Bawaslu Basel Ingatkan Sanksi Berat Menanti Kades & ASN Terlibat Politik Praktis


Bawaslu Basel Ingatkan Sanksi Berat Menanti Kades & ASN Terlibat Politik Praktis

TOBOALI – Menjelang Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mengingatkan kepada Kepala Desa dan ASN agar betul - betul menjaga netralitas dalam pemilu 2019. Pasalnya, jika terbukti terlibat dalam mendukung salah satu calon legislatif (caleg) atau pasangan Presiden - Wakil Presiden, Bawaslu Basel tidak segan-segan bakal terancam pidana.

"Jadi ini sifatnya himbauan sekaligus peringatan agar Kades dan ASN (guru) tidak terlibat pemilu secara aktif karena ancamanaya pidana. Jika ada Kades dan ASN yang berperan aktif melakukan kampanye atau secara diam-diam mendukung, maka konsekuensinya yang bersangkutan bisa di proses secara hukum atau terbukti berpolitik bisa direkomendasikan ke penegak hukum terpadu (Gakumdu),” tegas Ketua Bawaslu Basel, Sahirin kepada Radar Bangka, Senin (25/3).

Menurutnya berdasarkan pada indek kerawanan pemilu, keterlibatan Kades dan ASN dalam pemilu menjadi salah satu yang paling rawan terjadi.Untuk itu,pihaknya memastikan netralitas Kades dan ASN dalam pemilu legislatif maupun Pilres dengan memerintahkan pengawas pemilu di tingkat desa agar dapat mengawasi kegiatan Kades dan ASN secara penuh.

Sementara pada ASN,lanjut Sahirin bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang mana dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Khusus ASN, diatur dalam pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 dan 2 serta pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ancaman hukumannya satu sampai enam bulan kurungan penjara.

“Larangan seperti menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang atau uang dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat,”pungkas Sahriin sembari juga larangan ini juga berlaku di media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya,” pungkas Sahirin.(bim)





Berikan Komentar

Toboali Lainnya
GEMPA Basel Tetap Konsisten Tolak Tambang Laut
GEMPA Basel Tetap Konsisten Tolak Tambang Laut
Sabtu, 24 Agustus 2019 20:20 WIB
TOBOALI – Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GEMPA) Bangka Selatan (Basel) menolak rencana kehadiran Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Sukadamai
Tolak KIP, Nelayan Toboali Gelar Rapat Bersama
Tolak KIP, Nelayan Toboali Gelar Rapat Bersama
Jum'at, 23 Agustus 2019 21:51 WIB
TOBOALI - Puluhan nelayan Toboali di Kecamatan Toboali menggelar rapat bersama di Balai Nelayan Batu Perahu, Kampung Lalang Kelurahan Tanjung
Samsul Bahri Resmi Daftar Gugat KPU Basel ke PTUN
Samsul Bahri Resmi Daftar Gugat KPU Basel ke PTUN
Rabu, 21 Agustus 2019 22:08 WIB
TOBOALI - Politisi Partai Gerindra Bangka Selatan (Basel), Samsul Bahri mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) di Kota Pangkalpinang,
Merah Putih Berkibar di Dasar Laut Pulau Kelapan
Merah Putih Berkibar di Dasar Laut Pulau Kelapan
Senin, 19 Agustus 2019 14:11 WIB
TOBOALI - South Bangka Diving (SOBAD) yang tergabung di Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kabupaten Bangka Selatan (Basel), mengibarkan