JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam upaya untuk terus menurunkan angka kemiskinan di daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yushart Huntjungo, dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025 yang diselenggarakan di Pangkalpinang, Kepulauan Babel, pada hari Senin (4 Jan). "Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik. Catatan kami, ke depan perlu strategi yang melibatkan banyak sektor dan bidang, dengan basis data kemiskinan yang akurat, sehingga penanganannya lebih tepat sasaran," kata Usharto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang dapat mengurangi kemiskinan, ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel untuk menyelaraskan tujuan pembangunan dengan pemerintah pusat secara sistematis, efektif dan efisien. "Kami mencoba mempertemukan beberapa isu strategis terkait perencanaan tahun 2025, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo," jelasnya. Selain itu, masih terkait penyusunan rencana pembangunan, Kemendagri mengingatkan Pemprov Kepulauan Babel untuk menyusun rencana tersebut berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Ia menambahkan bahwa pedoman tersebut sedang disusun oleh pemerintah pusat di bawah arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Adapun beberapa isu yang akan diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel pada tahun 2025, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, pembangunan wilayah dan pembangunan sumber daya manusia. "Kami berterima kasih kepada Pemprov Babel yang telah memastikan bahwa tema pembangunan dan sasaran pembangunan provinsi ini untuk tahun 2025 sejalan dan mendukung RKP 2025," tambah Yushalt. Dalam kesempatan tersebut, Youchart juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel yang telah menunjukkan kemajuan yang baik. Hal ini terutama dilihat dari kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik 0,78 poin menjadi 74,09 pada tahun 2023. Angka ini termasuk dalam kategori IPM yang tinggi.
Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Provinsi Kepulauan Babel sedikit di bawah rata-rata nasional yaitu 74,39. "Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terus fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sementara itu, peningkatan IPM juga membutuhkan kerjasama lintas sektoral", tutupnya.
