Daerah Ingin BOS Dipusatkan


Daerah Ingin BOS Dipusatkan

JAKARTA - Mayoritas kabupaten dan kota menginginkan agar pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali dipegang pemerintah pusat. Artinya, daerah ingin manajemen menggunakan pola pada 2005-2010, dimana uang disalurkan dari kas negara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke pemerintah provinsi baru ke rekening sekolah. Berdasarkan hasil survei Tim Manajemen BOS Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengenai mekanisme penyaluran dana BOS 2010 menunjukkan, dari 481 daerah yang disurvei sebanyak 88,4 persen memilih mekanisme pencairan dana BOS kembali ke sistem 2010. Sebesar 7 persen memilih mekanisme 2011, yaitu dari kas negara ke kas daerah kabupaten dan kota baru ke sekolah. Sementara sisanya 4,6 persen mengusulkan sistem lain. Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Suyanto mengatakan, pola penyaluran 2010 sudah terbukti cukup berhasil dibandingkan sistem 2011.
   
Kalaupun ada keterlambatan tidak terlalu lama, hanya hitungan hari. Sedangkan sistem baru, keterlambatan mencapai hitungan bulan. ”Mekanisme 2011 rumit dilakukan karena harus diselaraskan dengan pengelolaan keuangan di daerah. BOS 2010 juga cepat diterima sekolah. Mereka mengaku tidak siap dengan mekanisme 2011,” ungkapnya di Jakarta, kemarin (27/9). Pria yang hobi bermain tenis di akhir pekan ini menjelaskan, hasil survei tersebut sudah diserahkan ke menteri dan kemarin langsung dirapatkan di Komite Pendidikan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono. Skema saat ini memang sangat amburadul. Dari sisi kecepatan penyaluran dana sampai sekolah, jauh sangat lambat. ”Hasil evaluasi setiap triwulan menunjukkan tidak ada perubahan percepatan. Memang dari triwulan pertama ke kedua ada percepatan sedikit.
   
Tapi memasuki triwulan ketiga bertambah lambat,” ujar mantan Rektor Univeritas Negeri Jogjakarta (UNJ) tersebut. Data terakhir penyaluran BOS hingga 26 September menunjukkan, masih ada daerah yang belum menyalurkan BOS triwulan kedua. Jumlahnya mencapai 10 kabupaten, yaitu Malinau, Kalimantan Timur; Kupang, NTT; Rokan Ilir, Riau; Banggai Kepulauan, Sulawesi Tenggara; dan Intan Jaya, Lanny Jaya, Mappi, Membaramo, Paniai, Pegunungan Bintang. Keenam daerah terakhir semuanya ada di Provinsi Papua. Sedangkan pada triwulan kedua yang sudah mencairkan baru 332 kabupaten dan kota. Menurutnya, meskipun banyak yang telat. Tapi ada juga daerah yang pencairannya sangat cepat, yaitu Banyumas, Jawa Tengah, Polewali Mandar, Sulawesi Selatan; Ternate, Maluku Utara; Morowali, Sulteng; Sorong, Papua Barat; Waringin Timur, Kalimantan Tengah; dan Sumba Barat Daya, NTT. Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD Istibasjaroh menyambut baik hasil survei yang dilakukan Tim Manajemen BOS Kemendiknas tersebut. (indps/rbgroup)



Banner


Berikan Komentar

Edukasi Lainnya
Mas Nadiem, Sekolah Swasta Butuh Keleluasaan Gunakan Dana BOS Untuk Guru Honorer
Mas Nadiem, Sekolah Swasta Butuh Keleluasaan Gunakan Dana BOS Untuk Guru Honorer
Senin, 22 Juni 2020 17:50 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyampaikan keluhan pihak sekolah swasta terhadap penggunaan dana BOS (bantuan operasional
Penjelasan Kemendikbud Soal Isu Peleburan Mapel Agama dan PKn Melegakan
Penjelasan Kemendikbud Soal Isu Peleburan Mapel Agama dan PKn Melegakan
Senin, 22 Juni 2020 13:33 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menilai penjelasan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal isu
Kemendikbud Minta Guru Tidak Paksakan Ketuntasan Kurikulum
Kemendikbud Minta Guru Tidak Paksakan Ketuntasan Kurikulum
Kamis, 18 Juni 2020 12:16 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril meminta para guru tidak memaksakan penuntasan kurikulum.
Disdik Pangkalpinang Uji Coba PPDB Daring Pada 16 Juni
Disdik Pangkalpinang Uji Coba PPDB Daring Pada 16 Juni
Kamis, 11 Juni 2020 09:36 WIB
PANGKALPINANG - Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan melakukan uji coba Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun