Hanif Al-Attas : NKRI Nomor Satu, Urusan Milih Presiden Nomor 2


Hanif Al-Attas : NKRI Nomor Satu, Urusan Milih Presiden Nomor 2

JAKARTA - Hanif Al-Attas menantu dari Imam Bersar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, menyampaikan orasinya dalam kampanye akbar pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno,  di hadapan jutaan massa yang hadir di Stadion Utama  Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (7/4/2019).

Dalam kampanye akbar yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tersebut, Hanif meminta kepada massa yang hadir untuk menjaga persatuan dan persaudaraan terkait Pilpres 2019. 

"Persatuan nomor satu, persaudaraan nomor satu, kekompakan nomor satu, ukhuwah nomor satu, NKRI nomor satu, urusan milih presiden nomor dua," ujar Hanif disambut dengan teriakan nomor dua.

Oleh karena itu, demi persatuan dan kekompakan tersebut, Hanif berpesan agar mereka yang hadir tidak saling mencaci, menghina, maupun mengejek.

Hanif pun mengajak agar mereka yang hadir turut menjaga tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara Pemilu 2019, 17 April mendatang. 

"Nanti 17 april jaga TPS-TPS kita dari kecurangan... Saya prihatin, sebetulnya yang harus dideklarasikan bukan pemilu damai, tapi yang harus dideklarasikan adalah pemilu jujur adil. Karena damai itu akibat, kalau mau menyelesaikan masalah jangan lihat akibat tapi penyebabnya. Kalau jujur adil sudah pasti rakyat akan damai," tutur Hanif.

Ketua Umum Front Santri Indonesia (FSI) itu mengklaim rakyat Indonesia menginginkan perubahan kepemimpinan pemerintahan karena sudah bosan dengan kondisi saat ini.

"Empat setengah tahun rakyat banyak disuguhi janji-janji palsu... empat setengah tahun ketidakadilan banyak dipertontonkan, empat setengah tahun ulama banyak dikriminalisasi," tutur Hanif.

Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di SUGBK hari ini diawali dengan salat subuh berjemaah di stadion terbesar se-Indonesia tersebut.

Mengawali orasinya, Al-Attas meminta masyarakat turut mendoakan mertuanya, Rizieq Shihab, yang menyaksikan kegiatan di GBK itu secara daring dari Arab Saudi. Rizieq diketahui belum kembali ke Indonesia sejak terjerat kasus konten pornografi pada April 2017 silam. Kasus itu sendiri telah dinyatakan dihentikan penyidikannnya oleh Polda Metro Jaya.

Meskipun kasus pornografi itu telah dihentikan, Rizieq tetap belum pulang ke Indonesia. Sempat diberitakan Rizieq akan kembali ke Indonesia jika Prabowo menang Pilpres, namun hal itu dibantah Sekretaris Umum DPP FPI Munarman.

Pada 12 Maret lalu Munarman menyatakan Rizieq akan pulang menunggu waktu yang tepat berdasarkan pertimbangan isyarah dan bisyarah. Isyarah yang dimaksud Munarman adalah petunjuk bahwa keadilan sudah ada di Indonesia. Sementara bisyarah, yakni kabar gembira bahwa rasa aman telah ada di benak masyarakat Indonesia.

"Tentu saja Habib Rizieq berterima kasih bila Pak Prabowo menjemputnya, namun pertimbangan isyarah dan bisyarah menjadi variabel utama," kata Munarman, 12 Maret silam.(tst/cnn)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Bawaslu Basel Terima Lima Laporan Indikasi Pelangaran
Bawaslu Basel Terima Lima Laporan Indikasi Pelangaran
Selasa, 23 April 2019 20:35 WIB
TOBOALI – Hingga saat ini Selasa (23/4), Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menerima sejumlah aduan terkait penyelenggaran Pemilu pada 17
Ketua MK : Saya Merasa Ikut Berdosa
Ketua MK : Saya Merasa Ikut Berdosa
Selasa, 23 April 2019 19:42 WIB
CISARUA, RADARBANGKA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku ikut berdosa karena ikut memutuskan dilakukan pemilihan umum (Pemilu) secara
Politisi PKS Lapor Dugaan Money Politics ke Bawaslu Basel
Politisi PKS Lapor Dugaan Money Politics ke Bawaslu Basel
Selasa, 23 April 2019 19:05 WIB
TOBOALI – Politisi partai PKS, dr Darma Setiawan mendatangi kantor Bawaslu Bangka Selatan (Basel),Senin (23/4) untuk melaporkan dugaan money politic
Bawaslu Babel Segera Tindak Lanjuti Laporan Indikasi Kecurangan Surat Suara Pileg
Bawaslu Babel Segera Tindak Lanjuti Laporan Indikasi Kecurangan Surat Suara Pileg
Selasa, 23 April 2019 18:57 WIB
PANGKALPINANG - Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima laporan dari DPD Golkar Babel terkait indikasi kecurangan pada rekapitulasi penghitungan