Kunjungi Dewan Pers,Wartawan Basel Diskusikan Kebebasan Pers


Kunjungi Dewan Pers,Wartawan Basel Diskusikan Kebebasan Pers

JAKARTA – Jurnalis Kabupaten Bangka Selatan (Basel) dari media Babel Pos, Radar Bangka dan Berita Bangka melakukan kunjungan ke Dewan Pers pada Kamis (4/10/2019). 3 junalis dari Negeri Junjung Besaoh, Hatomi, Muhammad Yusuf dan Martono disambut langsung oleh Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh didampingi Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun.

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh mengucapkan selamat datang atas kunjungan 3 jurnalis dari Basel. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menjelaskan atas pertanyaan salah satu jurnalis Hatomi tentang kebebasan Pers.

Mohammad Nuh mengatakan guna mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara baik legislatif, eksekutif, yudikatif agar saling mengontrol dan menyeimbangankan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing, maka kebebasan pers mutlak diterapkan.

“Hal ini disebabkan bangsa Indonesia telah bersepakat untuk menjadi negara dan menerapkan prinsip demokrasi. Kenapa kebebasan pers mutlak diperlukan ? Ayo kenapa? karena kita (Negara Indonesia) telah bersepakat untuk menjadi sebuah negara yang menjalankan prinsip demokrasi,”ujar Mohammad Nuh di ruang kerjanya.

Dijelaskannya bahwa demokrasi tanpa check and balances sama dengan otoriter. Oleh karena itu, kata M Nuh, pilar check and balances yakni pers harus dipastikan berjalan dengan baik. Jika tidak, maka sebagai sebuah Bangsa, artinya telah terjadi penyimpangan dalam prinsip dasar sebagai sebuah negara demokrasi.

Meski demikian, tambah Mohammad Nuh, kebebasan pers yang dijalankan harus betul-betul yang berkualitas. Salah satunya, supaya berkualitas maka pers yang akan menyampaikan kritik, saran, dan pemberitaan punya kompetensi yang memadai.

“Kenapa kita perlu check and balances, karena kita sudah bersepakat untuk menerapkan prinsip demokrasi. Kalau tidak, maka akan otoriter. Untuk itu pilar check and balances yakni kawan-kawan pers dan kebebasan pers harus dipastikan betul berjalan dengan baik. Disinilah Dewan Pers punya agenda pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan karena situasi terus berkembang,”terangnya.

Meskipun media dan wartawannya berkualitas, Muhammad Nuh menambahkan kalau tidak ada perlindungan, ndak bisa dia, kalau diancam-ancam, diintimidasi. “Dari situlah, supaya berkualitas maka kawan-kawan pers harus diberi perlindungan,”tandasnya.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun menambahkan fungsi dewan pers adalah pengkajian, mediator, fasilitator, kode etik, komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, serta pendataan.

“Dan kita berharap agar media di Bangka Belitung untuk segera mengurus teknis administrasi supaya terdata di catatan Dewan Pers. Tujuanya pendataan adalah untuk melindungi wartawan sekaligus media dalam kerja jurnalistiknya,”ujar Hendry Chairudin Bangun. Selain diskusi tentang kebebasan pers, juga membahas RKUHP yang Ancam Kebebasan Pers.

Sementara itu, Hatomi dari media Babel Pos berharap selain wartawan, Kominfo Basel selaku PPID serta DPRD juga  bisa konsultasi dengan dewan pers terkait publikasi seperti hasil kerja DPRD terkait Perda dan lainnya sehingga bisa diketahui publik karena selama ini banyak kegiatan DPRD yang belum diketahui masyarakat.

"Karna fungsi publikasi itu sangat penting. Oleh karna itu pelayanan sekretariat DPRD termasuk publikasi kegiatan anggota DPRD dan kami kedepanya juga akan mengajak Kominfo Basel dan DPRD Basel untuk berkunjung ke dewan pers agar kosultasi seperti kegiatan di DPRD dapat diketahui masyarakat umum,”kata pria yang akrab disapa Tommy.(bim)





Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Polres Basel Ungkap Kasus Eksploitasi Anak Bekerja Dilokaliasi
Polres Basel Ungkap Kasus Eksploitasi Anak Bekerja Dilokaliasi
Selasa, 12 November 2019 18:40 WIB
TOBOALI – Satuan Reserse Kriminal Polres Basel mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan
2 Kali Bupati Tidak Hadir, Rapat Paripurna Tentang APBD 2020 Dijadwal Ulang
2 Kali Bupati Tidak Hadir, Rapat Paripurna Tentang APBD 2020 Dijadwal Ulang
Selasa, 12 November 2019 11:35 WIB
TOBOALI – Dikarenakan Bupati Bangka Selatan (Basel) Justiar Noer tidak hadir dalam rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Tim Kemenpan RB Tinjau Pelayanan Publik Polres Basel
Tim Kemenpan RB Tinjau Pelayanan Publik Polres Basel
Selasa, 12 November 2019 11:32 WIB
TOBOALI - Kepolisian Resor (Polres) Bangka Selatan (Basel) mendapat kunjungan Tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan
Rapat Paripurna APBD Basel 2020 Kembali Ditunda
Rapat Paripurna APBD Basel 2020 Kembali Ditunda
Senin, 11 November 2019 23:38 WIB
TOBOALI – Dikarenakan Bupati Bangka Selatan (Basel) Justiar Noer tidak hadir dalam rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten