Pangkalpinang - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA mengatakan pemerintah provinsi membutuhkan regulasi yang kuat untuk menyerap bijih timah hasil pertambangan rakyat di daerah itu. "Saat ini perekonomian Babel menurun akibat mandeknya aktivitas pertambangan rakyat," kata Safrizal ZA di Pangkalpinang, Rabu. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel terus memperjuangkan kepada pemerintah pusat agar ada ruang pertambangan yang legal bagi masyarakat Babel. Namun, belum ada yang pasti saat ini dan masih ada negosiasi panjang yang sedang berlangsung. "Kemarin, Selasa (26/3), kami melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR dan menekankan perlunya regulasi yang kuat untuk menyerap hasil tambang rakyat. Ia menyatakan bahwa regulasi pertambangan rakyat membutuhkan dokumen lingkungan, siapa yang harus menyusunnya, siapa yang harus mengawasinya, dan bagaimana menjamin reklamasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu disepakati agar bisa didaftarkan di OSS (Online Single Submission).
"Saat ini, daya beli masyarakat menurun karena minimnya penyerapan produksi timah. Menurut dia, penyerapan timah yang minim tersebut tentunya akan berdampak pada penurunan jumlah ekspor tambang timah khususnya di Bangkabiritung, bahkan bisa mencapai 0 ekspor timah pada Januari 2024. "Ini harus didorong karena keadaan ini tentu saja menjadi koreksi yang sangat dalam terhadap perekonomian daerah," katanya.
