F- KSKB Desak Pemkab Basel Serahkan Dokumen KUA-PPAS Perubahan


F- KSKB Desak Pemkab Basel Serahkan Dokumen KUA-PPAS Perubahan

TOBOALI - Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa (F- KSKB), mendesak Pemkab Bangka Selatan (Basel), segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan APND tahun anggaran 2020.

Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa ( F- KSKB ) Samsir ST.MM mengatasi untuk ketiga kalinya pihaknya telah mengingatkan Pemkab Basel tentang penyampaian KUA PPAS Perubahan APBD tahun 2020. 

"Sekarang sudah tanggal 18 September 2020. Dan sekarang sudah penyampaian ketiga kalinya untuk di Paripurnakan dan kembali karena tidak matchnya kegiatan match,"kata Samsir kepada wartawan, Jumat (17/092020).

Padahal, lanjutnya dijadwalkan di Badan Musyawarah jauh - jauh hari.setelah pada tanggal 16 September 2020 pemerintah minta dijadwalkan kembali. Yang mana APBD Perubahan sudah harus ditetapkan 31 Oktober 2020 dan menyisakan waktu 1,5 bulan lagi , belum pembahasan APBDnya.

"Ini saja sudah  tidak mengikuti prsedur. UU dan Perda pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya ada pembahasan Laporan semester dan prognosis APBD dan sampaikan sekarangpun Perbup penjabaran APBD Perubahan Tentang Refocusing Covid Covid-19 yang totalnya 120 miliar belum disampaikan,"bebernya. 

Menurut politis Partai Keadilan Sejahtera ini, dengan waktu tersisa 1,5 bulan pasti tidak bisa lagi untuk mengeksekusi program fisik karena setelah ditetapkan masih ada evaluasi ke Gubernur Babel. Dan sampai saat ini realisasi dana covid 19 bulan lalu baru 30 % dari 120 miliar. Dan dengan waktu yg mepet rentan sekali proses emplementasinya terjadi penyimpangan. 

Lanjut Samsir bawa dalam rapat badan anggaran dengan TAPD ada usulan dan pernyataan bahwa bisa tidak dilakukan perubahan dengan menggunakan APBD induk yg sudah di redocusing untuk Covid-19. Padahal tahun ini dengan pandemi covid semua terjadi dan tidak ada alasan tidak ada perubahan APBD . Kalau tidak dilakukan jelas melanggar UU 23 Tahun 2014 tentang keuangan daerah pasal 316 ayat ( 2 ).

"Tidak ada alasan tidak ada APBD perubahan karena adanya keadaan luar bisa dan keadaan darurat. Maka jika tidak ada perubahan malah kami dari tidak akan meneria APBPD perubahan 2020. Karena sudah jelas melanggar UU pengeleloaan keungan daerah,"pungkas Samsir. (afa)




Banner

Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Kades Di Basel Keluhkan Dana Desa Sering Telat Cair
Kades Di Basel Keluhkan Dana Desa Sering Telat Cair
Selasa, 27 Oktober 2020 18:26 WIB
TOBOALI – Seringnya terjadi pencairan dana desa (DD) yang belum turun membuat sebagian Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bangka Selatan
 9 November, Debat Publik Tahap Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Basel
9 November, Debat Publik Tahap Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Basel
Senin, 26 Oktober 2020 09:55 WIB
TOBOALI - KPU Kabupaten Bangka Selatan (Basel) akan menggelar Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
271 Pemilih Disabilitas di Basel Siap Nyoblos
271 Pemilih Disabilitas di Basel Siap Nyoblos
Minggu, 25 Oktober 2020 17:11 WIB
TOBOALI – Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Amri mengatakan sebanyak 271 pemilih disabilitas akan ikut menggunakan hak suaranya.
Masyarakat Kampung Nelayan Rasakan Kontribusi CV GAM
Masyarakat Kampung Nelayan Rasakan Kontribusi CV GAM
Kamis, 22 Oktober 2020 20:51 WIB
TOBOALI - CV Gemilang Abadi Makmur (GAM) yang bergerak di bidang usaha pertambangan timah laut kembali melakukan silaturahmi dengan sejumlah