Bawaslu Basel Ingatkan Sanksi Berat Menanti Kades & ASN Terlibat Politik Praktis


Bawaslu Basel Ingatkan Sanksi Berat Menanti Kades & ASN Terlibat Politik Praktis

TOBOALI – Menjelang Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mengingatkan kepada Kepala Desa dan ASN agar betul - betul menjaga netralitas dalam pemilu 2019. Pasalnya, jika terbukti terlibat dalam mendukung salah satu calon legislatif (caleg) atau pasangan Presiden - Wakil Presiden, Bawaslu Basel tidak segan-segan bakal terancam pidana.

"Jadi ini sifatnya himbauan sekaligus peringatan agar Kades dan ASN (guru) tidak terlibat pemilu secara aktif karena ancamanaya pidana. Jika ada Kades dan ASN yang berperan aktif melakukan kampanye atau secara diam-diam mendukung, maka konsekuensinya yang bersangkutan bisa di proses secara hukum atau terbukti berpolitik bisa direkomendasikan ke penegak hukum terpadu (Gakumdu),” tegas Ketua Bawaslu Basel, Sahirin kepada Radar Bangka, Senin (25/3).

Menurutnya berdasarkan pada indek kerawanan pemilu, keterlibatan Kades dan ASN dalam pemilu menjadi salah satu yang paling rawan terjadi.Untuk itu,pihaknya memastikan netralitas Kades dan ASN dalam pemilu legislatif maupun Pilres dengan memerintahkan pengawas pemilu di tingkat desa agar dapat mengawasi kegiatan Kades dan ASN secara penuh.

Sementara pada ASN,lanjut Sahirin bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang mana dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Khusus ASN, diatur dalam pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 dan 2 serta pasal 494 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ancaman hukumannya satu sampai enam bulan kurungan penjara.

“Larangan seperti menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang atau uang dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat,”pungkas Sahriin sembari juga larangan ini juga berlaku di media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya,” pungkas Sahirin.(bim)





Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Warkop Masih Buka, Bupati Basel Ancam Cabut Izin Usaha
Warkop Masih Buka, Bupati Basel Ancam Cabut Izin Usaha
Rabu, 01 April 2020 20:02 WIB
TOBOALI - Bupati Bangka Selatan (Basel), Justiar Noer mengancam mencabut izin usaha tempat usaha sepeti warung kopi yang ada di
Siapkan 4 Posko Cegah Virus Corona, Justiar : Kurangi Keluar-Masuk Basel
Siapkan 4 Posko Cegah Virus Corona, Justiar : Kurangi Keluar-Masuk Basel
Rabu, 01 April 2020 19:24 WIB
TOBOALI – Pemkab Basel segera membangun 4 posko sterilisasi di perbatasan wilayah atau pintu masuk utama yang menghubungkan kabupaten itu
Hasil Lab 1 PDP Basel Yang Meninggal Positif Corona
Hasil Lab 1 PDP Basel Yang Meninggal Positif Corona
Selasa, 31 Maret 2020 20:56 WIB
TOBOALI - Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia pada Jumat (27/3/2020) di Rumah Sakit (RS) Siloam, positif terinfeksi virus
Pemkab Basel & Tokoh Agama Sepakat, Masyarakat Tidak Perlu Mudik Lebaran
Pemkab Basel & Tokoh Agama Sepakat, Masyarakat Tidak Perlu Mudik Lebaran
Selasa, 31 Maret 2020 18:44 WIB
TOBOALI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel) bersama Tokoh Agama telah membuat kesepakatan bersama mengikuti protokoler penanganan Corona virus