Dahlan Minta Dicoret dari Konvensi


Dahlan Minta Dicoret dari Konvensi

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan baru saja melayangkan surat pada panitia konvensi Partai Demokrat di Jakarta. Dalam surat itu Dahlan mempersilakan tim konvensi untuk mencoret namanya. Hal itu dilakukan menanggapi adanya laporan Jaringan Advokat Publik (JAP) yang menyebutkan Dahlan telah melakukan korupsi.
    "Betul, tadi sore jam 5 panitia konvensi telah menerima surat dari Pak Dahlan yang intinya menyerahkan sepenuhnya penilaian tim konvensi mengenai laporan itu," ujar Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (8/1).
    Faisal berkisah bahwa pada Selasa (7/1) lalu, ada advokad publik yang melaporkan pada tim konvensi, bahwa Dahlan terlibat dalam korupsi saat menjabat menjadi Dirut PLN. "Pak Dahlan diadukan telah melakukan korupsi puluhan triliun di PLN. Ini ada hubungannya dengan laporan triomacan atau tidak, saya kurang tahu. Pak Dahlan memang enggak mau mengomentari tuduhan itu dan lebih memilih menyampaikan secara tertulis pada tim konvensi," terang Faisal.
    Komite Konvensi PD akan melakukan verifikasi terhadap laporan JAP mengenai dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Dahlan Iskan. "Perlu ada verifikasi terhadap laporan," kata Sekretaris Komite Konvensi PD, Suaidi Marasabessy. Ia menyatakan, panitia konvensi tidak bisa mencoret Dahlan begitu saja sebagai salah satu peserta konvensi. Alasan Suaidi, harus ada bukti terlebih dahulu soal dugaan korupsi yang dilakukan menteri Badan Usaha Milik Negara itu. "Tentu tidak bisa (langsung dicoret), kalau Komite Konvensi merasa itu harus dibuktikan, harus ada fakta hukum," kata Suaidi.
    Sementara, Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan ada yang gerah di balik mencuatnya nama Dahlan Iskan sebagai peserta Konvensi Capres PD. Makanya, tidak mengherankan bila pria yang kini menjabat sebagai menteri BUMN itu dijadikan target di antara para peserta konvensi lainnya. "Memang kelihatan ada yang gerah, karena nama Dahlan Iskan terus mencuat," kata Ray Rangkuti.
    Menurut Ray, langkah yang dilakukan Dahlan sudah tepat. Kata dia, lebih masalah ini diserahkan ke panitia konvensi. Apalagi kata dia, Dahlan sudah terikat dengan aturan konvensi yang tidak mengharuskan mengundurkan diri. "Tidak boleh mengundurkan diri. Biar panitia konvensi yang memutuskan. Toh Dahlan bukan orang yang ngotot, tapi karena niatnya melakukan perbaikan makanya ikut konvensi," katanya.
    Sebelumnya, JAP melaporkan Dahlan ke Komite Konvensi Partai Demokrat atas dugaan kasus korupsi pengadaan sektor hulu listrik di Sumatera Utara (Sumut) yang merugikan negara Rp3,7 Triliun. Rahmat Sorialam Harahap, selaku Juru Bicara JAP menjelaskan bahwa kehadirannya tersebut langsung diterima oleh anggota Komite Konvensi Demokrat, yakni Vera Vebyanthy dan beberapa anggota Komite Konvensi lainnya untuk menerima keterangan atas kehadirannya tersebut.
    "Yang menerima saya Pak Syafei Nasution sama Ibu Vera Vebyanthy, tapi Hinca Panjaitan langsung menghindar," kata Rahmat usai melaporkan dugaan korupsi Dahlan Iskan di Kantor Sekretariat Komite Konvensi Partai Demokrat di Jalan Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Dalam pertemuan tersebut, Rahmat berharap agar Komite Konvensi dapat segera menganulir Dahlan Iskan dari peserta konvensi capres. Ini lantaran berdasarkan temuannya, Dahlan yang sempat menjadi Dirut PLN periode 2009-2010 diduga melakukan kerugian negara sebesar Rp 37,6 triliun. "Saya ingin menyampaikan ke Komite Konvensi Demokrat agar menghasilkan calon presiden yang bersih, tolonglah benar-benar diselektif. Karena Dahlan kami duga melakukan korupsi maka kami minta Dahlan dianulir dari peserta konvensi," pinta Rahmat.
    Namun sayang, permintaannya tersebut tidak bisa langsung diputuskan oleh anggota komite konvensi yang menerimanya. Lantaran, dirinya diminta kembali untuk menemui Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni beserta jajaran pimpinan lainnya. "Jadi saya dijadwalkan ulang lagi untuk bertemu Pak Maftuh Basyuni selaku ketua dan Suaedy Marasabesy selaku Sekretaris Komite beserta Pak Humprey Djemat selaku Ketua Etik Komite Konvensi. karena ini menyangkut etik dan hukum," jelas Rahmat. "Rencana bertemu lagi dengan para pimpinan Komite Konvensi itu Kamis jam 11 siang," tukas Rahmat.
    Peneliti Pol-Tracking Institute, Arya Budi mengatakan ada motif politis di balik laporan JAP mengenai dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Dahlan Iskan saat masih menjadi Direktur Utama PT PLN.
     "Iya, saya melihat motifnya adalah politis," kata Arya kepada JPNN (RB Grup), Rabu (8/1) malam.
    Arya menjelaskan, jika Dahlan melakukan tindakan korupsi, seharusnya JAP melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau penegak hukum lain. Tapi mereka malah melaporkan ke panitia konvensi.
    "Jadi pengadu akhirnya salah sasaran karena Demokrat bukan lembaga hukum tapi partai dengan kepentingan politik. Pengaduan ke lembaga politik cenderung berkepentingan politis," ujarnya.
    Kemudian, Arya menyatakan, pengadu seharusnya membuka kasus-kasus dari tokoh lain yang ikut serta dalam konvensi. Bukan hanya melaporkan dugaan korupsi Dahlan.
    Menurut Arya, pengaduan itu seharusnya dilakukan jauh-jauh hari. Pasalnya kasus yang diangkat ketika Dahlan menjadi Dirut PLN beberapa tahun lalu. Saat itu Dahlan belum masuk menjadi peserta konvensi.
    Tapi di sisi lain, Arya menyatakan Dahlan seharusnya merespon itu tanpa harus reaktif. Karena respon reaktif justru memunculkan kecurigaan. Ia juga mengimbau agar semua peserta konvensi ditampilkan track recordnya. "Akan lebih baik semua peserta konvensi ditampilkan track recordnya secara obyektif termasuk Dahlan sehingga terjadi verifikasi dan obyektifikasi kandidat di mata publik," kata Arya.
    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Political Communication Institute, Heri Budianto. Menurutnya, pengaduan dugaan korupsi Dahlan ke panitia konvensi bermuatan politis.
"Terkait laporan yang dilakukan menurut saya lebih kental bermuatan politis dibandingkan dgn aspek hukum," kata Heri. Ia mengatakan, jika memiliki bukti, JAP seharusnya melaporkan dugaan korupsi Dahlan ke penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.
    "Saya melihat kondisi ini beraroma politik. Dahlan seperti diketahui punya kans memenangi konvensi dan ini membuat beberapa kalangan khawatir," ucap Heri.
    Heri menyatakan, jika kondisi itu terjadi di dalam pertarungan konvensi, maka persaingannya akan tidak sehat dan akan merugikan konvensi secara keseluruhan. "Menurut saya sebaiknya biarkan kontestasi konvensi berjalan dengan apa adanya tidak ditenggarai adanya aroma saling menjatuhkan. Sebab kita semua berharap konvensi mampu melahirkan capres yang mampu bersaing dalam pilpres mendatang," pungkasnya. (chi/awa/jpnn)



Berikan Komentar

dahlaniskan Lainnya
Manufacturing Hope 60 Mulai Pencurian Teknologi sampai Cara Mengemudi
Manufacturing Hope 60 Mulai Pencurian Teknologi sampai Cara Mengemudi
Rabu, 16 Januari 2013 12:17 WIB
INI mirip dengan istilah "sengsara membawa nikmat". Kecelakaan ini, meski menimbulkan keributan yang bising, benar-benar memberikan pelajaran yang berharga.
Manufacturing Hope 69 Tahun Dag-dig-dug Tidak Hanya untuk Politisi
Manufacturing Hope 69 Tahun Dag-dig-dug Tidak Hanya untuk Politisi
Sabtu, 27 Juli 2013 07:57 WIB
Meninggalnya beberapa orang sakit yang tidak mendapatkan kamar di rumah sakit Jakarta menjadi salah satu topik diskusi dies natalis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia awal bulan ini.
Manufacturing Hope 110 Oleh-oleh dari London untuk Hemat Investasi
Manufacturing Hope 110 Oleh-oleh dari London untuk Hemat Investasi
Senin, 06 Januari 2014 03:32 WIB
Semua penumpang pesawat mengeluh: bukan main lamanya antre terbang di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Teman saya harus berada di dalam pesawat lebih satu jam hanya untuk mendapat giliran take-off. Saya sendiri mengalami hal y
Selamat Datang Bunga Rendah Rasa Berdebar
Selamat Datang Bunga Rendah Rasa Berdebar
Senin, 29 Februari 2016 10:49 WIB
SEBENARNYA ini keberhasilan besar. Besar sekali: pemerintah berhasil memaksa bank menurunkan bunga pinjaman. Betul. Pemerintah betul. Sudah terlalu lama dunia