Sampit - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Muhammad Irfansyah menyampaikan kini pengawasan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) semakin diperketat guna mencegah adanya pungutan liar (pungli).

“Pengawasan pungli saat PPDB kian diperketat, sekarang bukan hanya Disdik yang mengawasi tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat, dan koordinator wilayah (Korwil) di setiap kecamatan juga ikut mengawasi,” kata Irfansyah di Sampit, Minggu.

Ia menyampaikan, pada awal Juni pihaknya menerima surat edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2024 dari KPK tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB.

SE tersebut dilatarbelakangi maraknya praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan dan gratifikasi pada proses penyelenggaraan PPDB di Indonesia.

Hasil survei penilaian integritas (SPI) Pendidikan 2023 menunjukkan adanya praktik pungutan tidak resmi di 2,24 persen sekolah responden dalam penerimaan peserta didik baru.