidiknya," tegas dia.

Komentar Yusri, bahkan dari data bocoran BPK telah merekomendasikan kepada direksi Pertamina untuk menginstruksikan kepada SVP Shipping untuk melakukan pemutusan kerja sama penyewaan dan memberikan sanksi daftar hitam kepada BULL.

“Pertamina harus segera mengumumkan kepada publik soal sanksi yang akan diberikan perseroan kepada BULL. Pihak yang semestinya segera mengeluarkan sanksi itu Procurement Excellence Group (PEG)," ucap dia.(chi/jpnn)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Jelang Lebaran 2019, Layanan Penukaran Uang Kecil Di Babel Meningkat 58 Persen
Jelang Lebaran 2019, Layanan Penukaran Uang Kecil Di Babel Meningkat 58 Persen
Senin, 20 Mei 2019 15:10 WIB
PANGKALPINANG- Menjelang lebaran, kebutuhan masyarakat akan pecahan uang kecil semakin meningkat tiap tahunnya. Berbagai Bank di Indonesia sudah menyiapkan uang
Selama Ramadhan, Ada Paket Promo Di XTreme-Bar Resto, Bakal Nyesel Kalo Nggak Nyoba
Selama Ramadhan, Ada Paket Promo Di XTreme-Bar Resto, Bakal Nyesel Kalo Nggak Nyoba
Sabtu, 11 Mei 2019 14:06 WIB
PANGKALPINANG - Xtreme-Bar Resto kini telah hadir di Kota Pangkalpinang untuk memanjakan para pecinta kuliner yang ingin menikmati sensasi aneka
Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Adakan MoU Penguatan Pelaksanaan Join Program
Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Adakan MoU Penguatan Pelaksanaan Join Program
Kamis, 14 Februari 2019 22:16 WIB
PANGKALPINANG - Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Imam Arifin bersama Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian
Tanjungpandan dan Pangkalpinang Mengalami Inflasi Tertinggi di Babel
Tanjungpandan dan Pangkalpinang Mengalami Inflasi Tertinggi di Babel
Kamis, 07 Februari 2019 15:07 WIB
PANGKALPINANG - Tanjungpandan Kabupaten Belitung, mengalami inflasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Februari 2019 sebesar 1,23